Aksi Warga Blokade Jalan Tuntut Penghentian Pembangunan Perumahan Wood Land di Antang

Retorika.co.id, Makassar – Sejumlah warga Kelurahan Antang yang menamakan diri sebagai perwakilan masyarakat setempat menggelar aksi damai di ruas Jalan Antang Raya, Senin (11/11/2024). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pembangunan perumahan Wood Land oleh pengembang PT Indo Bangun Mitra Perkasa. Warga menuntut agar proyek tersebut dihentikan sementara hingga seluruh perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dipenuhi dan keamanan lingkungan terjamin. Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang, memaksa para pengendara untuk mencari jalan alternatif.

Puncak keresahan warga terjadi setelah robohnya tembok pembatas antara lokasi perumahan dan SDN Pannara pada Senin lalu. Akibat kejadian tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dihentikan sementara, dan para siswa terpaksa diliburkan sementara waktu. Warga menilai peristiwa ini sebagai bukti kelalaian pihak pengembang dalam memenuhi standar keamanan selama proses konstruksi.

Selain itu perwakilan massa juga menuding lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait pembangunan perumahan mewah yang lokasinya berada diatas lahan eks PT Gulat tersebut.

Hasrun Haruna, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Antang sekaligus koordinator aksi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali berupaya berdialog dengan pengembang terkait pembangunan pagar pembatas.

“Sejak awal sebelum pembangunan, kami sudah meminta mereka membangun pondasi pagar, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka hanya menimbun tanah tanpa ada pembangunan pagar,” jelas Hasrun. Ia menekankan bahwa pagar tersebut sangat diperlukan demi keselamatan warga sekitar, terutama para siswa SDN Pannara.

Menurut Hasrun, robohnya tembok ini merupakan bukti kurangnya perhatian pengembang terhadap keamanan lingkungan.

“Sudah dua minggu anak-anak tidak bisa belajar karena masalah ini. Bagaimana bisa mereka disebut pengembang profesional jika masalah dasar seperti pagar pembatas saja diabaikan?” kata Hasrun dengan nada kecewa. Ia juga menyoroti ketidakjelasan izin AMDAL dan menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak dilanjutkan sebelum semua izin terpenuhi.

Ari, seorang tokoh pemuda Pannara yang juga turut dalam aksi, menuturkan bahwa sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak pengembang untuk tidak melanjutkan pembangunan selain pagar pembatas.

“Kami sudah dua kali bertemu dan sepakat bahwa tidak ada pembangunan lainnya sampai pagar selesai. Namun, mereka tetap melanggar kesepakatan ini,” ujar Ari. Dia menyayangkan sikap pengembang yang dianggap mengabaikan peringatan warga dan orang tua siswa terkait keamanan lingkungan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh ketua RT setempat, yang merasakan langsung dampak dari pembangunan perumahan tersebut. Ia menyatakan bahwa beberapa warganya mengalami gangguan akibat debu dan kebisingan yang timbul dari proyek ini, yang menurutnya sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Di sisi pengembang, Munkar selaku penanggung jawab lapangan, menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang memprioritaskan perbaikan pagar SDN Pannara yang roboh.

“Kami berupaya menyelesaikan pembangunan pagar sekolah yang roboh secepatnya, meskipun kami mengalami kendala jumlah tenaga kerja,” jelas Munkar.

Terkait izin AMDAL, ia mengatakan bahwa prosesnya masih dalam tahap pengesahan dan berjanji akan mengikuti prosedur yang berlaku.

Aksi damai ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari Polsek Manggala yang bertugas menjaga situasi tetap kondusif. Para peserta aksi terlihat memblokade jalan dan membakar ban sebagai bentuk protes. Polisi juga mengatur lalu lintas di sekitar lokasi untuk mengurangi dampak kemacetan akibat aksi ini.

Warga sekitar yang menyaksikan aksi tersebut turut memberikan dukungan, berharap agar pembangunan dihentikan sementara hingga izin dan keamanan lingkungan benar-benar terpenuhi. Mereka menuntut agar pengembang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan proyek, khususnya untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar.

Warga berharap Pemerintah Kota Makassar segera turun tangan untuk memediasi dan memastikan bahwa pembangunan perumahan mewah ini sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.