Retorika.co.id, Takalar – Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi di TK Nurul Ilmi di Desa Parammata kec.Galesong Kab. Takalar menuai sorotan setelah muncul sejumlah dugaan kejanggalan pada aspek teknis pembangunan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tulangan besi yang digunakan diduga berukuran 8 inci, sementara jarak behel diperkirakan mencapai 20 hingga 25 sentimeter, padahal disebut-sebut seharusnya 15 sentimeter.
Dugaan tersebut perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan teknis dan pencocokan dengan gambar kerja serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
Selain itu, pemasangan batu bata juga menjadi perhatian karena tampak dipasang dalam posisi berdiri, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pengerjaan dengan standar teknis konstruksi.
Sorotan lainnya tertuju pada struktur dan pembagian tanggung jawab dalam Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Saat dikonfirmasi, kepala sekolah TK Nurul Ilmi disebut menyampaikan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan kepada ketua P2SP. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan rehabilitasi.
Karena itu, pihak sekolah maupun pengurus P2SP perlu memberikan penjelasan terbuka terkait struktur kepanitiaan, mekanisme pengawasan, serta pihak yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Tak hanya persoalan teknis, pemasangan papan informasi proyek yang menghadap ke bagian dalam pagar juga menjadi sorotan karena dinilai menyulitkan masyarakat untuk membaca informasi pekerjaan dari luar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai komitmen transparansi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran bantuan pemerintah. Pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek pekerjaan, mulai dari spesifikasi material, metode pemasangan, hingga keterbukaan informasi proyek.
Jangan sampai dugaan kejanggalan ini berlalu tanpa penjelasan, sebab kualitas bangunan pendidikan dan transparansi penggunaan anggaran publik harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
(Tim)