Retorika.co.id, Makassar – OLEH UPA LABUHARI SH MH. Senang melihat acara pertemuan antara Gubernur Sulsel dengan pelaksana harian Pengurus PWI Sulawesi Selatan hasil penunjukkan pengurus PWI Pusat di Makassar Rabu 29 April lalu sebagaimana diberitakan media sinergi.co..
Sepertinya kedua belah pihak yang telah bertikai sejak thn 2022 sudah mencapai kata sepakat ‘’berdamai’’ dalam memperebutkan Gedung PWI Sulsel yang terletak di jalan AP Pettarani 31 Makassar. Suasana perdamaian yang sebelumnya begitu kentara seperti kucing dan tikus melebur begitu cepat dan derasnya pada pertemuan itu . Pertikaian memperebutkan Gedung PWI Sulsel sepertinya tak teringat lagi bagi kedua pemimpin dan para stafnya ketika pertemuan ini berlangsung di ruang kantor Gubernur Sulsel jalan Urip Sumohardjo Makassar .
Suasana pada waktu itu melebur menjadi satu bagian bagaikan es yang ditaruh dalam air. Tidak kelihatan lagi tumpukan batu esnya. Semuanya lebur menjadi satu dengan air.
Apalagi Ketika Gubernur Sulsel menyarankan agar semua wartawan peliput dilingkup Pemprof Sulsel diberi kesempatan untuk ikut uji kompetensi wartawan ( UKW ) sebagaimana dilaporkan oleh Plt Ketua PWI Sulsel bahwa pihaknya dalam waktu tidak lama akan mengadakan UKW terhadap semua wartawan di Sulsel.
Tawaran ini bagaikan petir disiang hari bolong. Langsung diterima dengan senang hati oleh pengurus PWI Sulsel. Bak menerima duren jatuh dari pohonnya karena mau tak mau uji kompetensi ini yang sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya akan dapat terlaksana setelah pernah diundur karena pesertanya amat kurang akibat dipungut bayaran yang dinilai menyekit leher bagi para peserta.
Seorang wartawan senior di makassar menyebutkan UKW yang dijadwalkan diakhir April lalu, akan diikuti sekitar 30 orang wartawan , 4 diantaranya mendaftar untuk Tingkat utama, .11 tingkat madya dan Tingkat muda 17 orang. Uji ini dibatalkan pelaksanaannya karena yang baru diketahui melaksanakan pelunasan biayanya hanya dua orang. Sedangkan selebihnya menunggu belas kasih dari Perusahaan media mereka bekerja sehingga diundur tanpa batas waktu yang ditentukan.
Dengan adanya pernyataan Gubernur Sulsel yang menyatakan akan memberi bantuan pembiayaan bagi wartawan peliput kegiatan pemprof Sulsel dalam uji kompetensi yang akan dilakukan PWI Sulsel maka dapat dipastikan UKW yang batal tanpa alasan itu pasti akan terlaksana karena sudah ada bantuan sponsor dari Gubernur Sulsel .
Mengapa disebut demikian, karena panitia penguji sudah punya bekal dana yang lumayan banyaknya, khususnya dari Gubernur Sulsel untuk melaksanakan uji kompetensi ini . Sementara dari peserta lainnya yang diharapkan dapat mengumpulkan dana mengikuti uji setiap orang diatas Rp 2 juta sudah bisa dikumpulkan dari Perusahaan mereka bekerja .
Menjadi pertanyaan seperti inikah sistim yang dianut oleh pengurus PWI Sulsel untuk melaksanakan UKW?. Nanti ada sponsor baru dilaksanakan UKW ?. Bukankah UKW yg dilaksanakan organisasi PWI baik tingkat pusat maupun daerah sudah di rencanakan jauh jauh hari dengan matang oleh organisasi itu sendiri yang tentunya mendapat dukungan pembiayaan dari Perusahaan media yang akan mengajukan karyawannya untuk mengikuti uji kemampuan ini secara professional ?.
Pola kerja seperti diatas hendaknya tidak menjadi contoh bagi organisasi di daerah lainnya agar dapat terjaga image bahwa organisasi bukan hidup karena bantuan orang lain. Tapi organisasi ini hidup dengan penuh kemandirian sebagaimana pernah diajarkan kepada kami Pengurus PWI pusat masa periode 2008-2013 dibawah kepemimpinan almarhum Margiono. Beliau tidak pernah mau mendapat suatu biaya kegiatan dengan cara mendapat sponsor dari orang orang tertentu khususnya pejabat daerah.
Sebagai contoh Ketika pelaksanaan hari Pers Nasional di Kupang NTT pada tahun 2011.Kemandirian Ketua PWI Pusat dalam menanggung biaya pelaksanaan Hari Pers Nasional dimana Presiden SBY dan rombongan yang hadir pada waktu itu dan menginap tiga hari di Atambua,biaya penggunaan hotel tempat menginap para peserta Hari Pers Nasional begitu membengkak, sehingga sebagai ketua panitia pelaksana ia tidak mengandalkan bantuan orang lain, apalagi mendatangi Gubernur NTT yang waktu itu di jabat Frans Lebu Raya.
Semuanya ditanggulangi dengan tenang dan hati senang dengan mengorek uang pribadi dari koceknya. Saran dari bawahannya termasuk penulis yang waktu itu menjabat sebagai wakil ketua Tingkat daerah , agar mau meminta dana tambahan dari Gubernur NTT ,tidak mau diterimanya. Ia hanya menyebut,’’sebagai ketua panitia hari pers Nasional tingkat nasional ia harus bertanggung jawab dengan menanggulangi semua biaya kekurangannya. Bukan mencari sponsor seolah olah wartawan tidak dapat berbuat lebih baik lagi karena kekurangan biaya.
Lupa Persoalan
Suasana keakrapan siang itu dalam pertemuan antara seorang gubernur selaku pemimpin daerah Sulsel dengan pimpinan organisasi profesi yang punya anggota lebih 500 orang, sepertinya terasa dekatnya sehingga persoalan yang pernah membuat mereka saling bersitegang merebut Gedung PWI di jalan pettarani 31 Makassar 4 tahun lalu dilewatkan untuk dibicarakan . Saking akbrabnya pertemuan ini, kedua belah pihak tidak saling singgung tentang gedung PWI di jalan AP Pettarani yang selalu dipertanyakan oleh anggota anggotanya, mengapa diambil alih oleh Gubernur Sulsel dan mengusir penghuninya untuk keluar dari gedung tsb sehingga organisasi pindah berkantor di kawasan Maccini Sawah, suatu daerah pinggiran kota Makassar ?.
Pertanyaan banyak anggota PWI Sulsel yang menyebut sampai kapan organisasi profesi wartawan ini tidak mendapat ejekan Masyarakat bahwa kantor PWI Sulsel diambil pemiliknya Gubernur Sulsel, karena oknum PWI Sulsel yang menyewakannya kepada pihak ketiga dalam hal ini Perusahaan Alfamidi, sepertinya lupa dibawakan untuk disampaikan oleh pengurus PWI Sulsel dihadapan Gubernur , orang yang bertanggung jawab menyegel Gedung PWI Sulsel di jalan Pettarani 31 Makassar Juni 2023 lalu .
Sepertinya Gubernur pun lupa mempertanyakan dimana sekarang keberadaan uang sewa Gedung selama 5 tahun dengan nilai Rp 740 juta yang menjadi ujung pangkal disegelnya Gedung berlantai dua milik Pemprof Sulawesi Selatan . Juga diindikasikan Gubernur Sulsel pada pertemuan ini lupa untuk memberikan pernyataan bahwa Gedung yang selama ini digunakan PWI Sulsel dengan ijin hak pakai nomor 371/III?1977 tertanggal 31 Maret 1997 yang ditandatangani H Palaguna dan izin pinjam pakai Gedung dari gubernur Sulsel nomor 2553/VIII/TAHUN 2011 tertanggal 5 Agustus 2011 yang ditandatangani DR SYAMSUL YASIN LIMPO SH MSI MH , sudah tidak berlaku lagi sehingga organisasi jangan berharap untuk menggunakannya lagi.
Gubernur Sulsel juga diketahui lupa untuk menjelaskan akan surat KPK tertanggal 10 Oktober 2018 , yang menyebutkan ada dugaan penyalahgunaan penggunaan asset milik Pemerintah daerah atas disewakannya Gedung ini kepada pihak ketiga selama lima tahun oleh penggunanya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 740 juta..
Karena tidak ada pembicaraan tentang pengusiran organisasi wartawan dari Gedung milik Pemprof Sulsel , maka banyak pihak memprediksikan bahwa hal ini pertanda baik buat pengurus PWI Sulsel bahwa Gedung yang sudah empat tahun dinanti nanti untuk digunakan tempat berkumpulnya wartawan se Sulsel dalam waktu tidak lama lagi bisa dihuni oleh pengurus PWI Sulsel hasil konprensi cabang 2026.
Dan hal ini diperlihatkan oleh Gubernur dalam pertemuan tsb yg menyatakan kegembiraan akan berlangsungnya alih kepemimpinan organisasi pada awal juni mendatang.Secara tidak langsung Gubernur Sulsel berharap agar kepemimpinan PWI Sulsel yang akan datang melebihi kerja pengurus masa lalu .
Prediksi penulis, harapan kawan kawan wartawan Sulsel akan kembalinya pemakaian Gedung PWI dalam waktu dekat dengannya pertemuan gubernur Sulsel dan PWI Sulsel seperti itu sulit terlaksana dalam pemilihan pengurus baru di awal Juni mendatang. Sebab Pengurus PWI Sulsel mendatang bakal menghadapi banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar organisasi sendiri .
Dari dalam organisasi sedikitnya ada tiga masalah yang harus dipertanggung jawabkan seperti lepasnya penggunaan Gedung PWI Sulsel di jalan Pettarani 31 yang mengakibatkan organisasi hilang kepercayaan di Tengah Masyarakat sulsel, .Kedua soal pembelian Gedung PWI Sulsel di Kawasan Maccini Sawah seharga Rp 4 miliar yang sampai saat ini belum dibalik nama sertifikatnya ke PWI Pusat karena belum ada akte jual belinya dihadapan notaris. Dan yang ketiga lepasnya Gedung Pendidikan/ Latihan PWI Sulsel seluas 100 meter persegi yang terletak di jalan Pettarani 31. Siapa yang melepaskannya sehingga Gedung tersebut dipakai oleh Pemprof Sulsel . Ketiga masalah ini yang bakal menjadi persoalan berlanjut pada pengurus baru.
Sedangkan dari luar organisasi ,kemungkinan ada dua masalah yang akan menjadi pertanyaan pihak penyidik pengawas penggunaan dana negara . Masalah pertama Adalah pertanggung jawaban akan uang penyewaan gedung PWI Sulsel pada pihak ketiga yang nilainya mencapai Rp 740 juta. Dan masalah kedua Adalah pertanggung jawaban pembelian Gedung PWI Sulsel di jalan Maccini Sawah yang menggunakan uang hibah sebesar Rp 4 miliar. Gedung tsb sudah dibeli tiga tahun lalu tapi belum ada akte jual belinya sehingga sulit dibalik nama menjadi harta Pengurus PWI Pusat.
Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh pengurus PWI Sulsel masa periode 2026-2031 hasil konpercab Juni 2026. Semoga bisa keluar sebagai pemenang sehingga citra wartawan di Sulsel bisa Kembali menjadi kepercayaan membongkar kebobrokan pejabat di daerah ini seperti ketika pers di daerah ini pada tahun 2002 berhasil membongkar kebobrokan oknumKapoda Sulsel yang waktu itu dijabat Mayor Jenderal Polisi Sofian Jacob yg diduga sebagai penyelundup mobil mewah dari Singapura lewat Makassar.
Mudah-mudahan Masyarakat Sulsel mendapat informasi benar dari para wartawan yang ada di sulsel dibawah kepemimpinan pengurus PWI Sulsel yang baru. Bukan sebaliknya . Semoga
*Penulis Adalah wartawan di Jakarta