Retorika.co.id – Makassar – Rencana, langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mendorong pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW secara langsung mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Fraksi PDIP di DPRD Kota Makassar.
Menurut Juru bicara (Jubir) PDIP Mesakh Raymond Rantepadang yang dikutip disalah satu media sosial dalam rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan 2025, bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari perjalanan penting membangun demokrasi dari tingkat paling dasar, Rabu 3/9/2025.
Menurutnya kebijakan tersebut, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi.
“Kalau pemilihan RT dan RW ini bisa berjalan lancar, jujur, adil, dan transparan, maka masyarakat bisa melihat langsung wajah demokrasi itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau itu terjadi, kami meyakini Pak Appi pantas disebut sebagai Bapak Demokrasi Kota Makassar,” ujar Mesakh.
Pemilihan Ketua RT/RW selama ini, seringkali berlangsung tanpa keterlibatan aktif warga. Namun melalui Perwali Nomor 23 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Munafri, kini masyarakat diberi hak penuh untuk memilih secara langsung pemimpin lingkungannya sendiri, dengan sistem satu kepala keluarga satu suara (One KK One Vote).
“Ini bukan hanya soal siapa yang terpilih, tapi soal bagaimana masyarakat diberdayakan. Demokrasi bukan hanya milik mereka yang duduk di kantor pemerintahan, tapi juga milik warga di lorong-lorong,” lanjut Mesakh.
Dirinya menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat demokrasi kerakyatan yang menjadi ruh perjuangan PDIP, di mana keputusan diambil bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas berangkat dari suara rakyat.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jika agenda ini bisa dijalankan secara baik dan sesuai harapan, maka warisan politik yang ditinggalkan Munafri bukan hanya soal infrastruktur atau program, tapi juga budaya demokrasi yang hidup dan mengakar di tengah masyarakat.
“Ketika warga bisa menentukan sendiri Ketua RT-nya, maka di situlah kepercayaan tumbuh. Dan dari kepercayaan itu, lahirlah pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan warganya,” tambahnya.
Sesuai rencana, sosialisasi pemilihan RT/RW dimulai September 2025, dan pencoblosan dijadwalkan berlangsung Oktober 2025.
Sebanyak 992 Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan disiapkan sesuai jumlah RW yang ada di Kota Makassar. Ketua RT dipilih langsung oleh warga, sedangkan Ketua RW akan dipilih oleh para Ketua RT. Sementara Ketua RT di Makassar berjumlah 4.965 di 153 Kelurahan dengan 15 kecamatan.
Selain itu Juru bicara Fraksi PDIP berharap seluruh proses ini berjalan jujur, adil, dan rahasia, serta menjadi contoh pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang bisa ditiru oleh daerah lain.
Langkah ini, Munafri Arifuddin tak hanya membangun kota, tapi juga meletakkan dasar penting bagi pembangunan kesadaran politik warga.
Bahkan menurutnya, jika semua berjalan sesuai harapan, maka bukan mustahil masyarakat akan mengingatnya sebagai Bapak Demokrasi Kota Makassar pemimpin yang membawa suara rakyat kembali ke panggung utama.
( Rahmat/Red )