Retorika.co.id, Makassar – Seyogyanya dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk tetap selalu berpikir cerdas, senantiasa berkomitmen “Menjaga Netralitas sesuai Konstitusi”, Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia (RI). Olehnya di momen Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak, pihak Badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI, menegaskan melalui himbauan untuk mengingatkan “Menjaga Netralitas ASN sesuai Konstitusi” merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian, pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran proses pemilu, khususnya Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 serentak. Olehnya etika dalam berdemokrasi, tetaplah harus dijunjung tinggi, sebagai hak mutlak kedaulatan rakyat dan menjadi hak konstitusi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Diberbagai wilayah di Indonesia, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI, pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, mengeluarkan Himbauan Netralitas ASN kepada seluruh ASN, baik Kepala sekolah dan tenaga pendidik. Semua tingkatan aparatur di pemerintahan untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, Senin 14/10/2024.
“Memberikan himbauan kepada seluruh ASN dan semua tingkatan aparatur di pemerintahan, khusus Kepala Sekolah, para tenaga pendidik se-Kabupaten/ Kota untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada proses seluruh tahapan jelang”, ujar Nur wahni sela.
Untuk menciptakan Pemilu damai, jujur, adil dan berintegritas, pengawas pemilu harus terus siaga dalam mengawasi tahapan kampanye sampai pada diakhir jelang Pilkada 2024 serentak terhadap pengawasan netralitas ASN.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (2) huruf f dan huruf g Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan : (f) Aparatur Sipil Negara, (g) Anggota Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf n setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada salah satu calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD, khususnya pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan cara:
1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
5. Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian berupa barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan Masyarakat;
7. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
Berikut sanksi atas pelanggaran ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi sebagaimana bunyi undang-undang. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
Adapun jenis sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dengan rincian sebagai berikut:
Hukuman disiplin sedang:
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Hukuman disiplin berat:
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sendiri sebagai PNS.
Dengan himbauan Bawaslu RI adanya larangan-larangan tersebut, tentunya sanksi pun tak luput kepada ASN yang tidak menerapkan “Menjaga Netralitas ASN sesuai Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan Pasal 494 UU Pemilu, Pasal 548 UU Pemilu, dan Pasal 7 PP Nomor 94 Tahun 2021 apabila yang bersangkutan melanggar.
Sumber : Bawaslu RI/KPU
( Rahmat/Red )