Retorika.co.id, Makassar — Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, tengah mendapat sorotan tajam dari sejumlah warga yang mendesaknya untuk berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik saat Pilkada lalu.
Desakan ini mencuat setelah muncul dugaan diskriminasi terhadap sejumlah pedagang Pasar Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, yang baru saja rampung direhabilitasi melalui swadaya masyarakat.
Dalam proses relokasi ke bangunan baru, sejumlah pedagang lama justru tidak mendapatkan lapak. Ironisnya, mayoritas dari mereka diketahui bukan pendukung Syaharuddin pada Pilkada sebelumnya.
“Yang tidak dapat lapak itu kebanyakan bukan pendukung Pak Syahar. Ada isu bahwa hanya yang mendukungnya yang diberikan tempat, sementara lainnya dipersulit dengan berbagai alasan,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Sumber tersebut juga menyebutkan berbagai alasan yang digunakan untuk menyingkirkan pedagang non-pendukung, mulai dari tuduhan tidak mau membayar biaya relokasi hingga dianggap terlalu banyak menuntut kepada pengelola pasar.
“Padahal, banyak pedagang baru yang justru dengan mudah mendapatkan lapak, sedangkan pedagang lama malah terpinggirkan,” tambahnya.
Sejumlah pedagang lama yang ditemui membenarkan kondisi tersebut. Mereka mengaku kini kehilangan mata pencaharian dan mempertimbangkan untuk merantau.
“Kami mau bayar sesuai tarif resmi yang ditetapkan, tapi tetap dipersulit. Ada juga yang minta bayaran sampai Rp35 juta untuk satu lapak. Kami tentu keberatan,” keluh Viena, salah seorang pedagang, yang diamini oleh rekannya.
Menurut Viena, tarif resmi untuk lapak seharusnya berkisar antara Rp1,9 juta hingga Rp8 juta, sesuai ketetapan pemerintah, bukan puluhan juta seperti yang diminta pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Syaharuddin Alrif belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan diskriminasi ini.