Retorika.co.id, Takalar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar memantau kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi.
Organisasi perangkat daerah (OPD) bersama aparat keamanan diminta turun memantau distribusi BBM dan LPG bersubsidi di lapangan.
Pemantauan diarahkan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pangkalan LPG untuk memastikan pasokan tersalurkan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan di tengah kelangkaan.
“Saya memahami keresahan masyarakat. Pemerintah daerah tentu tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti BBM dan gas elpiji,” ujar bupati Takalar melalui Kabid Humas Diskominfo-SP Takalar Andi Gunawan kepada Tribun-Timur.com, Jumat (11/9/2026).
BBM dan LPG bersubsidi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga aktivitas pelaku usaha kecil.
Pemkab Takalar akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab kelangkaan sekaligus memastikan distribusinya berjalan sesuai ketentuan.
Masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan distribusi tersebut.
“Yang paling penting masyarakat tidak boleh dirugikan. Kita akan cek dan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera ditemukan solusinya,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan.
Menurutnya, pembelian sesuai kebutuhan diperlukan agar pasokan dapat dibagi secara merata dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Kita mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM dan gas elpiji sesuai kebutuhan. Jangan melakukan pembelian secara berlebihan atau menyimpan stok terlalu banyak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan warga agar tidak melakukan penimbunan maupun mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas mengenai kondisi pasokan BBM dan LPG.
Pemkab Takalar, kata dia, akan terus memantau perkembangan di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan kendala dalam distribusi.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Olehnya pemerintah harus hadir dan memastikan distribusi kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala,” ujar Daeng Manye.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM dan LPG bersubsidi di sejumlah wilayah Takalar.
Pemkab Takalar kini perlu memastikan hasil pemantauan di SPBU dan pangkalan LPG dapat mengungkap titik persoalan, baik terkait pasokan maupun distribusi, sehingga kebutuhan masyarakat kembali terpenuhi.
(MNSYR)