Retorika.co.id, Takalar – Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, bersama Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, usai penandatanganan kesepakatan Ranperda APBD 2026, di Gedung DPRD Takalar, Jumat (28/11/2025).
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Takalar Tahun 2026 resmi disepakati melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Takalar, Pattallassang, Jumat (28/11/2025). Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan oleh DPRD Takalar dan pemerintah daerah, yang kali ini diwakili oleh Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, tidak hadir karena sedang menjalani masa cuti. Seluruh agenda pembahasan pun diambil alih oleh wakilnya.
Rapat paripurna dijadwalkan dimulai pukul 14.00 Wita, namun baru berlangsung pukul 15.05 Wita lantaran menunggu kehadiran sejumlah anggota DPRD. Wakil Bupati Hengky Yasin telah tiba di lokasi sejak pukul 14.20 Wita dan menunggu di ruang Ketua DPRD, Muhammad Rijal, sebelum memasuki ruang sidang dan menyapa para legislator.
Fraksi-Fraksi Sampaikan Catatan Kritis
Dalam pembahasan paripurna, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan dan catatan penting terhadap rancangan APBD 2026.
Fraksi Gerindra menyoroti akurasi proyeksi pendapatan daerah serta perlunya pemerataan anggaran untuk layanan dasar.
“APBD 2026 harus benar-benar menjawab persoalan di masyarakat dan menjadi alat distribusi keadilan,” tegas Anggota Fraksi Gerindra, Israwati, yang hadir mengenakan jas abu-abu dan kerudung coklat muda. Ia menekankan pentingnya menambah alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dan peningkatan akses layanan kesehatan.
Dari Fraksi PPP, Hj. Dawati Sarri menegaskan perlunya penguatan sektor riil masyarakat.
“UMKM, pertanian, dan perikanan harus menjadi prioritas karena tiga sektor inilah yang menopang ekonomi masyarakat Takalar,” ujarnya saat menyampaikan pandangan fraksi.
Sementara itu, Fraksi PKS memberi perhatian khusus pada tata kelola pemerintahan berbasis data. Juru bicara fraksi, Ibrahim Bakri, mengibaratkan kebijakan tanpa data valid sebagai “langkah tanpa kompas”.
“Dengan data yang kuat, arah pembangunan akan lebih presisi dan terukur sehingga potensi kebocoran dapat ditekan,” ucapnya sambil mengenakan songkok guru.
Respons Pemerintah: Fokus Layanan Dasar dan Efisiensi Belanja
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wakil Bupati Hengky Yasin menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa masukan DPRD akan menjadi dasar konsolidasi dalam penyempurnaan program pembangunan.
“Peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta efisiensi belanja yang tidak produktif menjadi komitmen kami dalam pembahasan APBD,” ujarnya.