Takalar, Retorika.co.id – Dalam rangka Percepatan pembangunan bendungan Pammukkulu di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar kerjasama Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Rapat pembahasan trayek batas kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) kelompok Hutan ko’mara Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar. Kamis (6/2/2020)sore.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil gubernur SulSel Andi Sudirman Sulaiman,S.T dihadiri Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg.Se’re,S.Sos bersama Para Anggota Forkopimda Takalar.
“Bukan waktu yang singkat untuk merencanakan pembangunan bendungan yang menggunakan lahan enam ribu hektar ini, olehnya itu kami berharap agar segera terwujud.”kata Andi Sudirman dalam sambutannya.
Lanjut dijelaskan bahwa pembangunan bendungan ini merupakan program nasional Pemerintah yang tentunya peruntungannya untuk masyarakat khususnya di Takalar.
“Takalar sangat beruntung karena telah dipilih oleh pemerintah pusat untuk membuat bendungan yang biayanya sekitar 1,7 Triliun. Tentu manfaat bendungan ini sangat banyak dan bermanfaat bagi masyarakat seperti untuk mengendalikan banjir, mengairi persawahan, PDAM, PLN hingga bisa menjadi kawasan wisata nantinya.”jelas orang nomor 2 di Sulawesi Selatan ini.
Beliau berharap kepada para Alim Ulama hingga Tokoh Masyarakat untuk mensuport Pemerintah, duduk bersama membahas program pembangunan bendungan pammukkulu untuk bisa mewujudkan.
“Kita mempunyai Komitmen keras untuk mewujudkan pembangunan bendungan pammukkulu dengan target 40% untuk akhir tahun 2020.”imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg.Se’re,S.Sos mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar hingga saat ini terus melakukan pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat yang lahannya berdampak.
“Kami selaku Pemerintah Kabupaten Takalar tentu sangat berharap agar bendungan Pammukkulu ini bisa terwujud, bisa menjadi kenyataan karena akan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat kami.”harapnya.
Turut hadir Kadis kehutanan prov. SulSel, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. SulSel, Perwakilan BPK RI, Kepala BPKH Wilayah VII Makassar, Balai pompengan Je’neberangan, para Pimpinan OPD, Para Kabag.Setda Takalar, Para Camat, para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, serta Para pemangku adat di Takalar.(*)
