Makassar, Retorika.co.id – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) merupakan konsep baru yang saat ini akan dikembangkan oleh Pemerintah, khususnya dalam Bidang Pengembangan SDM dibeberapa bidang seperti Pendidikan dan Kesehatan.
Keseriusan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat untuk mengangkat honorer K2 maupun non K2, dapat dilihat dengan adanya penerimaan ASN melalui jalur PPPK.
Melalui Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah secara resmi telah membuka penerimaan PPPK kemarin (10/2/2019) sampai dengan tanggal 16 Februari 2019.
Akan tetapi diketahui bahwa tidak semua Pemerintah Daerah telah melakukan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Buktinya tuk di Sulawesi Selatan ada dua Daerah yang menolak untuk membuka penerimaan PPPK sesuai jadwal yang telah ditentukan, dua pemda tersebut adalah Kota Makassar dan Kabupaten Pinrang. Padahal pemerintah pusat telah memberikan jumlah kouta yang dapat diterima. Misalnya Kota Makassar diberi kuota 422 orang.
Salah satu alasan dari penolakan terhadap kebijakan penerimaan PPPK adalah terkait dengan masalah anggaran atau pengajian yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui APBD.
Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto atau yang biasa disapa dengan Danny Pomanto di beberapa media pada hari sabtu (9/02/2019).
Dimana Danny Pamanto mengatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar belum membuka penerimaan PPPK karena masih ada masalah, dan masalah tersebut melalui surat akan ia tanyakan ke Kementerian terkait, salah satunya adalah mengenai gaji dari PPPK yang dibebankan ke Pemerintah Daerah.
” Iya pemerintah Kota Makassar belum membuka Pendaftaran PPPK, sampai kemarin (10/02/2019) kami belum bisa daftar,” ungkap Sari salah seorang pegawai Honorer lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
Melihat kondisi dan situasi yang ada terkait dengan penerimaan ASN melalui jalur PPPK, LSM PERAK Sulsel melalui Wakil Ketuanya Masran Amiruddin, SH, MH mengatakan bahwa sejak dari awal adanya konsep PPPK sudah bermasalah dan dasar pengaturannya pun masih terus di pertanyakan kekuatan hukumnya, begitupun kepastian hukumnya yang juga masih terus dipersoalkan oleh banyak pihak.
“Dan mala sampai saat ini pun masih punya banyak masalah,jadi jika ada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka wajar-wajar saja, apa lagi jika beban anggaran biaya untuk gaji ASN yang diterima melalui jalur PPPK dibebankan ke masing-masing daerah,” ungkap Masran.
Selain itu, mantan dosen dan calon advokat ini juga mengingatkan kembali bahwa ada salah satu kebijakan pemerintah terkait penerimaan ASN melalui jalur seleksi CPNS tahun 2018 telah digugat oleh 45 orang honorer ke PN Jakarta Pusat dan kebijakan tersebut juga sedang dilakukan yudicial review ke lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung, sedangkan gugatan tehadap kebijakan tersebut ada yang dikabulkan oleh oleh PN Jakarta Pusat yaitu tentang adanya pembatasan umur maksimal 35 tahun dalam Permen PAN-RB No.36/2018.
Sebagai informasi bahwa adanya putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut karena adanya beberapa orang guru eks honorer K2 yang tidak terima kebijakan pemerintah pusat khususnya terhadap Peraturan Menteri PAN-RB No.36/2018 yang salah satu isinya membatasi batas umur maksimal bagi honorer khususnya eks Honorer K2, dan berdasarkan Putusan yang ada, mereka juga mengajukan yudiacial review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
” Seharusnya pemerintah pusat belajar dari pengalaman kemarin agar permasalahan baru tidak muncul lagi dalam penerimaan ASN tahun 2019 melalui jalur PPPK, apa lagi saat ini sudah terlihat adanya potensi akan munculnya masalah, salah satu indikatornya adalah adanya penolakan atau penundaan pemerimaan PPPK dari pemerintah daerah karena masih ada masalah yaitu terkait dengan masalah gaji,” lanjut masran.
Selain itu Masran juga mengungkapkan bahwa ada hal lain yang akan jadi masalah baru dan bisa saja terjadi kedepannya yaitu akan lahirnya SK Honorer baru yang bisa saja muncul secara tiba-tiba karena salah satu syarat untuk mendaftar pada jalur PPPK adalah adanya SK honorer dari Unit Kerja. (**)
