RETORIKA.CO.ID, MAKASSAR — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Aktivis Jalanan (LAJ) menggelar aksi unjuk rasa prakondisi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu (30/1/19).
Dalam aksi yang digelar oleh beberapa organisasi ini. Diantaranya, Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM), Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI), Formalitas, Fraksi Sulsel, Gerakan Anti Korupsi (GAK) dan KPAI ini secara resmi melaporkan dugaan kasus korupsi proyek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) di Kabupaten Bone. Yakni rehabilitasi jaringan irigasi D.I Pattiro yang dikerjakan oleh BBWS PJ mencakup wilayah kerja PPK Irigasi Rawa 3 menggunakan APBN tahun 2018 dengan anggaran berkisar 20 M.
Kambrin selaku Jendral Lapangan mengatakan, sesuai hasil informasi, data dan bukti dokumentasi hasil penelusuran kami pekerjaan proyek diduga tidak sesuai standarisasi dan ketentuan RAB.
“Dalam waktu dekat kami akan kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk terus mengawal kasus tersebut,” tegas Kambrin.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin yang menemui massa aksi mengatakan, akan melakukan investigasi secepatnya terkait laporan tersebut dan mengapresiasi massa aksi yang telah banyak melaporkan indikasi dugaan korupsi sebagai bentuk penegakkan supremasi hukum di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan, Adiarsa MJ memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa.
“Kami sangat mengapresiasi gerakan adek-adek mahasiswa. Tentunya mereka bergerak karena panggilan hati tidak ingin ada korupsi di Sulsel. Gerakan mereka akan menguatkan laporan kami sebelumnya, agar Kejati segera mengusut tuntas kasus ini,” ucap aktivis anti korupsi ini.
Dalam laporan PERAK sebelumnya, diduga Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pattiro yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS PJ) mencakup wilayah kerja PPK Irigasi Rawa 3 PJPA SNVT, yang dikomandoi Sahira bermasalah.
“Kami sudah masukkan laporannya minggu lalu di Kejati. Laporan itu mengenai proyek di ruas saluran sekunder di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo yang diduga terjadi penyimpangan,” kata Adiarsa.
Menurutnya, dimana pekerjaan saluran tersebut diduga menggunakan pasangan batu dan teknis pelaksanaan pasangan batu hanya disusun miring keatas.
“Kemudian dituanglah campuran didepannya sampai ke atas layaknya seperti plesteran, serta campuran pasir semennya juga diduga tidak sesuai standarisasi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, PERAK juga menduga dalam proyek tersebut terjadi pengurangan volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai ketentuan RAB.
“Tunggu apa lagi, sudah dilapor dan sudah didemo, silahkan Kejati panggil dan periksa pihak-pihak yang terkait. Dan jika benar ditemukan pelanggaran disini, proyek tersebut harus dibongkar dan dibangun ulang dan ada tersangkanya,” terangnya.
(abd rahman ocak)
