Makassar, Retorika.co.id – Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya Sertifikat Fidusia dan Sertifikat Profesi yang diperlihatkan debt collector kepada konsumen/debitur, tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana.
Namun Deputi Direktur Edukasi Perlindungan dan Konsumen OJK Kantor Regional 6, Ahmad Murad menegaskan, proses penarikan kendaraan harus berdasarkan etika, tidak boleh sewenang-wenang melakukan penarikan dengan unsur kekerasan, dan penagihnya harus bersertifikat profesi.
“Jadi kami telah melayangkan undangan ke pihak LJK (PT. Adira Dinamika Multi Finance), sembari menunggu respon selama tenggang waktu 14 hari, terkait pengaduan penarikan mobil debitur H. Baharuddin,” ungkap Ahmad Murad saat ditemui di kantornya di bilangan Jl. Hasanuddin, Makassar. Senin (22/10/18) sore tadi.
Dalam UU Jaminan Fidusia ini, diatur mekanisme dalam proses eksekusi (penarikan) benda bergerak dari debitur. Debt collector atau tenaga jasa penagihan tidak berhak mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia.
“Jadi debitur bisa menanyakan kepada tenaga jasa penagih (debt collector) tentang sertifikat jaminan fidusia. Kalau tidak ada, tenaga jasa penagih tidak bisa melakukan eksekusi,” sambungnya
Terkait status alih daya PT. Solusi Mitra Sejahtera, Lanjut Ahmad, semua itu datanya ada di OJK Pusat Jakarta karena skalanya nasional, kantor regional tidak mengetahuinya.
“Tapi tetap kami akan eskalasi nanti ke pusat, untuk awal kita hadirkan LJK (PT. Adira) dahulu, dimintai semua keterangannya, kalau memang ada yang janggal, ya pasti kami jatuhkan sanksi,” jelas pria berkacamata tersebut.
Di tempat yang sama, Kasubag, Indra menambahkan semua pihak yang terlibat pasti dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk dari pihak korban.
“Masyarakat juga dapat menghubungi Hotline kami di layanan kontak (021) 157 untuk lebih mudah mendapatkan berbagai informasi termasuk lembaga pembiayaan dan dapat melaporkannya apabila terindikasi merugikan nasabah,” tutup Indra.
Kasus penarikan mobil ini sendiri, sedang ditangani oleh Pihak Polsekta Panakkukang, Makassar, untuk diproses lebih lanjut.
“Karena laporan baru masuk 4 hari lalu, kami atur jadwal pemanggilan tgl 24 Oktober, ke oknum Debt Collector tersebut serta PT. Adira guna dimintai keterangan lebih dahulu,” beber Iptu Ahmad, Kanit Reskrim Polsekta Panakkukang.
(adn)
