Pangkajene, Retorika.co.id — Kegiatan proyek pengerasan jalan Bantaran Sungai Bendungan Tabo-Tabo, yang saat ini masih sementara berjalan, dikerjakan di atas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, melalui APBD tahun 2019 sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dilaksanakan oleh CV. Te’ne Manai dengan volume pekerjaan 220 X 40 M, terletak di Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep diduga tidak mengantongi izin Kementerian.
Terkait pekerjaaan proyek pengerasan Bantaran Sungai Tabo-Tabo tersebut, setelah dikonfirmasi, senin, (15/7/19) kepada BBWS Pompengan-Jeneberang yang di wakili staf Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) Mat Nasir, “menjelaskan bahwa di area Bantaran sungai itu adalah area Streril tidak boleh ada kegiatan apapun di atasnya kecuali kegiatan yang ada hubungannnya dengan sungai, itupun harus ada rekomendasi dari kami, mau buat kegiatan apa di sana, “ujar Nasir.
Lebih jauh, “kata Nasir, setelah kami turun di lapangan, benar telah terjadi pelanggaran, yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai.
“Kami juga akan berikan teguran keras dan sudah kami perintahkan petugas kami, catat namanya, foto orangnya, jika merusak pagar pengaman sungai, maka akan kami pidanakan, “tegas Nasir dengan nada tinggi.
Secara terpisah Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soetrisno angkat bicara, bahwa “pekerjaan proyek pengerasan Bantaran Sungai Bendungan Tabo-Tabo Pangkep jelas melabrak peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permen PUPR No.28/2015 tentang Sempadan Sungai, Apa lagi jika pekerjaan tersebut dianggarkan melalui APBD berarti ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga diduga pekerjaan tersebut syarat kepentingan pribadi”.
Lanjut Hadi, bahwa berdasarkan laporan Koordinator tim investigasi Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM), Jufri Malle, ketika melakukan investigasi di lapangan dan pengumpulan data dan keterangan, ditemukan kerusakan disekitar Bantaran Sungai, bahkan ada dugaan kuat bahwa kegiatan pengerasan itu karena ada Villa milik pejabat “Bupati” Pangkep, sehingga pengerjaan proyek itu terkesan dipaksakan dan syarat kepentingan (interest) pribadi, “Ungkap Hadi
“Kami akan dorong persoalan ini pada penegakan hukum dan segera membuat laporan pengaduan ke kejaksaan atau kepolisian, karena jelas dan terang ada penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) dan memperkaya diri dan orang lain Serta berpotensi merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Keuangan Negara yang berdampak pada pemenuhan Pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Tutup Hadi. (red)
