Retorika.co.id, MAKASSAR— Proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji dan RSUD Haji Provinsi Sulsel, dipertanyakan keseriusan penanganannya di Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Hal ini disampaikan Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM). Pengadaan Alkes rumah sakit itu dilaporkan sebelumnya ke penegak hukum lantaran terindikasi ada aroma korupsi.
Ketua YBH MIM, Hadi Soestrisno dikonfirmasi membenarkan adanya laporan yang dilayangkan di Kejati Sulsel. Diakunya, dirinya melaporkan langsung hal tersebut di Kejati.
“Saya yang datang langsung masukkan laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di rumah sakit tersebut, ” kata Hadi, Selasa
(5/3/19).
“Dalam laporannya, diduga terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak RSUD Labuang Baji dan RSUD Haji maupun rekanannya dalam kegiatan pengadaan Alkes,” ucapnya.
Disebutkan, banyak aturan yang dilanggar, salah satunya adalah dengan menggunakan Legal Opinion (LO) sebagai dasar pelaksanaan lelang, padahal aturannya sudah jelas pengadaan alkes harus dengan e-catalog.
Selain itu lanjut Hadi, apa yang dilakukan pihak RSUD Labuang Baji tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di RSUD Haji, makanya kami minta Kejati segera mengambil tindakan hukum,” lanjutnya.
Adanya laporannya tersebut, pihaknya meminta kepada media dan LSM anti Korupsi untuk ikut mengawal kasus yang dilaporkannya tersebut.
“Kami juga meminta segera pihak Kejati segera melakukan penyelidikan atas dugaan-dugaan yang ada,” harapnya.
Diketahui, informasi yang beredar di beberapa media sebelumnya, RSUD Labuang Baji memperoleh anggaran Rp 48 M. Dimana Rp 20 M digunakan untuk pengadaan alkes secara e-catalog dan sisanya Rp 28 M digunakan secara metode lelang.
Begitupun di RSUD Haji, memperoleh anggaran Rp 23 M. Namun hanya Rp 5 M digunakan secara e-catalog dan Rp 18 M dilakukan secara metode lelang.
Hal ini yang membuat YBH MIM mencurigai adanya settingan dari awal agar proyek alkes ini dimuluskan jalannya untuk dilakukan secara metode lelang.
Dugaan rekayasa ini membuat para pemerhati anti korupsi berspekulasi jika anggaran di RSUD Labuang Baji dan RSUD Haji masuk kategori kerugian negara semua.
Hal ini didasari atas tidak terlaksananya proyek alkes yang menabrak undang-undang dan Permenkes begitupun RKA dari Kemenkes dan Kemenkeu RI yang dipaksakan harus lewat metode lelang.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan, pihaknya akan mengecek terkait adanya laporan tersebut.
“Saya akan cek dulu kembali, apakah laporannya ada atau tidak yang masuk di kejati, ” ucap Salahuddin, Selasa (5/3/19).(*)
