RETORIKA.CO.ID, MAKASSAR — Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) segera menindak lanjuti Kasus Dugaan pemalsuan Sertifikat Tanah yang dilakukan Kepala Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
Sebelumnya, Asri, anak H. Mappa memutuskan mengadu ke Kejati Sulsel. Keputusan tersebut ditempuh Asri lantaran merasa tidak memperoleh keadilan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone.
Sementara itu, Kuasa Hukum Asri selaku pelapor, Andi Muhammad Sabir menilai tidak sedikitpun progres hukum dalam kasus ini sejak ditangani Kejari Bone pada 4 September 2018 lalu, padahal sudah ditetapkan satu tersangka yakni Sekertaris Desa Nagauleng Nurlaela dalam laporan polisi nomor : LP/ 26 / X / 2017 / Spkt / Res Bone / Sek Cenrana, tanggal 19 Oktober 2016, yang melaporkan dugaan penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Nagauleng.
“Kejari Bone seakan tutup mata dan telinga atas berkas kasus penggelapan sertifikat tanah yang dilaporkan klien kami H. Mappa yang diwakili anaknya Asri,” ujar Sabir.
Menurut Sabir, iya juga telah melengkapi berkas penyidik yang keempat kalinya telah di P19 kan.
“Pihak Kejari Bone masih bersikap yang sama, berkas lagi-lagi di P19 kan,” ujar Andi Muhammad Sabir.
Lanjut dia, Kejari Bone berdalih bahwa laporan harus ada indikasi kerugian dan niat untuk melakukan tindak pidana kerugian, padahal diakuinya bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah dijelaskan semua, dan bahkan bukan sekedar niat tapi terlaksananya secara sempurna perbuatan pidana.
“P19 yang kesekian kalinya ini telah menunjukkan bahwa jaksa peneliti seakan-akan tidak membaca BAP,” jelas Sabir.
Tambahnya, pada hakikatnya kewenangan jaksa peneliti tidak bisa masuk ke substansi salah atau benar, karena itu kewenagan hakim.
“Sebaiknya jaksa tidak berlaku seperti itu, dalam kasus ini, mestinya sudah dilimpahkan ke pengadilan,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua LSM PERAK Sulsel, Masran Amiruddin, SH, MH saat dikonfirmasi mengatakan, langkah yang ditempuh ahli waris sudah tepat dengan mengadu ke Kejati Sulsel dengan dasar Kejari Bone dinilai tidak bisa memberi rasa keadilan atas laporan yang diadukan.
Menurutnya, jika melihat rangkaian peristiwa dan proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang dirugikan, maka seharusnya permasalahan hukum yang ada sudah dapat diproses ke lembaga peradilan.
“Terkait dengan adanya penolakan dan pengembalian berkas oleh pihak Kejari Bone kiranya perlu ada tindakan dari pihak Kejati Sulsel, apa lagi sudah sampai 4 kali penolakan, dan anehnya lagi pihak Kejari Bone pernah mengembalikan berkas hanya karena alasan niat dari pelaku dalam kasus pemalsuan tanda tangan (jempol) belum dapat dibuktikan padahal perbuatan pemalsuannya telah ada dan telah dibuktikan oleh pihak penyidik kepolisian serta diakui oleh pelakunya,” terang mantan Dosen Fakultas Hukum Unhalu Kendari ini, Rabu (6/2/19).
Menurutnya, sangat aneh jika alasan itu yang dijadikan sebagai penolakan dan pengembalian berkas oleh Kejari Bone ke Polres Bone. Apalagi masalah pembuktian dari perbuatan (pemalsuan) sebenarnya adalah kewenangan dari lembaga peradilan yang mengadili, memeriksa dan nantinya memutuskan apakah unsur-unsur pidananya terpenuhi atau tidak.
“Kepolisian dan Kejaksaan cukup menemukan siapa-siapa yang dianggap terlibat berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang ada. Selanjutnya menyerahkan ke Pihak Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan,” lanjut Masran.
Pentingnya rasa keadilan dan pembelaan kepentingan rakyat kecil selaku LSM PERAK, Masran meminta kepada Kejati Sulsel segera mengusut tuntas dan mengambil alih kasus ini.
“Jika memang sudah dianggap layak diambil alih maka kami meminta kepada Kejati Sulsel untuk segera mengambil tindakan sebagaimana mestinya. Berhubung kasus ini sudah viral dan cukup menyita banyak energi dan waktu institusi-institusi yang sudah menangani,” tutup Masran.
Diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2016 lalu saat H. Mappa melakukan pengurusan prona sertifikat tanah gratis di Kantor Desa Nagauleng.
H. Mappa termasuk dalam peserta prona, dimana dirinya melakukan pembayaran sebesar Rp. 350.000 untuk sertifikat tanah tersebut, namun sampai saat ini sertifikat tanah yang disertifikasi oleh BPN tidak kunjung diberikan oleh pihak Kepala Desa Nagauleng, padahal pihak BPN sudah menyerahkan ke kepala desa untuk dibagikan.
(juma)
