RETORIKA.CO.ID, MAKASSAR — Selain meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk secepatnya memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Haji Makassar, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan rekanan PT Naura Permata Nusantara. Hal ini dianggap perlu dilakukan dalam rangka pengembangan kasus korupsi proyek Alat Kesehatan (Alkes) tahun 2018 yang memakan angaran Rp 23.659.000.000.
PERAK juga meminta Kejati memanggil dan memeriksa nama-nama yang bertanda tangan pada Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Dalam berita acara itu, tampak yang bertanda tangan diantaranya Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, Zan Susilo W.M, SKM, M.Kes, Hasbullah, SKM, M.Kes dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan Muhammad Taufik, SKM, M.Kes dari pihak RSUD Haji Makassar.
“Kejati mesti panggil yang bertanda tangan pada berita acara RKA DAK Kesehatan 2018, namanya jelas. Bisa dikorek keterangan bagaimana perintah Kemenkes RI dan hasil kesepakatan proyek tersebut apakah e-catalog atau menggunakan metode lelang,” kata Ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan, Adiarsa MJ, Rabu (16/1/19).
Hal ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa Kemenkes RI hanya menyarankan proses pengadaan alkes dilakukan secara e-catalog bukan metode lelang ULP.
Dalam perjalanannya, pihak RSUD Haji Makassar mengesampingkan hasil kesepakatan RKA DAK Kesehatan tersebut. Lalu Direktur RSUD Haji Makassar, drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes bersurat ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan guna meminta pendapat hukum atau legal opinion (LO) tentang pengadaan Alkes.
“Hasil kesepakatan yang ditanda tangani itu jelas rujukan regulasinya. terus buat apalagi meminta LO di Kejati. Apa yang sudah ditetapkan dalam RKA tidak boleh dirubah tanpa persetujuan Kemenkes sebagai pengguna anggaran dan kalau itu terjadi berarti Direktur lancang dalam berbuat,” jelas Adiarsa.
Karenanya dia meminta Kejati Sulsel memanggil yang bersangkutan turut bertanda tangan. Termasuk soal kemungkinan adanya settingan persekongkolan dari awal yang bisa mengarah ke tindak pidana korupsi (tipikor) gratifikasi sehingga Direktur RSUD Haji Makassar berani melayangkan surat permintaan LO ke Kejati Sulsel.
“Keterangan mereka penting untuk menjelaskan sejauh mana perintah Kemenkes RI. Karena memang kami curiga diawalnya, kok proyek alkes tiba-tiba dilakukan dengan proses lelang bukan metode e-catalog. Padahal sudah ada Permenkes Nomor 63 tahun 2014 dan PP LKPP Nomor 6 tahun 2016 tentang pengadaan akes secara metode e-catalog dan e-purchasing. Diduga keras ini kesalahan dari awal dengan memaksakan proyek dilakukan dengan metode lelang bukan e-catalog dan tentunya dapat mengakibatkan kerugian negara,” tegas Adiarsa.
(adn)
