MAKASSAR, RETORIKA.CO.ID – 15 Camat se-Kota Makassar diduga melakukan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). 15 camat tersebut diduga mengkampanyekan Paslon O1 di Pilpres 2019 Jokowi – Ma’ruf.
Hal itu berdasarkan hasil temuan pada Video kampanye yang beredar di media sosial.
Dimana dalam video tersebut, para Camat bersama mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dengan gamblang menyatakan dukungan terhadap salah satu Paslon di Pilpres 2019.
“Meski belum ada laporan resmi, tapi ini berdasarkan temuan langsung Bawaslu Makassar di media sosial. Jadi kami tetap akan proses,” ungkap Nursari, SH, MH, Ketua Bawaslu Kota Makassar di beberapa media, Kamis (21/2/2019).
Menindaklanjuti hal itu, disebutkan Nursari, pihaknya langsung melayangkan surat kepada Camat terkait untuk meminta keterangan lebih lanjut.
“Kita sudah kirimkan suratnya, semoga saat ini suratnya telah sampai kepada yang bersangkutan,” kata Nursari.
Sementara itu, salah satu Ketua Lembaga Pemantau Pemilu (LPP), Adiarsa MJ sangat menyayangkan, ASN melakukan aktivitas politik praktis.
“Ini jelas kegiatan politik praktis, termasuk mengkampanyekan orang, baik terlibat langsung maupun dilibatkan,” ucap Adiarsa yang juga Ketua LSM PERAK.
Ancaman hukuman bagi ASN yang terlibat politik praktis, kata Adiarsa tidaklah main-main. Mereka terancam hukuman satu tahun penjara.
Belum lagi, sanksi yang bisa dijatuhkan Komite ASN (KASN) kepada mereka yang terbukti melanggar.
“Jadi, di pasal 280 ayat 2 huruf f dan ayat 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jelas, itu masuk ke pidana Pemilu. Ancamannya 1 tahun penjara. ASN itu bisa kena Pidana Pemilu dan bisa dilaporkan ke KSN untuk disanksi sebagai ASN,” kata aktivis anti korupsi ini saat ditemui Kopi Pojok 47 Jalan Bandang Veteran Utara.
Adiarsa meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas.
ASN untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dalam dukung-mendukung calon presiden pada Pilpres 2019.
“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” terangnya.
Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Kendati demikian, terkait video mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama 15 Camat se-Kota Makassar yang tersebar tersebut, belum diketahui lokasi dan tempatnya dimana
Video tersebut diunggah oleh Akun facebook Effendy Rahmat.
Namun, Adiarsa sangat mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan pihak Bawaslu Kota Makassar.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Bawaslu Kota Makassar sejauh ini. Bahkan hari ini Ketua Bawaslu langsung menyurati Camat yang bersangkutan sebagai tindak lanjut temuan video yang viral ini,” ujar Adiarsa.
Tidak hanya itu, Ia juga meminta pihak Bawaslu memanggil dan memeriksa Syahrul Yasin Limpo.
“Bawaslu harus buktikan ini video inisiasi dan settingan siapa, apakah SYL kah, para Camatkah atau ada pihak di belakang layar,” tegas Adiarsa.
(**)
