Jakarta, Retorika. Co. Id – Majelis hakim, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Anwar Usman di Gedung MK, Kamis, (27/06/ 2019).
“Amar Putusan mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” Anwar Usman menyatakan putusan ini berdasarkan hasil rapat Permusyahwaratan hakim, dengan menyimpulkan Pokok Permohonan Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum.
Dalam perkara sengketa Pilpres ini, Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi yang di ketuai Bambang Widjayanto (BW) mengajukan sejumlah permohonan antaranya, adanya kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), ketidak netralan Aparatur Negara ‘POLRI, TNI dan ASN”, adanya Penyalahgunaan kewenangan sebagai Presiden sekaligus Capres, Cacad formil status Ma’ruf Amin sebagai Cawapres Joko widodo yang masih menjabat di PT. Bank BNI syariah dan PT. Bank Mandiri Syariah, Manipulasi input data (Situng) KPU yang merugikan 02 dan menguntungkan 01, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak Wajar, TPS Siluman, hingga Sumber dana Kampanye Capres-Cawapres Joko widodo-Ma’ruf Amin.
Salah satu yang menjadi sorotan Ketua tim Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjayanto (BW), yang merujuk pada sebagian pernyataan Majelis Hakim dalam pembacaan Naskah Putusan bahwa kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) adalah ranah Lembaga lain, yaitu Bawaslu RI. Menanggapi hal ini, Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjayanto (BW) secara tidak langsung menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten dalam menangani sidang Sengketa Pilpres 2019.
Menurut BW walau kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) adalah ranah Lembaga Lain, tapi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga tetap memeriksa dalil-dalil kecurangan TSM yang di ajukan pihaknya. Kalau kemudian di katakan bahwa TSM di periksa di Lembaga lain yaitu Bawaslu, ternyata sebagian besar argumen TSM juga di periksa “disini”, ujar BW saat jeda sidang putusan di MK. Kamis, 27 Juni 2019.
(red)
