Bulukumba, Retorika.co.id — Dalam hal menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and good goverment), maka pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib mengedepankan 8 (delapan) antara lain, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan Yang Baik.
Profesi wartawan sebagai agen informasi dalam kegiatannya mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dijamin oleh Undang Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain, Pasal 28F UUD ’45, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia“. Jo. Pasal 1 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Saat awak media retorika.co.id berkunjung ke Kantor Lurah Jawi-Jawi, Kec.Bulukumpa, Kab. Bulukumba, saat ingin mencari dan memperoleh keterangan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik, Lurah Jawi-Jawi, Irwan S.Sos dengan tampilan seadanya tidak memakai sepatu pada jam kantor atau pelayanan, menolak untuk dimintai keterangan, bahkan membentak wartawan dengan nada tinggi dan marah, “jangan maki tanya-tanya ka, saya ini orangnya ji bupati, saya juga tim suksesnya bupati H. A. Syukri Sappewali, “ucapnya dengan nada tinggi
Sebagai Lurah yang nota benenya adalah pejabat publik Irwan S.Sos yang menjabat sejak 2017 sampai sekarang, seyogianya memberikan akses dan pelayanan publik yang baik dengan prinsip/asas Keterbukaan Informasi, sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam pasal 18 ayat (1) jo. pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan “Orang yang sengaja menghambat dan menghalangi kerja wartawan dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta“, Jo. Pasal 4 ayat (1) dan (3), “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk memcari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi“. (Rudi/Biro Bulukumba)
