Mamuju, Retorika.co.id –Pimpinan Lembaga Anti Rusuah (KPK) “Alexander Marwata, “berharap agar media/pers berperan aktif, sekaligus sebagai mitra strategis KPK, ikut serta membantu tugas aparat penegak hukum dalam melakukan monitoring penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada saat Konfrensi Pers di Ball Room Maleo Hotel, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sesaat setelah mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MoU) dan Pejanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat, Pertanahan Nasional, Bank Sulselbar dan Direktorat Jendral Pajak. Rabu, (10/7/2019).
Lanjut Alexander, “peran media sangat signifikan untuk ikut serta dalam mengontrol kegiatan dan pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang telah digunakan, sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggarannya, agar masyarakat dapat mengetahuinya. “Karena tidak mungkin KPK mengontrol turun ke Desa-desa, kalau bukan bantuan dan informasi dari rekan-rekan Media,” Harapnya.
Lebih jauh, Alexander, “menyarankan agar keterlibatan dan partisipasi media dalam melakukan monitoring penggunaan anggaran Dana Desa lebih proaktif dan progresif, agar KPK dapat mengetahuinya secara cepat karena peran aktif rekan-rekan media di lapangan. “Apakah penggunaannya sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan/aspirasi Masyarakat Desa atau tidak, “Imbuhnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras dan Forkopimda Pemprov Sulbar serta Semua Bupati se Provinsi Sulawesi Barat. (Red)
