Makassar, Retorika.co.id — Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH-MIM) Hadi Soetrisno, SH. Senin, (05/8/19) menyambangi Kantor Kecamatan Manggala, Kota Makassar, guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang otentik dan akurat terkait dugaan penyerobotan dan pengrusakan tanah milik kliennya yang sampai saat ini masih berproses di Polrestabes Makassar.
Dalam keterangan Camat Manggala, Anshar Umar, S. Sos., M.Si melalui surat balasan nomor 300.01/KMGL/VII/2019 kepada Ketua YBH-MIM, Hadi Soetrisno, SH. Tanggal 30 Juli 2019 menjelaskan, bahwa Akte Jual Beli (AJB) Nomor:373/KMG/III/2008 tgl 13 Maret 2008 yang dibuat oleh PPATs Kecamatan Manggala Drs. H. Abd Gani Sirman, M.Si, tercatat atas nama Murni yang terletak di Kel. Antang/Bitoa, Kec. Manggala, seluas 160 m2 (meter persegi) dan terdaftar pada buku register PPATs Kecamatan Manggala tahun 2008. asal tanah Persil 4 DI Kohir 174 C1.
“Ketua YBH MIM Hadi Soetrisno, SH, sebagai pendamping hukum Murni menerangkan, “kami telah menerima surat balasan Camat Manggala hari ini, atas surat yang pernah kami layangkan ke kantor Kecamatan Manggala untuk membuktikan bahwa memang benar AJB dengan nomor 373/KMG/IIII/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang dimiliki Klien kami, terdaftar di buku register Kecamatan Manggala, itu artinya alas hak, akte jual beli milik Murni menjadi bukti formil yang mengukuhkan kepemilikannya yang diserobot oleh Mariati Dg. Nginga, jelas itu tanah milik klien Kami, “tegas Hadi.
“Ditambah lagi dengan adanya dukungan pembayaran PBB yang terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) di Kel. Antang/Bitoa, sejak dibeli dari tahun 2008 sampai sekarang aktif membayar PBBnya,”Ungkap Ketua YBH MIM
Lebih jauh Hadi mengatakan, “Dengan demikian bangunan yang berdiri di atas lokasi milik Murni di jln Bitoa lama Kel. Antang Kec. Manggala yang dibangun oleh Mariyati Dg Nginga tahun 2017 adalah perbuatan melawan hukum dan hak dengan dugaan melanggar Pasal 167 Penyerobotan juncto Pasal 406 KUHPidana Pengrusakan. “terangnya.
“Kami akan terus mengawal proses hukumnya yang saat ini masih sementara berjalan di Kepolisian Polrestabes Makassar jln Ahmad Yani, yang telah dilaporkan klien kami pada tahun 2017 dengan bukti Laporan Polisi Nomor : LP/310/II/2017/POLDA SULSEL/RESTABES MKS tanggal 16 Februari 2017 sudah dua tahun Laporannya, “tutup Hadi.
(red)
