RETORIKA.CO.ID, MAKASSAR — Pemilu 2019 semakin dekat, namun masih ditemukan adanya pihak penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran.
Dari hasil investigasi dan temuan Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujung Pandang Baru atas nama Boy Ottoluwa diduga berpihak kepada salah satu peserta pemilu.
“Boy Ottoluwa menggunakan baju kaos yang bertuliskan 2019 ganti presiden dan diposting di akun Facebook, tepatnya tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.59 Wita. Padahal saat itu yang bersangkutan sudah menjabat sebagai Ketua PPS Ujung Pandang Baru,” ungkap Masran Amiruddin, SH, MH, Wakil Ketua LSM PERAK selaku unsur LPP, Kamis, (14/2/19).
Masran menegaskan, jika yang dilakukan Ketua PPS Ujung Pandang Baru melanggar peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017.
“Sudah sangat jelas Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Umum, maka yang dilakuan oleh Ketua PPS tersebut sudah melanggar sehingga tidak layak lagi dipertahankan sebagai penyelenggara pemilu,” tegas mantan Dosen Fakultas Hukum Unhalu ini.
Lanjut Masran, aturan yang dilanggar adalah pada Pasal 8 huruf a yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu.
“Jika melihat sanksi dalam Pasal 22 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, maka sudah sangat jelas anggota PPS tersebut melanggar dan sudah seharusnya sanksi tegas diberikan kepada yang bersangkutan pemberhentian tetap,” terang Alumni S2 Universitas Airlangga Surabaya ini.
Ketua LSM PERAK, Adiarsa MJ menambahkan, jika pihaknya sudah menemui langsung Ketua KPU Kota Makassar,M. Farid Wajdi, SH, yang didampingi Komisioner KPU Kota Makassar Divisi Hukum Abd. Rahman dan Komisioner Divisi Data, Romy Harminto guna menyampaikan temuan tersebut.
“Iya kami sudah temui kemarin Ketua KPU dan menyampaikan hasil temuan kami. Katanya Ketua PPS itu sudah ditegur dan diberikan peringatan yang pertama,” ungkap Adiarsa.
Namun, Adiarsa menyayangkan sikap Ketua KPU Kota Makassar yang terkesan melindungi dan membela kesalahan anggotanya.
“Kalau ada penyelenggara memihak salah satu calon atau peserta pemilu harus diberhentikan. Ini dapat merugikan calon atau peserta pemilu yang lain, masa kami yang harus ingatkan peraturannya,” ujar aktivis anti korupsi ini.
Adiarsa juga menyayangkan dan prihatin dengan alasan Ketua KPU Kota Makassar untuk tetap mempertahankan Ketua PPS Ujung Pandang Baru.
“Kami anggap KPU Kota Makassar tidak bersikap dan bertindak profesional, begitu juga dalam memberikan alasan untuk mempertahankan Ketua PPS tersebut. Masa alasannya untuk efisiensi anggaran, karena tahapan pemilu terus berjalan dan sudah semakin dekat serta sulit untuk memberikan melakukan perekrutan dan bimbingan teknis lagi untuk satu orang sebagai penggantinya,” jelasnya.
Adiarsa meminta Komisioner KPU Kota Makassar bertindak profesional.
“Alasannya tidak rasional, masa orang yang sudah diduga kuat melanggar dipertahankan. Ini preseden buruk penyelenggaraan pemilu di Kota Makassar khususnya dan menjadi contoh yang tidak baik ke PPS dan penyelenggara yang lain,” paparnya.
Sementara itu, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwascam Tallo, Mudassir, S.Pi yang dikonfirmasi mengatakan, sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali namun belum juga ada itikad baik dari Ketua PPS Ujung Pandang Baru.
“Kami akan lakukan pemanggilan yang ketiga kalinya kepada Ketua PPS tersebut. Kalau tetap tidak hadir kami akan berkoordinasi dengan pimpinan kami di Bawaslu Kota Makassar untuk menindaklanjuti laporan dan temuan ini,” ungkapnya.
Mudassir juga menegaskan jika yang dilakukan Ketua PPS Ujung Pandang Baru terindikasi kuat pelanggaran.
“Iya memang terindikasi keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu,” tutup Mudassir.
(Ocak)
