RETORIKA.CO.ID, MAKASSAR – Beberapa proyek pembangunan Puskesmas tahun 2018 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Makassar, diduga banyak permasalahan.
Proyek yang menelan anggaran milyaran ini, bersumber dari dana DAK dan APBD 2018 dan dikerjakan selama 150 hari kalender. Namun, diperjalanan banyak tidak selesai. Misalnya, pembangunan Puskesmas Kodingareng dan Puskesmas Tarakan. Alhasil, masih ada 6 proyek puskesmas yang diduga bermasalah dan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Hal ini terungkap, setelah diketahui jika LSM PERAK Sulsel sudah melaporkan 6 proyek pembangunan puskesmas di Kota Makassar yang diduga terjadi penyimpangan.
Diantaranya, Puskesmas Antang, Puskesmas Tarakan, Puskesmas Barombong, Puskesmas Cendrawasih, Puskesmas Kodingareng, Pustu Kodingareng dan Pustu Pulau Langkai.
Koordinator Divisi Hukum LSM PERAK Sulawesi Selatan, Jumadi, SH yang dikonfirmasi membenarkan, pihaknya sudah melaporkan 6 proyek puskesmas tersebut.
“Iya kami memang sudah laporkan, namun sejauh ini tidak ada perkembangan dari pihak Kejati. Padahal hal ini bisa berdampak pada kerugian keuangan negara atau daerah,” ungkapnya, Jumat (1/2/19).
Proyek tersebut, kata Jumadi, kemarin hasil investigasi dan pengumpulan data di lapangan, kami mendapati ada beberapa bangunan yang tidak selesai dan katanya dikasih waktu lagi terhitung denda hingga 50 hari untuk menyelesaikan.
“Silahkan dilihat kondisi Puskesmas Kodingareng, Pustu Langkai dan Puskesmas tarakan misalnya. Di Puskesmas Kodingareng itu, terakhir kami lihat progres pengerjaan hanya 30% namun diduga dibayarkan di atas 50%. Begitu juga dengan bangunan lainnya diduga progres pekerjaan dan pembayaran tidak berbanding lurus,” kata alumni Fakultas Hukum Unhalu Kendari ini.
Jumadi juga menduga pembangunan Puskesmas Antang terjadi pengurangan volume pondasi.
“Diduga volume dikurangi, pekerjaan ACP diduga dihilangkan dan dikerjakan tidak sesuai bestek alasan CCO tapi diduga juga sudah dibayarkan 100%,” ungkap Jumadi.
Pihaknya juga menduga kalau beton yang digunakan kualitas bahkan di bawah K225 untuk pembangunan yang ada di pulau. Apalagi menurutnya, kondisi letak pulau yang jauh dari kontrol dan pantauan langsung.
“Diduga kualitas betonnya di bawah K225 bukan seperti yang dipersyaratkan biasanya.
Kami menduga rekanan melakukan kecurangan untuk mencari keuntungan yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan sehingga tidak lagi mengacu pada juknis dan spesifikasi teknis yang ada dalam RAB,” tambahnya.
Kemudian proyek tersebut, lanjut Jumadi, kami masih ada beberapa dugaan permasalahan dalam pembangunan puskesmas yang terletak di pulau tersebut. Diantaranya, material bangunan diduga dikerjakan tidak sesuai RAB, pasir yang diambil dari lokasi sekitar karena pulau dimungkinkan tidak dicuci atau dibersihkan dan disaring terlebih dahulu.
“Hasil investigasi kami di lapangan, pemasok material dari galesong menyetop pengiriman bahan materialnya seperti pasir, batu, semen dan pembesian. Alasannya karena belum dibayar, jadi kami menduga pihak rekanan memanfaatkan apa yang ada di sekitar lokasi. Alahasil pekerjaan jauh dari kata memuaskan,” jelas Jumadi.
Jumadi meminta penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulsel segera menurunkan tim ahli atau tim teknis.
“Kalau memang terbukti bermasalah, kami meminta bangunan itu distop, dibongkar dan dibangun kembali sesuai yang seharusnya demi keselamatan jiwa orang banyak,” tegasnya.
Dia juga mendesak Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk memutuskan kontrak dan memblacklist perusahaan yang tidak berjalan sesuai komitmen yang tertuang dalam kontrak.
“Perusahaan yang lari dari kontrak harus diputuskan sepihak agar mencegah kerugian negara atau daerah bahkan harus diblacklist perusahaannya agar tidak ikut lagi dalam tender,” terang Jumadi.
(Toyo)
