Bantuan traktor roda empat tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ambo, untuk selanjutnya disalurkan melalui Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) kepada salah satu kelompok tani di Kelurahan Salaka. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pengolahan lahan sekaligus mendukung percepatan musim tanam, khususnya komoditas strategis seperti jagung dan padi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, H. Parawangsa, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sektor pertanian di Takalar. Menurutnya, keberadaan alsintan menjadi bagian penting dalam mendorong modernisasi pertanian karena dapat membantu petani mengolah lahan secara lebih efektif dan efisien. Ia berharap traktor tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produktivitas petani serta program swasembada pangan.

“Bantuan traktor roda empat ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok tani untuk mempercepat penanaman jagung dan padi. Ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan sebagaimana yang menjadi target Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap H. Parawangsa. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, serta Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Takalar atas sinergi dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

Parawangsa berharap kelompok tani penerima menjaga dan merawat traktor dengan baik agar selalu dalam kondisi prima dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Ia menegaskan, bantuan alsintan harus memberikan manfaat nyata bagi anggota kelompok tani, bukan sekadar menjadi bantuan yang tidak produktif. “Kelompok tani penerima harus menjaga, merawat, dan menggunakan traktor ini dengan baik.

Harapannya, bantuan ini benar-benar membantu mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Takalar,” harapnya.

(MSYR)

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal. Agenda utama meliputi penandatanganan persetujuan bersama Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, serta penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.

Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Takalar Irwan Iskandar, para pimpinan fraksi dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan, Wakil Kapolres Takalar, perwakilan Dandim 1426 Takalar, Sekretaris Daerah, serta kepala OPD dan camat se-Kabupaten Takalar.

Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, bersama pimpinan DPRD melakukan penandatanganan persetujuan KUA-PPAS sebelum menyampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,039 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,076 triliun — naik 6,41 persen dibandingkan APBD Pokok 2026. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp75,09 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp38,889 miliar.

Bupati berharap pembahasan lanjutan berjalan sesuai jadwal dengan tetap mengutamakan substansi anggaran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting penyelarasan kebijakan antara eksekutif dan legislatif demi pelaksanaan anggaran daerah yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Takalar.

(MNSYR)

Dalam kesempatan tersebut, Daeng Manye menyerahkan bantuan pompa air untuk mendukung kegiatan pertanian warga, serta bingkisan sembako bagi sejumlah warga yang membutuhkan. Ia didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Takalar, Parawangsa. Turut hadir mantan Ketua DPRD Takalar periode 2014–2019 Muh. Jabir Bonto dan Kepala UPT SDN Bontorita Imran.

Daeng Manye menyampaikan, masjid bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat persatuan, dakwah, dan silaturahmi sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW. “Setiap Jumat saya berkeliling ke masjid-masjid di desa dan kampung untuk mendengar langsung kebutuhan rakyat,” ujarnya. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat dinilainya bukan sekadar agenda, melainkan amanah dan tanggung jawab moral.

Di hadapan jamaah, Bupati juga menyampaikan tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Transfer keuangan pusat ke Kabupaten Takalar mengalami pemotongan hingga sekitar Rp160 miliar tahun ini. “Ini tantangan berat membangun daerah berpenduduk sekitar 330.000 jiwa,” ungkapnya. Meski anggaran terpangkas, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga wilayah kepulauan tetap menjadi prioritas dengan pengelolaan yang lebih cermat dan terarah.

Safari Jumat ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk tetap hadir, mendengar, dan mengupayakan kemaslahatan masyarakat meski di tengah keterbatasan. Komunikasi yang terjaga diharapkan menjadikan aspirasi warga sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

(MNSYR)

Latihan Pencak Silat Militer merupakan bagian dari pembinaan kemampuan prajurit untuk meningkatkan kebugaran fisik, ketangkasan, kecepatan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan kemampuan bela diri.

Selain aspek kemampuan militer, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk turut melestarikan seni bela diri tradisional Indonesia yang sarat dengan nilai kedisiplinan, keberanian, ketekunan dan pengendalian diri.

Dandim 1426/Takalar, Letkol Inf Anton Timotius Milala, SE., M.I.P, mengatakan bahwa latihan PSM dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan prajurit agar senantiasa memiliki kondisi fisik yang prima sekaligus kemampuan bela diri yang mumpuni.

“Latihan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga kebugaran fisik prajurit. Yang tidak kalah penting, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melestarikan warisan budaya bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, pencak silat tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membentuk karakter dan mental yang kuat.

“Pencak silat bukan hanya seni bela diri, tetapi juga mencerminkan karakter disiplin, keberanian, ketangkasan dan pengendalian diri yang harus dimiliki setiap prajurit TNI AD,” tambahnya.

Melalui latihan Pencak Silat Militer yang dilaksanakan secara rutin, Kodim 1426/Takalar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya prajurit sehingga memiliki fisik yang prima, mental yang tangguh, kemampuan bela diri yang baik serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa.

(Pendim 1426/Takalar).

(MANSYUR)

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka pengangguran usia produktif sekaligus membuka akses penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, mengatakan Shin Indonesia telah bergerak selama sekitar 10 tahun di bidang pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Lembaga tersebut juga telah memperoleh izin sebagai Sending Organization (SO) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk penyelenggaraan penempatan magang di luar negeri, khususnya Jepang.

Menurut Daeng Manye, kerja sama Shin Indonesia dengan Pemkab Takalar telah diwujudkan melalui pembangunan pusat pelatihan (Training Center) pendidikan bahasa Jepang di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan.

“Shin Indonesia juga sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam upaya mendukung program strategis nasional pemerintah untuk menekan angka pengangguran di usia kerja,” kata Daeng Manye, Rabu (24/09/2026).

Proses perekrutan dan seleksi calon peserta dari Takalar dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Takalar. Tahapannya mencakup pemeriksaan dokumen, kesamaptaan, tes akademik, tes fisik, hingga pemeriksaan kesehatan.

Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan bahasa serta budaya Jepang sebelum ditempatkan sesuai bidang pekerjaan.

Sejumlah sektor yang disiapkan antara lain manufaktur, konstruksi, pertanian, peternakan, serta caregiver atau tenaga perawat lansia.

Untuk masa kerja, peserta disebut akan memperoleh kontrak sekitar tiga tahun. Dalam kontrak tersebut tercantum hak dan kewajiban pekerja, termasuk pekerjaan, fasilitas tempat tinggal, tunjangan, serta perlindungan melalui asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua.

Selain sektor tersebut, Shin Indonesia saat ini juga mendapat permintaan tenaga pengemudi dalam jumlah besar dari Jepang.

Daeng Manye menyebut kebutuhan tersebut mencapai 1.000 tenaga driver yang akan dipenuhi secara bertahap dalam waktu tiga tahun.

“Permintaan saat ini adalah tenaga driver sebanyak 1.000 orang untuk penempatan ke Jepang. Untuk memenuhi kuota 1.000 orang ini, kami diberikan waktu selama tiga tahun,” ujarnya.

Untuk mendukung program tersebut, Shin Indonesia juga telah membuka tempat pelatihan mengemudi di Desa Boddia, Kecamatan Galesong.

Pelatihan tersebut dirancang dengan standar Jepang. Peserta akan dibekali kemampuan mengemudi yang diharapkan dapat membantu mereka dalam proses memperoleh SIM internasional setelah berada di Jepang.

Daeng Manye mengatakan pemerintah daerah akan terus mendorong penyebarluasan informasi mengenai peluang kerja tersebut agar semakin banyak pemuda Takalar yang mengetahui dan dapat mengikuti proses seleksi.

“Ini bentuk kerja sama kami dengan Pemerintah Kabupaten Takalar agar menggiatkan terus informasi ini untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada pemuda-pemudi Kabupaten Takalar untuk mengambil peluang dan kesempatan supaya bisa bekerja di Jepang,” katanya.

Kerja sama tersebut juga akan dikembangkan melalui pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan yang lebih besar.

Daeng Manye mengungkapkan Shin Indonesia telah membebaskan lahan di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, yang direncanakan menjadi kampus sekaligus Training Center terpusat untuk wilayah Sulawesi Selatan.

“Insyaallah dalam waktu dekat ini pembangunan akan segera kami mulai,” ujar Daeng Manye.

Ia berharap seluruh rangkaian kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat Takalar memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan bekerja di luar negeri.

“Semoga seluruh kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik sehingga memudahkan bagi warga Takalar yang ingin mengambil peluang dan kesempatan untuk bekerja di luar negeri,”

(Mansyur)

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 04.20 Wita tersebut merupakan bagian dari upaya personel Koramil untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat sekaligus membangun kebersamaan antara TNI dengan warga melalui kegiatan keagamaan.

Dalam pelaksanaannya, personel Koramil 1426-07/Pattallassang menyambangi tiga masjid, yakni Masjid Nurul Huda di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Pappa, dengan jumlah jamaah sekitar 10 orang dan dipimpin oleh Sertu Syaparuddin.

Selanjutnya, personel melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman, Lingkungan Biringbalang, Kelurahan Bajeng, yang diikuti sekitar 20 jamaah dan dipimpin oleh Sertu Tajang.

Kegiatan juga berlangsung di Masjid Nurul Yaqin, Lingkungan Sompu, Kelurahan Sombalabella, dengan jumlah jamaah sekitar 19 orang dan dipimpin oleh Serka Herman, S.E.

Melalui kegiatan tersebut, personel Koramil tidak hanya menjalankan ibadah bersama masyarakat, tetapi juga memanfaatkan momentum untuk membangun kedekatan, komunikasi, serta menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan di tengah masyarakat.

(Pendim 1426).

(MANSYUR)

Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Sosialisasi e-SEAWEEAD FIELD VISIT Program Digitalisasi Petani Rumput Laut, di Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Rabu (23/9/2026).

Di hadapan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky, jajaran ILO, OJK, dan Kementerian, Bupati Daeng Manye memaparkan langsung potensi besar sekaligus tantangan yang dihadapi petani Takalar.

“Takalar ini daerah agromaritim. Garis pantai kita 74 kilometer. Empat wilayah jadi sentra rumput laut, yaitu Sanrobone, Mappakasunggu, Galesong, dan Tanakeke. Ribuan warga kita hidup dari rumput laut,” tegas Daeng Manye.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan lima persoalan yang selama ini membelit petani dan menjadi perhatian serius Pemkab Takalar:

– Pertama, akses modal, pasar, dan informasi harga yang masih terbatas.
– Kedua, harga rumput laut yang fluktuatif, membuat petani kesulitan membayar pinjaman saat harga turun.
– Ketiga, penyakit _ice-ice_ yang membuat ujung rumput laut memutih dan menurunkan kadar karagenan.
– Keempat, pengeringan yang masih tradisional di pinggir jalan.
– Kelima, bibit yang masih turun-temurun, belum optimal menggunakan kultur jaringan.

Menurut Bupati, Pemkab Takalar menyambut baik kolaborasi bersama ILO, Kemenko Perekonomian, KLH, OJK, Kospermindo dan PROMISE2 IMPACT yang didukung Pemerintah Swiss melalui SECO, karena sejalan dengan visi Pemkab memperkuat sektor agromaritim.

Bupati bahkan melihat langsung aplikasi digital yang telah digunakan petani Thomas, Arman dan Umar untuk cek harga real-time serta mencatat produksi, penjualan, dan pinjaman.

“Inilah yang kita mau. Petani kita harus melek digital. Dengan digitalisasi, petani dapat info harga lebih cepat, akses pembiayaan lebih mudah, pasar lebih terbuka. Ini solusi untuk menjawab lima persoalan tadi,” ujar Daeng Manye.

Bupati Daeng Manye menegaskan, Pemkab Takalar akan terus mengawal program ini agar tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

“Kehadiran ILO dan Kedubes Swiss memberi spirit baru bagi petani kita. Atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Swiss, ILO, OJK, kementerian, perbankan dan semua pihak yang telah mendukung Takalar. Tujuan akhirnya satu, kualitas rumput laut naik, kesejahteraan petani pesisir juga naik,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Dubes Swiss Konstantin Obolensky, Director ILO Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh, Chief Technical Advisor ILO Violeta Vulovic, Deputi Komisioner OJK Sukarela Batunanggar, Kepala OJK Regional 6 Sulampua Darwisman, Plt Deputi KLH Nur Adi Wardoyo, Kabiro Bappebti Kemendag Dia Sandhita Arisanti, Kadis Kelautan dan Perikanan Takalar Nasruddin A, Camat Sanrobone Irham L, dan Kades Ujung Baji.

(MANSYUR)

Momen dialog tersebut terjadi saat Bupati melakukan kunjungan lapangan di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, pada Selasa (22/9/2026). Di sela kunjungan, Bupati menyempatkan duduk bersama petani dan menyerap aspirasi mereka secara langsung.

Salah satu kebutuhan yang paling mendesak disampaikan petani adalah pompanisasi untuk mengairi lahan cabai yang mulai memasuki masa perawatan intensif.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Daeng Manye di lokasi langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian Takalar, H. Parawangsa, untuk mempercepat bantuan.

Instruksi itu langsung dieksekusi. Keesokan harinya, Rabu (23/9/2026), perwakilan kelompok tani Moncongkomba mendatangi Kantor Dinas Pertanian dengan membawa kelengkapan administrasi. Tanpa menunggu lama, Dinas Pertanian memverifikasi dan menyerahkan bantuan pompa air tersebut.

“Atas arahan Bapak Bupati, begitu persyaratan kelompok tani lengkap, langsung kami proses hari ini juga. Bantuan pompa air sudah kami serahkan untuk petani Moncongkomba,” jelas Kadis Pertanian Takalar, H. Parawangsa, Rabu (23/9).

Bantuan tersebut diharapkan mampu mengatasi kendala pengairan yang selama ini dihadapi petani, terutama saat musim tanam cabai, sehingga produktivitas lahan meningkat.

Langkah cepat ini menegaskan pola kerja Pemkab Takalar saat ini — mendengar langsung di lapangan dan mengeksekusi di hari yang sama.

(MANSYUR)

Peresmian yang dilakukan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sekaligus memastikan ketersediaan air bagi lahan petani.

Daeng Manye mengatakan irigasi menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Ia mengaku melihat pertumbuhan sejumlah tanaman pertanian yang cukup baik sepanjang perjalanan menuju lokasi peresmian.

“Alhamdulillah, dalam perjalanan kami menuju tempat ini, saya melihat mulai dari Pattallassang sampai ke Moncongkomba, tanaman-tanaman tumbuh subur. Ada padi, kacang, jagung, Alhamdulillah tumbuh dan subur,” ujar Daeng Manye.

Menurut dia, pembangunan irigasi dilakukan agar petani di wilayah Polsel tidak terus bergantung pada pompa untuk mendapatkan pasokan air.

“Karena di Polongbangkeng Selatan ini banyak tanah yang harus dialiri irigasi. Makanya saya dan seluruh jajaran, Kadis PU, Kadis Pertanian, berjuang untuk mengadakan irigasi ini, sehingga masyarakat kita bisa menikmati air,” katanya.

Daeng Manye berharap keberadaan jaringan irigasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas lahan dan berdampak pada peningkatan hasil pertanian.

“Dengan adanya irigasi, masyarakat kita lebih sejahtera karena hasil pertaniannya bertambah,” ucapnya.

Petani Desa Moncongkomba, Kulle, 56 tahun, menyambut pembangunan irigasi tersier tersebut. Menurut dia, akses air menjadi salah satu kebutuhan utama petani dalam mengelola lahan.

“Dengan adanya irigasi ini, kami sebagai petani tentu sangat terbantu. Air lebih mudah masuk ke lahan, sehingga kami tidak terlalu bergantung pada pompa,” kata Kulle.

Ia berharap pemerintah daerah tetap aktif memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Menurut Kulle, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan dari pemerintah pusat tetap diperlukan.

“Kalau tidak kita perjuangkan ke Jakarta, bagaimana kita mendapatkan irigasi? Banyak sekali daerah yang menginginkan hal yang sama. Kalau tidak membawa proposal yang bagus dan benar, kita tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya.

Selain irigasi, Daeng Manye menyoroti kondisi jalan yang menjadi salah satu jalur ekonomi masyarakat Moncongkomba.

“Saya akan catat dan sampaikan kepada Kadis PU agar menjadi prioritas. Walaupun sudah ada DED-nya, sudah disurvei, diukur dan dihitung,” katanya.

Ia mengatakan jalan tersebut akan diupayakan masuk dalam usulan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa 2027. Pembahasan anggaran 2026, kata dia, sudah berjalan sehingga usulan tersebut diarahkan untuk periode berikutnya.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan sejumlah bantuan pertanian kepada kelompok tani, di antaranya alat dan mesin pertanian (alsintan), mesin pompa air 3 inci, serta pupuk Urea dan Phonska.

Daeng Manye mengatakan peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

“Saya lebih senang kalau masyarakat, warga saya, petani saya bisa tersenyum. Menjadi pikiran saya kalau masih banyak hal-hal yang harus kita selesaikan dan membutuhkan campur tangan Bupati,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga kekompakan dan silaturahmi agar pembangunan desa dapat berjalan bersama.

“Jaga kekompakan, jaga silaturahmi masyarakat desa agar desa ini bisa membangun. Antara satu kampung, satu dusun dengan dusun yang lain harus saling bahu-membahu,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Takalar Parawangsa, Plt Camat Polsel Ayatullah Rawatib, Kepala Desa Moncongkomba Abd Basir, Lurah Bulukunyi Ahmad, Kepala Desa Cakura, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta jajaran TNI-Polri.

Daeng Manye berdialog langsung dengan sejumlah nelayan, antara lain H. Taba dan Hasan Banggu. Para nelayan menegaskan ketersediaan solar masih menjadi kendala utama.

“Terhambat di solarnya. Itu saja, kendalanya solarnya,” ungkap salah satu nelayan.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya: “BBM-nya susah ini, Pak. Benar-benar susah dari dulu. Sampai sekarang masih susah, belum normal.” Kebutuhan BBM kapal cukup besar sehingga pasokan yang tersedia kerap tidak mencukupi operasional melaut.

Selain kelangkaan BBM, nelayan juga mengeluhkan proses pengurusan surat kapal yang memakan waktu berbulan-bulan, termasuk ke Syahbandar. Menanggapi hal itu, Daeng Manye berjanji mempercepat pelayanan.

“Nanti saya bicarakan sama Syahbandar supaya cepat” tegasnya. Pemerintah juga sedang menyusun sistem perizinan berbasis digital agar nelayan dapat memantau proses dari ponsel tanpa harus berulangkali datang kekantor maupun keluar daerah.

Daeng Manye memastikan seluruh persoalan yang disampaikan akan dicarikan solusi bersama pihak terkait. Diakhir kunjungan , beliau bercengkrama dan berfoto bersama para nelayan.

(Mansyur)