Wajo. Retorika.co.id – Penetapan 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda melalui sidang paripurna yang di gelar Gedung Utama DPRD Wajo lantai II, Senin, (19/10/20).
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perubahan Kelima Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.
Penetapan Perda ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Wajo H. Amran Mahmud, Ketua DPRD Wajo H. Andi Alauddin Palaguna, Wakil Ketua I DPRD H. Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II DPRD Andi Senurdin Husaini. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Wajo H. Amran Mahmud, Sekda Wajo, para Anggota DPRD Wajo dan Kepala OPD.
Bupati Wajo H. Amran Mahmud dalam sambutannya menjelaskan, salah satu inovasi sistem pelayanan publik yang diterapkan PTSP yakni Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya Online Single Submission (OSS).
Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2018, lanjut dia dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia.
“Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Wajo serta mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, terjangkau, akuntabel, dan profesional, maka Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem pelayanan secara elektronik yang terintegrasi dalam kerangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tingkat kabupaten,” ucap Amran Mahmud.
Dr. H. Amran Mahmud S.Sos. M Si. menjelaskan, penggunaan lahan untuk keperluan pertanian baik subsistem maupun komersil.
“Dalam mencapai memenuhi kebutuhan pangan nasional utamanya dalam menghadapi peningkatan laju pertumbuhan penduduk, diperlukan strategi nyata dan konkrit namun tetap memperhatikan keseimbangan ekologi,” jelas Amran Mahmud.
“Untuk mencapai keseimbangan ekologi diperlukan konsep pertanian yang memegang prinsip keberanjutan, utamanya perhatian terhadap penggunaan lahan pertanian secara berkelanjutan,” pungkas Amran Mahmud.
Mengenai Perubahan Kelima Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, Dr.H.Amran Nahmud.S.Sos. M.Si. Berharap bahwa dengan persetujuan bersama Perda ini, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan optimalisasi pelayanan terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.
“Yang terpenting dalam hal ini agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pemerintah untuk meningkat perekonomian,” tegas Amran Mahmud. (takbir)
