Takalar, Sulsel Media Retorika.co.id- Musyawarah Pembahasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) tahap tiga di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara batal dilaksanakan, belum lama ini.
Ini disebabkan karena hanya dihadiri oleh beberapa orang saja seperti Kepala Dusun, Staf Desa dan satu anggota BPD Desa Sampulungan, Dra Sohrah, M.Pd.I.
Padahal musyawarah seperti ini, harus mengundang banyak pihak termasuk dari tokoh masyarakat.
Ketua BPD Desa Sampulungan, Muhammmad Hasbi, S.Pd. mengatakan sebenarnya kami di BPD sudah kompak untuk tidak menghadiri agenda agenda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Sampulungan.
Sebab, Pemdes Sampulungan tidak Kooperatif dalam hal Koordinasi dan tidak transparan dalam penggunaan Dana Desa dan Dana
Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Penanggulangan Covid 19 yang imbasnya merugikan masyarakat, kata Muhammad Hasbi, Sabtu (01/08).
Padahal diketahui bahwa Pemdes Sampulungan mengalokasikan Ratusan juta rupiah untuk pengadaan sembako yang realisasinya tidak jelas, Rp 50 juta untuk operasional Tim Relawan Penanggulangan Covid 19 yang juga tidak jelas pemanfaatannya.
Sebelumnya Pemdes Sampulungan bersama kami selaku BPD Desa Sampulungan telah mengadakan musyawarah untuk membentuk Tim Relawan Covid 19 dan Tim Relawan Pendata Calon Penerima manfaat BLT DD namun sampai sekarang SK belum ada, Ungkap Muhammad Hasbi.
“Kami tak ingin Dana Desa dan CSR digunakan secara tidak jelas dan merugikan warga sehingga saya selalu Ketua BPD Desa Sampulungan tidak hadir di musyawarah itu dan kami meminta penjelasan dan transparansi dari PJ. Desa Sampulungan, Rustam, S.Sos” tegas Muhammad Hasbi, S.Pd.
Selain tidak transparan dalam penggunaan Dana Desa dan CSR, kami juga selaku BPD dan masyarakat menilai Rustan Muang, S.Sos tidak layak menjadi Pj di Desa Sampulungan karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Hal ini terbukti dengan tidak terlibatnya Pemdes dalam menyelesaikan Kasus Pemagaran Wilayah lokasi warga Dusun Sampulungan Caddi yang mengakibatkan tertutupnya akses bagi warga untuk melaut.
“Kalau Kepala Desa tidak turun tangan maka jalan satu-satunya kami berunjuk rasa untuk menuntut yang bersangkutan keluar dari Desa Sampulungan” ujar salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Sampulungan, Rustan Muang, sampai berita ini ditayangkan belum berhasil dikonfirmasi.(leo/Tr)
