Gowa, Retorika.co.id – Kepala Desa Jipang Arifuddin Kadir Daeng Palallo sempat dihebohkan di Sosial Media, telah memberhentikan perangkat desanya
Kades Jipang Arifuddin Kadir Daeng Palallo diduga ada kekeliruan SK Pemberhentian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019 kepada Kepala dusun Jipang Kalasinah, kepala desa jipang Sabtu 26/01/20 ,minta maaf dan mencabut SK pemberhentiannya kepada Saudara Kalasinah dan bisa melaksanakan kembali tugas dan fungsinya sebagai kepala dusun jipang
Menurut kepala Desa jipang Arifuddin Kadir Daeng Palallo bahwa pemberhentian perangkat desa Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa sebagai berikut:
(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2) Perangkat Desa berhenti karena:
meninggal dunia;
permintaan sendiri; dan
diberhentikan.
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
a telah genap 60 (enam puluh) tahun;
dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
berhalangan tetap;
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:
(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimanandimaksud pada ayat (1) karena:
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
tertangkap tangan dan ditahan; dan
melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
Arifuddin Kadir Daeng Palallo mengukapkan sebelumnya bahwa Kadus jipang Kalasinah diberhentikan karena pernah mengundurkan diri, dan Kadus Pangkajene Mustari Daeng Sila diberhentikan karena umurnya sudah cukup 60 Tahun.ungkapnya Daeng Palallo
Sementara Kalasinah Daeng Memang bersama Suaminya Daeng Sitaba dikonfirmasi mengukapkan bahwa rasa terima kasih banyaknya kepada kepala desaku, karena masih diamanatkan kembali menjabat kepala dusun jipang
“Terkait dengan SK pemberhentian kemarin yang sempat heboh, sudah dianggap selesai dan tidak ada lagi masalah, namanya juga manusia biasa tidak luput dari kesalahan, dan pak desaku juga sudah minta maaf,” ungkap daeng Memang dan Dg Sitaba
Lanjut kata dia’ ikarena diamanatkan kembali menjabat Kadus jipang insyaallah siap membantu kepala desa jipang dengan tujuan bagaimana desa jipang lebih baik lagi dari sebelumnya,” tutupnya. (*)
