Jakarta
– Beberapa saksi ahli dari kalangan ilmuan kota Makassar telah memberikan kesaksian dalam persidangan hak angket DPRD Gowa .Semua saksi ahli itu memperkenankan tim hak angket DPRD Gowa untuk memeriksa Bupati Gowa yang ditenggarai berbuat suatu Tindakan yang tidak terpuji sebagai seorang pemimpin di daerah yang punya prinsip ‘’Siri na Pace’’.

Dari kesaksian para ahli itu, sepertinya tidak ada satupun yang memperingatkan anggota dewan dalam melaksanakan hak angket ini untuk menghormati juga hak asasi Bupati dengan melindunginya sebagaimana diatur dalam asas praduga tak bersalah . Semuanya hanya menyebut , hak angket ini sudah benar dan dapat dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam undang undang yang tersedia dan berlaku.

Akan adanya pro kontra hak angket ini ditengah Masyarakat sepertinya dianggap biasa terjadi dan tidak perlu dijadikan perhatian . Karena hak angket yang dikerjakan oleh DPRD Gowa jelas dapat diperkenankan dalam undang undang. Para saksi ahli itu sepertinya mempersilahkan anggota DPRD Gowa untuk menginvestigasi semua keberadaan Bupati yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin di gowa yang punya wilayah pemerintahan seluas 1883 Km2 dengan jumlah penduduk 825,369 jiwa.

Bahkan sepertinya para ahli memperkenankan para anggota dewan untuk mengungkap kebobrokan pemimpin di daerah ini untuk dipublikasi ke Masyarakat lewat media social yang tersedia ditengah Masyarakat sehingga yang disasar dalam hak angket dapat jatuh terpuruk yang pada akhirnya akan membawa konsekwensi hukum yang berat bagi sang bupati yang telah dinyatakan oleh keluarga besarnya tidak akan memberikan pembelaan hukum maupun moril .

Larangan kepada anggota dewan sebagaimana tercantum dalam asas hukum pidana maupun hukum perdata serta hukum tata negara, yang mengharuskan hak asasi setiap orang tanpa kecuali untuk dihormati sepertinya tidak diingatkan. Akibatnya dengan leluasa anggota dewan yang tergabung dalam hak angket terus berlangsung dengan tidak memperdulikan asas praduga tak bersalah kepada bupati Gowa yang keluarganya sudah retak karena adanya pihak ketiga didalamnya.

Bupati telah dipanggil oleh panitia hak angket untuk didengar keterangannya. Dan hal itu harus dihormati oleh Bupati sebagai suatu pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin rakyat gowa.

Kehadiran Bupati dalam persidangan ini juga perlu dihormati oleh seluruh anggota dewan dengan berpegang pada azas hukum yang berlaku di negeri ini, bahwa walaupun Bupati sudah dapat dipersangkakan terlibat dalam perbuatan yang dilarang dibuat oleh seorang pemimpin di daerah ini , tapi asas praduga tak bersalah harus diberikan juga kepada Bupati, sebelum ada putusan majelis hakim Pengadilan setempat menjatuhkan hukuman bersalah kepada Bupati yang berkekuatan tetap.

Penasehat hukum Bupati harus mendampinginya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar pelanggaran asas Praduga tak bersalah tidak berkelanjutan di persidangan yang terhormat ini . Seperti tidak memperkenankan keterangan bupati didalam persidangan ini diliput secara terbuka oleh media massa. Pemberitaan persidangan ini baru dapat dipublikasi setelah persidangan selesai melalui skrining ( edit ) dari juru bicara tim hak angket DPRD atau langsung dari ketua pelaksana hak angket .

Undang undang Pers

Hal ini sebagaimana diatur dalam undang undang pers nomor 40 tahun l999 , bahwa memberitaan media massa harus menjunjung tinggi hak praduga tak bersalah.

Selama belum ada putusan hukum dari pengadilan yang bersifat tetap terhadap bupati sebagaimana dituduhkan oleh hasil tim angket DPRD Gowa,selama itu pula tim angket belum dapat menyatakan Bupati melakukan kesalahan. Tim angket DPRD Gowa hanya dapat mengatakan kepada Bupati atas kesalahannya yang ditemukan sebagai Diduga telah bersalah melakukan sebagaimana hasil temuan tim hak angket.

Hasil temuan ini harus dibawa ke Pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya lalu diputus oleh majelis hakim pengadilan setempat lewat sidang tertutup karena didalam surat tuduhan yang dibacakan Jaksa sebagai hasil temuan tim hak angket DPRD Gowa terdapat yang bersifat Susila .

Dalam surat edaran Mahkamah Agung telah diperintahkan semua majelis hakim pengadilan negeri maupun agama yang mengadili perkara yang bersifat Susila harus dilaksanakan secara tertutup. Persidangan hanya dapat diikuti majelis hakim, terdakwa, penasehat hukum dan jaksa penuntut umum. Masyarakat pengunjung tidak dapat diperbolehkan hadir didalam persidangan ini. Apalagi memperkenankan media pers untuk meliputnya . Ini semua dilarang untuk menghormati hak asasi terdakwa yang belum dapat dipastikan bersalah sebagaimana diatur dalam asas praduga tak bersalah.

Persidangan tidak boleh seperti yang dilaksanakan oleh tim hak angket DPRD Gowa , terbuka untuk umum dan dapat di publikasi secara on line.

Dalam persidangan hak angket yang menghadirkan saksi Bupati Gowa, penasehat hukumnya harus mendampinginya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar pelanggaran asas Praduga tak bersalah tidak berkelanjutan di persidangan yang terhormat ini . Seperti tidak memperkenankan keterangan bupati didalam persidangan ini diliput secara terbuka oleh media massa. Pemberitaan persidangan ini baru dapat dipublikasi setelah persidangan selesai melalui skrining ( edit ) dari juru bicara tim hak angket DPRD atau langsung dari ketua pelaksana hak angket .

Dalam undang undang pers nomor tahun l999 , disebutkan memberitaan media massa harus menjunjung tinggi hak praduga tak bersalah. Media dalam pemberitaannya tidak dapat menulis nama lengkap tersangka, tertuduh pelaku kejahatan . Tapi harus dilakukan inisial yang artinya disngkat untuk menghormati asas praduga tak bersalah

Hormati Asas Praduga tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah yang dalam Bahasa inggrisnya di sebut presumotion of innocence Adalah prinsip hukum yg menyatakan bhw setiap orang yg disangka, ditangkap ,ditahan dituntut atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yg menyatakan ia bersalah dan putusan itu telah ,memperoleh kekuatan hukum tetap.

Artinya selama proses pemeriksaan, penyidikan,penuntutan dan persidangan berlangsung , tersangka atau terdakwa tetap dianggap tidak bersalah . Beban pembuktian ada pada penuntut umum bukan pada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah .

Aparat penegak hukum, polisi atau jaksa serta hakim harus menghormati hak dan martabat tersangka/ terdakwa karena secara hukum statusnya masih dianggap ‘’ tidak bersalah’’.

Dengan demikian dalam kasus hak angket yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Gowa ,belum dapat memastikan Bupati Gowa sebagai bersalah. Jadi asas praduga tak bersalah Adalah jaminan procedural dalam hukum acara pidana ( KUHAP dan Undang undang kekuasaan kehakiman ) , terhadap bupati Gowa.

Untuk itu kita berharap agar anggota hak angket DPRD Gowa dapat menghormati hak bupati sebagai jaminan dalam asas praduga tak bersalah . Dengan menghormati asas praduga tak bersalah atas perbuatan yang dilakukan oleh bupati, diharapkan hak angket ini dapat membawa kepastian hukum di Gowa dan menjadi Pelajaran bagi para bupati lainnya diseluruh Indonesia agar tidak berbuat sesuatu yang menyakitkan hati rakyat yang dipimpinnya . Semoga.

• Penulis wartawan dan praktisi hukum di Jakarta .

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan yang juga Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, bersama Sekretaris DPW NasDem Sulsel Andi Rachmatika Dewi. Hadir pula sejumlah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari wilayah Dapil Sulsel I, antara lain dari Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, hingga Makassar.

Dalam sambutannya, Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah serta seluruh kader yang hadir. Ia menilai kegiatan buka puasa bersama menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai.

“Terima kasih atas kebersamaan malam ini. Momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk menjaga silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi Partai NasDem di Dapil Sulsel I,” kata Syaharuddin.

Ia menjelaskan, konsolidasi partai menjadi agenda penting untuk menjaga ritme pergerakan politik NasDem di daerah. Menurutnya, terdapat empat poin utama yang harus dijaga oleh seluruh kader, yakni menjaga semangat perjuangan, mempertahankan basis dukungan, menjaga dinamika organisasi, serta hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

Syaharuddin juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang baik, baik di internal partai maupun dengan masyarakat. Ia mengingatkan para kader agar tetap rendah hati dan menjaga etika dalam berinteraksi dengan publik.

“Gunakan bahasa yang baik kepada masyarakat. Semakin berisi, semakin merendah. Kita harus hadir dengan sikap yang menyejukkan,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta seluruh kader aktif melakukan kegiatan sosial selama Ramadan, mulai dari kegiatan keagamaan hingga aktivitas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kehadiran partai di tengah masyarakat.

Konsolidasi di Takalar ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan organisasi NasDem di Sulawesi Selatan. Setelah Dapil Sulsel I, agenda serupa dijadwalkan berlanjut ke Dapil Sulsel II dan III sebelum pelantikan pengurus yang akan datang.

Di akhir sambutannya, Syaharuddin menegaskan bahwa soliditas kader menjadi kunci utama untuk menjaga kekuatan partai ke depan. Ia mengajak seluruh kader tetap konsisten dan menjaga marwah partai.

“Kita harus tetap istiqamah dan konsisten. Partai NasDem yang membawa kita sampai pada posisi hari ini,” kata dia.

Kegiatan buka puasa dan konsolidasi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dihadiri kader partai dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

(MANSYUR)

Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi antar kepala daerah dengan pimpinan dan kader Partai Gerindra.

Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa hari ini saya bersyukur dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Orang-orang yang sejak partai ini berdiri dan berjuang bersama kami.

“Ketika pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 kita berkampanye dan berjanji kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk dibidang pertanian, permasalahan seperti harga gabah rendah dan kelangkaan pupuk, demikian juga dengan nelayan, segala perlengkapan disediakan untuk melaut tetapi hasil tangkapan yang diperoleh kurang, sehingga bukannya untung malah buntung.” pungkasnya.

Begitu terpilih sebagai Presiden RI, hal itu didengar oleh bapak Prabowo dan bertekad untuk memperjuangkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan yaitu orang-orang yang selama ini tidak tersentuh dan masyarakat miskin.

“Presiden bertekad dengan jabatan yang emban akan memberantas kemiskinan, memberantas korupsi, meningkatkan kecerdasan. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah menghapus utang petani, UMKM dan nelayan, hal ini untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu” Jelasnya.

Dan presiden Prabowo juga mendirikan sekolah rakyat yang tahun ini akan diresmikan sebanyak 200 sekolah rakyat agar anak-anak miskin dan terlantar dapat merasakan bangku pendidikan dan mendapat pendidikan yang layak. Semoga dengan pendidikan dapat merubah nasib anak-anak kita menjadi lebih baik dan keluar dari kemiskinan.

“Melalui pertemuan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Bapak Presiden RI, semoga kedepan masyarakat Indonesia semakin sejahtera dan dapat merasakan pembangunan” Tutupnya.

Kegiatan dihadiri Anggota DPRD Kab/Kota Fraksi Partai Gerindra se-Sulsel, Ketua Partai Gerindra Prov. Sulsel, Ibu Gubernur Sulsel, Dewan Pimpinan Partai Gerindra, para Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Prov. Sulsel yang diusung Partai Gerindra, seluruh Jajaran Partai Gerindra Prov. Sulsel.

(Mansyur/Red)

Sitti Husniah Talenrang seorang politikus yang sebelumnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa ini menang bersama Darmawangsa Muin pada Pilkada Gowa 2024 lalu.

Keduanya dari Pasangan calon (Paslon) Nomor urut 2, Husniah Talenrang – Darmawangsyah Muin (Hati Damai) menang dengan perolehan suara 225.492 suara atau 53,62 persen.

Berikut Profil Bupati Gowa dan Wakil Bupati Terpilih 2025 – 2030

Bupati Gowa terpilih Sitti Husniah Talenrang lahir di Makassar pada 20 Maret 1977 adalah seorang politikus Indonesia yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel 2019 – 2024.

Riwayat Pendidikan;

1984 – 1990 SD Negeri 3 Ujung Kotamadya Parepare

1990 – 1994 SMP Negeri 1 Parepare

1994 – 1996 SMA Negeri 3 Ujung Pandang

1998 – 2002 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (S1) dengan Gelar SE.

2019 – 2022 Universitas Muslim Indonesia (S2) dengan Gelar MM

2022 – 2023 Universitas Muslim Indonesia (S3)

Riwayat Pekerjaan;

2019 Anggota DPRD Kabupaten Gowa

2024 Anggota DPRD Provinsi Sulsel

2024 Kandidat Calon Bupati Gowa

Riwayat Organisasi;

2022 – 2024 Ketua DPW PUAN Sulsel

2019 – 2024 Ketua DPD PAN Gowa

2021 – 2024 Ketua PERBASI Gowa

2021 – 2024 Ketua PAPPRI Gowa

Wakil Bupati Gowa terpilih Darmawangsyah Muin lahir di Gowa, 27 Desember 1975, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Siap dilantik di Jakarta pada 6 Februari 2025 mendatang sebagai Wakil Bupati Gowa terpilih dari Siti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa terpilih.

Riwayat Pendidikan;

1982 – 1988 SD Inpres Lambengi

1988 – 1991 SMP Negeri 1 Sungguminasa

1991 – 1994 STM Negeri 1 Makassar

1994 – 1998 S1 Institut Teknologi Indonesia

2001 – 2003 LAN Universitas Hasanuddin S2

Riwayat Pekerjaan;

2014 – 2019 Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Prov. Sulsel

2019 – 2024 Wakil Ketua DPRD Sulsel

2025 – 2030 Wakil Bupati Gowa

Riwayat Organisasi;

2000 Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa

2002 – 2009 Ketua Pemuda PDK Gowa

2010 – 2011 Sekretaris DPC Partai Gerindra Gowa

2011 – 2015 Ketua DPC Partai Gerindra Gowa

2019 – 2024 Ketua Umum Lembaga Tani Nasional Indonesia

2015 – 2019 Ketua OKK & Bappilu DPD Partai Gerindra Gowa

2019 – 2024 Sekretaris DPD Partai Gerindra Gowa

2019 – 2024 Ketua Tarung Derajat

( Rahmat/Red )

Pasalnya, pembongkaran Warkop berdiri di atas lahan milik warga H. Makmun Siddik yang sudah 5 tahun digunakan oleh Marsuki Dg. Sigollo selaku pemilik Warkop yang bangunan berupa Atap daun Rumbia, Nipa dan Tiangnya dari Kayu dan Bambu. “Sudah lama sekitar 3 tahun terakhir ini, saya minta kembali untuk dikosongkan, karena akan digunakan untuk kebun”, tutur pemilik H. Makmun.

Sebelumnya, disekitar 5 tahun lalu oleh Marsuki Dg Sigollo, meminta tolong menumpang untuk membuka Warkop di lahan milik H. Makmun Siddik dengan kesepakatan membayarkan pajak tahunan. Namun, sudah sekitar 3 tahun pemilik lahan meminta kembali kepada Marsuki Dg. Sigollo untuk dikosongkan, tetapi tidak merespon dengan baik.

Hal ini diungkapkan pemilik lahan H. Makmun Siddik warga Dusun Sugitangga 2 Desa Pa’bentengan Kabupaten Gowa menyampaikan kepada Tim awak media, bahwa benar Warkop yang dibongkar tersebut adalah berdiri di atas lahan miliknya yang sudah ± 5 tahun dikuasai dan digunakan Marsuki Dg. Sigollo, warga Dusun Sugitangga 1 Desa Pa’bentengan Kabupaten Gowa.

H. Makmun mengatakan, bahwa pemilik Warkop Marsuki Dg. Sigollo sejak awal meminta tolong menumpang untuk kehidupan sehari-hari membuka warkop dan juga sudah lama meminta untuk dikosongkan, karena akan digunakan untuk berkebun. “Sudah sekitar 3 tahun, saya meminta kembali untuk dikosongkan, karena kembali mau dimanfaatkan untuk dijadikan kebun”, tutur H. Makmun.

H. Makmun Siddik (Pemilik lahan) juga mengungkapkan, bahwa pembongkaran Warkop adalah benar dirinya sendiri Marsuki Dg. Sigollo bersama warga dan sejak awal tidak mengetahui adanya pembongkaran. Namun setelah melihat video beredar dan viral langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selanjutnya, informasi diperoleh dari beberapa warga, bahwa yang memimpin pembongkaran adalah seorang warga yang diketahui eks Kepala desa (Kades) Pa’bentengan bersama warga lainnya.

Diketahui juga pembongkaran yang dipimpin eks Kades aktif mendukung salah satu Paslon dari 01 bersama beberapa warga membantu melakukan pembongkaran, dimana saat sedang berlangsung pembongkaran inisial M. yang juga warga Dusun Sugitangga 2 merekam dengan membuat narasi, seakan pembongkaran dilakukan oleh Tim pendukung Paslon 02.

Saat berlangsungnya pembongkaran Chaerul Dg. Erang yang berkerja sebagai Driver Pribadi Aura juga ikut dalam pembongkaran. Diduga kejadian tersebut sengaja dimanfaatkan oleh salah satu Tim pemenangan Aurama untuk membuat ujaran kebencian kepada Tim pemenangan Hati Damai, dengan sengaja membuat vidio pembongkaran yang dilakukan oleh Tim Aurama sendiri.

Seorang warga yang namanya tidak ingin dipublikasikan berada saat terjadi pembongkaran, berharap kepada pihak kepolisian segera memanggil pembuat, penyebar vidio dan pihak provokator atas nama Dg. Mangun dari Pendukung AURAMA, dengan sengaja bersama warga, memprovokasi yang seolah-olah pembongkaran warkop dilatar belakangi perbedaan pilihan politik dalam Pilkada Gowa 2024.

( Tim Red )

Kegiatan Apel ini dilaksanakan dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Walikota & Wakil Walikota Makassar.

Kapolsek Mamajang Kompol Arif Amiruddin selaku Inspektur pada pelaksanaan Apel menyampaikan amanat sambutan dari Kapolrestabes Makassar Mokhamad Ngajib, bahwa Apel Kesiapan Pengamanan yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam tugas.

“Ini untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Mamajang”, ujarnya.

Selanjutnya, Ia mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengecek personil Linmas yang telah disiapkan dan dilatih oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Dalam hal ini dibawah Binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar untuk melaksanakan pengamanan di TPS pada pemilihan Wali kota dan Wakil Walikota Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024″, jelasnya.

“Dengan Peran Penting Satlinmas, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai, sehingga dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia pada umumnya serta di Kota Makassar pada khususnya”, tutup Arif Amiruddin.

( Rahmat/Red )

Retorika.co.id, Takalar –  Pj Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Takalar, Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.KOM, menghadiri kegiatan Survey Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Takalar, yang terletak di Jl. Zubair Dg. Tutu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Rabu 06/11/2024.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Takalar, Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.KOM, menyampaikan harapan agar RSUD Pratama, yang berstatus Rumah Sakit Tipe D, dapat terus berkembang dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Saya ingin RS Pratama ini menjadi rumah sakit yang jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung rumah sakit lainnya seperti RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Takalar dan RS Maryam. Kami dari pemerintah daerah berencana menyediakan fasilitas yang memadai di anggaran 2025 untuk mendukung kemajuan rumah sakit ini,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, dr. Hj. Nilal Fauziah, M.Kes, dalam sambutannya, juga menyampaikan harapan serupa dan mengungkapkan, bahwa meski ada keterbatasan dalam survei, seluruh tim, termasuk Direktur RSUD Pratama dan staf lainnya, telah berupaya semaksimal mungkin, agar proses akreditasi berjalan lancar. “Saya berharap semua pihak tetap semangat dalam mengikuti survei ini selama tiga hari ke depan, semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud”, jelasnya.

Di tengah acara, direktur Rumah Sakit Pratama dr. Dahniar, M.Tr.Adm.Kes., memaparkan materi perkembangan dan rencana rumah sakit.

Survei Akreditasi ini mendatangkan, dan memperkenalkan Dr. dr. Nurelly, SP.KK.,M.H.,FIHFAA dan Ns. Wisnu Maulana, S.Kep., M.Kes MTDP. FIHFAA, sebagai tim surveyor LAFKI.

Dalam arahannya, Ketua Tim Surveyor, Dr.dr.Nurelly, SP.KK.,M.H.,FIHFAA, berharap RS Pratama dapat mencapai hasil akreditasi yang luar biasa. “Saya yakin RS Pratama dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan menjadi lebih baik lagi”, jelasnya.

Survei akreditasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD Pratama dan memajukan fasilitas kesehatan di Kabupaten Takalar.

Hadir pula pada acara tersebut, Ketua Forum Kerajaan dan Kelembagaan Adat Sulsel, Drs. H. Andi Makmur A. Sadda, MM, perwakilan dari Forkopimda, serta Camat dan Lurah Polongbangkeng Utara.

( Rahmat )

Retorika.co.id, Takalar –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar menggelar rapat koordinasi tentang Pos Pelayanan Terpadu dengan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dan Sosial untuk Masyarakat Takalar, bertempat di Ruang Setda Kantor Bupati 04/11/2024.

Demikian Kabupaten Takalar akan segera meluncurkan program inovatif “Posyandu Era Baru” untuk memperluas dengan Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dan Sosial bagi Masyarakat

Program ini akan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 6 November 2024 melalui satu posyandu percontohan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Takalar.

Dalam arahnya, Pj Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg., menegaskan, bahwa Posyandu Era Baru akan menjadi pusat layanan masyarakat yang lebih komprehensif dan tidak hanya terbatas pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencakup edukasi dan dukungan sosial. “Kami ingin posyandu tidak hanya berperan dalam kesehatan, tetapi juga mendukung pencegahan masalah sosial seperti pernikahan dini dan meningkatkan pendidikan anak-anak”, ujar Bupati Takalar.

Dikesempatan yang sama Ketua TP PKK Takalar Sri Astuti Thamrin S. SI, M. Stat, Ph.D, mengungkapkan pentingnya peran serta pemerintah dan desa untuk mensukseskan Posyandu di era baru.

“Dengan melibatkan seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat desa, Takalar berharap Posyandu Era Baru ini dapat menjadi model pelayanan terpadu dan berkelanjutan, yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga memberdayakan masyarakat”, ujarnya.

Program Posyandu Era Baru membawa konsep enam bidang layanan utama yang meliputi kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial lainnya.

Selain itu, setiap posyandu akan dilengkapi dengan pengurus khusus dan sekretariat di masing-masing desa untuk memastikan layanan berjalan dengan lancar. Setiap kader posyandu akan mendapatkan pelatihan khusus serta seragam dan logo baru. Berbagai fasilitas juga disiapkan, mulai dari sarana kesehatan hingga media edukasi yang akan mendukung kegiatan posyandu agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Hadir dalam rapat tersebut, para pimpinan OPD se Kabupaten Takalar, Pengurus TP PKK Kabupaten Takalar, Bidang Trantibun dan perwakilan dari Kemendesa.(

( Rahmat )