OLEH UPA LABUHARI SH M

Tontonan menarik yang diperlihatkan pada persidangan hak angket DPRD Gowa Selasa pagi ,dengan menampilkan terperiksa Husniah Talenrang ,Bupati Gowa sepertinya mengingatkan kita akan pertandingan Bola piala dunia antara Argentina- Mesir. Pada mulanya Mesir menang 2-0. Tapi pada akhir pertandingan Argentina membalikkan keadaan menjadi 3-2 .

Inilah kesimpulan dari tontonan gratis yang diperlihatkan dalam sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa dimana Bupati yang didudukkan dikursi pesakitan dan maunya disuruh menjawab dengan jujur atas pertanyaan para anggota berjumlah 45 orang. Tapi bupati yang pada awalnya dipandang sebelah mata oleh anggota pansus sebagai pesakitan ,pada akhirnya membalikkan keadaan persidangan ini menjadi suatu ajang penegakan hukum dimana semua orang harus dianggap belum bersalah sebelum pengadilan memberikan putusan berkekuatan tetap.

Pada awal angket, sepertinya Masyarakat sangat berpihak kepada anggota DPRD karena dapat menghadirkan Bupati di kursi pesakitan setelah mendapat data dari tujuh orang saksi untuk dibuktikan kebenaran kesalahannya . Tapi diakhir persidangan dalam satu permohonan yang elegan , terperiksa, Bupati Gowa, dapat menghindar dari tujuan persidangan yang ingin membuktikan dirinya sebagai pelanggar aturan Pemerintah dan bertindak tidak terpuji karena perselingkuhan .

Masyarakatpun kemudian membalik pujian kepada bupati setelah ia berhasil menghindar dari persoalan dengan panitia hak angket .

Dengan demikina seperti yang penulis sebutkan diatas, tontonan menjadi menarik ,karena seorang Wanita separuh baya berhasil membalikkan image masyarakat yang awalnya dianggap sebagai pelaku pelanggaran aturan pemerintah dan perselingguhan, kini dianggap sebagai seorang bupati yang berani bertarung demi harkat dan martabat sebagai seorang bupati Wanita.

Jika peristiwa ini disandingkan dalam pertandingan bola dunia, antara Mesir- Argentika skor berubah menjadi 3- 2 untuk Argentina .

Masyarakat diberbagai daerah dapat melihat keberanian seorang wanita setengah baya yang punya jabatan sebagai Bupati tampil berbicara dihadapan para anggota Pansus DPRD Gowa.

Hanya dengan satu jawaban yang singkat sebagaimana diatur dalam undang, ia memohon agar pertanyaan yang diberikan kepadanya diberikan secara kolektif. Bukan Satu persatu.

Para anggota pansus yang sepertinya sudah siap mengeluarkan pertanyaan kepada Bupati , memberi jawaban agar pertanyaan dilakukan seperti yang sudah direncanakan . Dengan jawaban ini, terperiksa yang juga seorang Bupati ,membalik keadaan bahwa karena hak -hak hukum terperiksa, tidak dipenuhi maka sesuai dengan undang undang terhadap terperiksa, ia berhak tidak menjawab dan meminta ijin untuk keluar persidangan.

Dengan demikian permintaan ini tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dan bukan tidak menghormati keberadaan panitia pansus . Ia menyatakan diri keluar dari persidangan bukan karena takut ditanya dan tidak bisa menjawab. Tapi ini semua dilakukan karena hak terperiksa untuk meminta agar pertanyaan semua anggota pansus dilakukan secara kolektif.

Keberanian terperiksa untuk memohon kepada seluruh anggota pansus untuk memperkenankan ia meninggalkan ruang sidang, merupakan suatu keberanian yang penuh dengan resiko dilengserkan dari jabatan Bupati . Ia sepertinya tidak tertunduk malu dihadapan para anggota DPRD yang dikenalnya satu persatu Ketika akan didengar kesaksiannya. Ia hanya seperti menghela nafas Panjang ketika dirinya diminta memperkenalkan diri sebagai Husniah Talenrang dan sebagai Bupati Gowa.

Asas Praduga Tak Bersalah Dilanggar

Demikian pula Ketika ia diminta kesediannya untuk mengucapkan sumpah secara agama islam. la terlihat kuat untuk mengikuti kata kata ketua panitia hak Angket, Kasim Sila. Dengan sorot mata yang tajam dengan menggunakan kaca mata baca, ia melihat cermat apa yang dijelaskan oleh ketua panitia angket.

Tapi mana kala dirinya diminta untuk menjawab secara jujur atas pertanyaan seorang anggota Dewan, dengan suara yang cukup keras, terperiksa memohon kepada ketua panitia, agar pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak satu persatu. Tapi jika diperkenankan secara kolektif dan tertulis sehingga ia dapat menjawabnya sesuai dengan harapan pansus untuk berkata jujur walaupun ia sudah disumpah.

Permohonan ini kemudian dibahas secara terbuka yang akhirnya membuat terperiksa memotong pembicaran anggota dewan dengan mengatakan maaf pak Dewan saya keberatan menjawab dan izin untuk meninggalkan persidangan. Pada saat itu juga ia meninggalkan ruang sidang sehingga ia keluar ruang sidang tanpa kawalan ajudannya.

Jadi jelas bahwa Bupati gowa tidak keluar ruang sidang untuk menghindari pertanyaan 45 anggota dewan yang sudah disiapkan jauh hari sebelumnya . Ia keluar ruang sidang karena keinginannya supaya pertanyaan anggota dewan terfokus lewat pertanyaan kolektif dan tertulis. Tidak meluap luap seperti diawal pertanyaan pertama anggota dewan.

Selain itu sepertinya terperiksa berharap agar anggota pansus menghormati hak-haknya sebagai pejabat Bupati yang belum tentu bersalah sebagaimana dugaan yang dilontarkan anggota pansus. Dan sepertinya ia berharap agar sebagaimana lasimnya bila dilakukan pertemuan antara Bupati dan Dewan dalam membahas berbagai masalah, dilakukan secara tertutup.

Hanya anggota Dewan dan ia sebagai Bupati. Dengan demikian dapat dicapai suatu hasil sebagaimana yang diharapkan Masyarakat Gowa.

Bukan seperti sidang terbuka ini yang seluruh penduduk Indonesia dapat mengikutinya karena disiarkan secara langsung dan bersifat briking news. Dengan demikian haknya sebagai warga negara yang harus dihormati sebagaimana disebutkan Praduga Tak Bersalah telah dilanggar oleh panitia pansus.

Cerdas dan mengerti hukum

Dari pengamatan persidangan terlihat bahwa terperiksa yang punya Pendidikan cukup tinggi adalah manusia cerdas dan mengerti hukum atas hak-haknya yang seharusnya diberikan oleh panitia hak Angket a . Salah satu hak terperiksa yang dijamin undang undang adalah hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri.( non self-incrimination ). Selain itu terperiksa mempunyai Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekan.

Kedua hak ini terlihat dikuasai oleh terperiksa sehingga pada waktu ditanya untuk berkata jujur, dengan tenang terperiksa menjawab. Saya sudah disumpah’’ yang jika diartikan secara mendalam mengapa lagi ia harus diingatkan berkata jujur setelah ia disumpah. Sudah pasti ia akan berkata jujur. Dengan demikian ia menggunakan haknya untuk tidak memberi keterangan yang memberatkan diri sendiri sebagaimana dijelaskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XIX/2021.

Kepandaian terperiksa dalam menguasai aturan yang berlaku terlihat tidak dipersiapkan oleh panitia angket untuk menghadapinya sehingga dengan mudahnya Wanita yang dituduh berselingkuh itu menjawab dengan meminta ijin untuk meninggalkan ruang persidangan yang terhormat ini. Ia berprinsip tidak mau memberi keterangan yang memberatkan dirinya sendiri sebagaimana yuresprodensi Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada tahun 2021.

Seandainya panitia hak angket mempersiapkan diri untuk menghadapi hak-hak terperiksa di persidangan ini, kemungkinan besar terperiksa tidak memohon ijin keluar dari persidangan hadapan.

Dengan keluarnya terperiksa dari ruang persidangan ini, pupuslah harapan anggota dewan untuk dapat memastikan data yang pernah mereka peroleh dari tujuh orang saksi sebagai benar. Data itu hanya dapat dianggap sebagai petunjuk yang kebenarannya masih diragukan karena pelakunya bungkam dan tidak membenarkannya . Keterangan yang didapat oleh panitia pansur dari tujuh saksi tidak dapat dijadikan barang bukti nantinya dalam persidangan di Mahkamah Agung untuk memberhentikannya sebagai bupati .

Kebenaran dari keterangan ketujuh saksi itu masih mengambang karena dalam taraf dugaan. Sementara dugaan tidak bisa menjadi bukti dipersidangan pengadilan Mahkamah Agung jika masalah temuan DPRD Gowa dikirim ke Lembaga peradilan tertinggi di negeri ini.

MA Penentunya

Dengan selesainya persidangan tanpa hasil pembuktian benar atau tidaknya dugaan pansus maka kini tinggal kerja keras anggota DPRD Gowa untuk dapat menyimpulkan dugaannya itu. Panitia pansus hanya dapat menyimpulkan secara keyakinan bahwa Bupati telah melanggar berbagai aturan dan perbuatan Susila. Dan untuk itu memohon Pengadilan Mahkamah Agung agar dapat menjatuhkan hukuman pemaksulan kepada Bupati Gowa.

Permohonan itu sah-sah saja .Tapi untuk memperoleh kenyataannya lewat putusan Pengadilan Mahkamah Agung, sepertinya masih sangat jauh api dari panggang. Sebab permohonan untuk menyatakan bupati melakukan pelanggaran hukum sehingga dijatuhi hukuman harus ada barang bukti nyata yang diakui kebenarannya oleh terduga, bupati Gowa.

Kalau Bupati gowa melakukan perlawanan lewat pengacaranya dengan membuat surat perlawana dan bisa membuktikan bahwa tuduhan itu hanya karena keinginan politik melengserkan bupati dari jabatannya , maka kemungkinan besar permohonan Pansus DPRD Gowa akan ditolak sehingga bupati tidak dapat di lengserkan dari jabatannya. Bupati Gowa dinyatakan tetap sebagai kepala Daerah. Kalau akhir dari kerja pansus seperti ini maka kemungkinan mekanisme kerja Bupati dimasa datang tidak berlangsung baik sehingga merugikan Masyarakat di daerah ini .

Tapi kalau saja pengadilan Mahkamah Agung menyetujui permohonan pansus DPRD Gowa untuk menghukum bupati dengan menyetujui dilengserkannya Bupati dari jabatannya maka Putusan ini baru terlaksanakan setelah dibawa ke Gubernur Sulsel dan Menteri Dalam Negeri untuk disetujui. Dengan persetujuan ini maka Bupati digantikan oleh wakilnya.

Pernah Terjadi

Menjadi pertanyaan pernahkah Pengadilan Mahkamah Agung menolak permintaan pansus DPRD untuk melengserkan seorang Bupati di tanah air?. Jawabnya pernah terhadap Faida bupati Jember Jawa Timur yang juga seorang Wanita pada tahun 2020 . Dasar penolakan pengadilan Mahkamah agung krn dalil pelanggaran tdk terbukti .Selain itu prosedur persidangan di dprd cacat karena bupati tidak diberi kesempatan membela diri. Semoga hasil pansus DPRD Gowa juga sama hasilnya dengan kasus Bupati Jember di tahun 2020. Semoga.

Penulis, wartawan dan praktisi hukum di Jakarta

Oleh UPA LABUHARI SH MH .***

Ditengah Semarak hari Bhayangkara ke 80 , tersiar hasil penelitian suatu Lembaga Survei terkemuka di ASEAN yang dilansir Indexmudi .com dengan menyebut ‘’Polri berhasil masuk peringkat pertama Poliisi Terkorup di Asia Tenggara’’. Disusul kemudian Polisi Thailand, Filipina, Malaysa , Kamboya , Vietnam dan terakhir Singapura.

Terkejutkah kita masyarakat pembayar pajak untuk membayar gaji anggota Polri dalam membaca hasil penelitian itu ?. Jawabnya tentu tidak. Mengapa ?. Sebab sejak 50 tahun lalu berita ini sudah terpublisir di media massa dan tidak pernah mau dibenahi sehingga trade mark itu belum juga hilang sampai sekarang .

Niat Pemerintahan Prabowo Subianto yang bertekad membrantas korupsi dengan berupaya menangkap pelakunya sampai keujung dunia, sepertinya tidak sanggup mencegah kehidupan korupsi dilingkup Polri, sehingga cap terkorup di Asean belum dapat beranjak pindah ke negara lain.

Jajaran Polri sendiri yang memiliki bidang Reserse Tindak Pidana Korupsi,( Tipikor ) sepertinya hanya sebagai nama saja untuk menyenangkan Masyarakat bahwa mereka siap menindak pelaku korupsi siapapun pelakunya. Rupaya Reserse Polri bidang Tipikor hanya mau menindak Masyarakat pelaku korupsi. Sesama anggota Polri yang mereka ketahui korupsi ( sangat mudah melacaknya) tidak mereka mau tindak karena mereka juga takut ketahuan di duga korupsi.

Dengan demikian benarlah pemeo Masyarakat yang mengatakan ‘’ sesame bus kota dilarang saling mendahului, atau sesame anggota Polri dilarang saling menangkap dalam bidang korupsi’’.

Pomeo ini dapat diketahui benar dengan data yang ada di Reserse Tipikor baik di Mabes Polri, di semua Polda, Polres se Indonesia bahwa hanya satu dua orang anggota Polri yang diketahui terlibat korupsi ditangkap dan dihukum setiap tahunnya. Padahal dalam angket diatas disebut Polri Adalah Lembaga terkorupsi di Asia Tenggara yang berarti tidak hanya satu dua orang oknum Polri yang terlibat korupsi . Diduga ada banyak oknum Polri yang terlibat korupsi karena dalam angket itu memiliki nomor satu diseluruh wilayah Asia Tenggara.

Kemana mereka, kok tidak ditangkap oleh penyidik Reserse Tipikor Polri atau Kejaksaan Agung dan KPK. Dengan demikian benar pameo Masyarakat ‘’ sesama aparat petugas negara dilarang saling menangkap ‘’. Maka suburlah perbuatan korupsi di Polri sebagaimana disebutkan dalam angket tersebut.

Ahli hukum pidana sekaligus praktisi hukum diseluruh tanah air Prof Dr OC Kaligis SH MH dalam bukunya berjudul ‘’ Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi dalam tugas Kedinasan Pasca undang undang nomor 30 tahun 2010 menagatakan, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau merekonomian negara , tetapi meliputi juga perbuatan perbuatan yang memenuhi rumusan delik yg merugikan Masyarakat atau orang perorangan . Oleh karena itu rumusannya dapat dikelompokkan dalam banyak bidang . Kelompok delik penyuapan, penggelapan, pemerasan dalam jabatan dan pemalsuan.

Sedang pengertian korupsi saat ini dikalangan petugas anti korupsi adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri ,orang lain atau korporasi yang berakibat perbuatannya dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara.

Sepertinya angket yang dipublikasikan oleh Indexmudi .com dengan menyebut Polri Adalah Lembaga terkorup di Asia Tenggara menggunakan rumusan Prof DR OC Kaligis SH MH Dimana unsurnya dimasukkan juga bidang penyuapan, penggelapan ,pemerasan dalam jabatan.

Lalu menjadi pertanyaan , sedihkah kita mendengar berita yg tidak mengenak itu.Atau tidak prihatinkah kita membaca hasil penelitian tersebut ?. Sebagai bangsa Indonesia pasti prihatin dan sedih mendengar berita itu yang seolah olah cap itu tidak mau pindah ke polisi negara lain di ASEAN sejak 50 tahun lalu.

Akibatnya membuat pertanyaan berlanjut bagaimana lagi Negara bisa memenuhi kebutuhan semua personal Polri di tanah air berjumlah 450 ribu orang agar tidak terstigma sebagai Polri terkorup di Asia Tenggara . Apakah Pemerintah perlu menaikan lagi gaji anggota Polri tiga kali lipat seperti kenaikan gaji para hakim?.

Sepintas lalu nampaknya seperti itu yang dibutuhkan oleh jajaran Polri agar Polri tidak berstigma terus sebagai Polri terkorup di ASEAN . Dengan menaikkan gaji setiap anggota Polri yang selama ini dianggap belum memadai sesuai harapan anggotanya diharapkan tugas pengabdian Polisi sebagai Pengayom ,pelayan dan pelindung masyarat dapat dicapai lebih sempurna. Dan lebih lagi tidak ada anggota Polri yang korupsi sehingga image Polri terkorup di ASEAN akan beralih ke polisi negara lainnya di ASEAN.

Belum Tentu

Tapi tanggapan ini mendapat reaksi dari sebagian Masyarakat dengan mengatakan walaupun 10 kali gaji anggota Polri dinaikkan gajinya , perbuatan korupsi sebagaimana rumusan Prof DR OC Kaligis SH MH tidak akan hilang ditubuh Polri. Sebab dari awal calon anggota masuk ke dalam jajaran Polri , tidak ditanamkan dalam tubuh calon bahwa mereka masuk kedalam lingkup Polri bukan untuk mencari kekayaan. Tapi mereka masuk ke dalam lingkup Polri demi pengabdian sebagai Pelayan, pengayom dan pelindung Masyarakat .

Selama standart pengabdian tidak diikatkan kepada semua calon anggota Polri ketika mereka mengikuti Pendidikan ditingkat paling atas sampai terendah maka cap sebagai polisi korup masih akan terus berlangsung sampai anggota Polri sadar akan pengabdiannya sebagai pelayan, pengayom dan pelindung Masyarakat .

Suatu contoh kecil terjadi dilingkup Reserse Umum Polda Metro Jaya , seorang janda yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya yang memiliki harta cukup lumayan jumlahnya dituduh menggunakan surat nikah palsu. Dalam pemeriksaan awal , penyidik perkara ini berkeras bahwa terlapor menggunakan surat nikah palsu walaupun dibantah oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat nikah tsb dengan mengatakan surat nikah itu tidak palsu karena sesuai dengan bukti otentik yang mereka miliki.

Tapi kesaksian ini sepertinya ditampik oleh penyidik lalu dimintalah pelapor dan terlapor berdamai agar perkara yang diadukan itu tidak dilanjutkan ke ranah penyidikan.

Dalam pertemuan antara pelapor dengan terlapor Dimana disaksikan kuasa hukum terlapor dan penyidik, pelapor menyatakan akan berdamai dan tidak akan melanjutkan persoalan ini ketingkat penyidikan asal terlapor mau menyerahkan dua bidang harta waris kepada klien pelapor di Jerman.

Kuasa hukum terlapor dalam pertemuan itu berterima kasih kalau ada niat pelapor berdamai. Tapi kalau dengan syarat harus menyerahkan dua harta waris didepan penyidik Adalah sangat mustahil. Karena harta waris harus dibagi lewat putusan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama karena pewaris dan ahli waris ada yang beragama islam dan Kristen, bukan di kantor Polisi.

Pertemuan ini tidak membawa hasil perdamaian tapi penyidik tetap berusaha menyakinkan terlapor untuk segera membagi harta waris yang diminta pelapor . Dalam suatu pertemuan tertutup disebuah tempat, penyidik bertemu dengan terlapor agar segera membagi harta waris itu kepada pelapor kalau tidak perkaranya akan segera dilanjutkan ke penyelidikan . Permintaan itu ditolak sebagaimana disaksikan kuasa hukumnya.

Seminggu kemudian keluar surat SPDP sehingga membuat terlapor ketakutan sangat. Perbuatan penyidik ini jika disandingkan dengan pendapat Prof Dr OC Kaligis SH MH maka sudah dapat masuk dalam ketegori korupsi. Yang bersangkutan perlu diperiksa untuk memanimilisir cap Polri Lembaga terkorup di ASEAN.

Selain itu penyidik ini dapat ditenggarai melanggar peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 sehingga perlu diperiksa propam Polda Metro Jaya. Diharapkan dengan pemeriksaan ini dapat diketahui apa motif penyidik ingin memaksa terlapor menyetujui permintaan pelapor yang berstatus pengacara dan tidak punya surat kuasa dari ahli waris di Jerman untuk melaporkan terlapor ke penyidik Polda Metro Jaya.

Semoga masukan penulis ini dapat menjadikan Polri bukan lagi Lembaga Polisi terkorup di Asea Tenggara dan nomor 18 terkorup di dunia. Semoga.

*Penulis Adalah wartawan peliput masalah Polri

Dan praktisi hukum di Jakarta

Lantang teriak mantan ketua PWI Sulsel yang diwakili tiga kuasa hukumnya lewat beberapa media di Makassar mengatakan Gubernur Sulsel telah memberikan dana kompensasi sebesar Rp 5 miliar kepada organisasi wartawan di daerah ini untuk keluar dari Gedung yang selama 25 thn ditempati di jalan Pettarani 31 Makassar dengan hak pakai .

Suara lantang ini yang tidak dilandasi bukti tanda penerimaan dana dari Pemerintah daerah Sulsel ,kemudian menjadi bahan pergunjingan serius para wartawan senior di Makassar yang tahu betul keberadaan Gedung PWI sejak dari jalan Penghibur nomor 1 Makassar . Ada yang menyebut suara lantang dari mantan ketua PWI Sulsel yang sekarang jadi pengurus PWI Pusat , kemungkinan bohong lagi seperti ketika ia menyebut bahwa gedung berlantai dua berukurang 1400 meter persegi diatas tanah seluas 3000 meter yang terletak di jalan AP Pettarani nomor 31 Makassar adalah miliknya .

Padahal keputusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara gugatan nomor 350/Pdt.g/2017/PN Makassar jelas disebutkan Gedung PWI yang terletak di jalan Pettarani 31 Makassar Adalah milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Jadi suara lantang itu hanya dianggap sebagai ingin menggelabui banyak warga wartawan Sulsel yang baru jadi anggota PWI.

Bagi kami wartawan yang sudah lama berprofesi sebagai penyambung lidah rakyat, suara lantang yang diteriakkan oleh tiga pengacara mantan ketua PWI Sulsel adalah sebagai angin surga yang sulit dibuktikan kebenarannya. Ini hanya ilusi dari mantan ketua PWI Sulsel agar dia bisa dianggap sebagai orang yang dipercaya oleh Gubernur Sulsel dan terbebas dari tuduhan telah menyewakan Gedung milik Pemda Sulsel kepada pihak ketiga sebesar Rp 700 juta ’’ kata seorang wartawan senior yang enggan disebut namanya . Padahal kenyataannya yang bersangkutan tidak disegani lagi sebagai wartawan terpercaya oleh rekan rekannya di Jakarta maupun di Sulsel walaupun memiliki setumpuk jabatan diemban diatas pundaknya sebagai pengurus PWI Pusat.

Ada pula diantara wartawan senior itu menyebutkan, berani benar mantan ketua PWI Sulsel ini berteriak lantang padahal buktinya menerima duit kompensasi dari Gubernur Sulsel tidak ada satu lembarpun . Bukti adanya pengeluaran dana sebesar Rp 5 miliar untuk biaya kompensasi keluarnya organisasi PWI Sulsel dari Gedung milik Pemerintah Daerah Sulsel sampai sekarang tidak pernah diumumkan oleh Gubernur Sulsel sebagai penanggung jawab pengeluaran uang pemerintah untuk digunakan membayar sesuatu keperluan .

Dengan demikian penjelasan yang transparan dari mantan ketua pwi Sulsel periode 2011-2016 Haji Zulkifli Gani Ottoh SH tentang kepindahan organisasi ini setelah diusir oleh Satpol PP atas perintah Gubernur Sulsel sejak 25 Mei 2022 , setelah kemudian diberi dana kompensasi sebanyak Rp 5 miliar pada tahun 2023 menandakan bahwa Pemda Sulsel telah memberikan dua kali dana masing masing Rp 5 miliar untik kepentingan PWI Sulsel.

Dimana disimpan keseluruhan dana yang diberikan Gubernur Sulsel sebanyak Rp 10 miliar tidak jelas keberadaannya. Sebab dalam laporan pertanggung jawaban pengurus lama PWI Sulsel dalam konfrensi yang dilaksanakan 2 Juni lalu tidak ada menyebutkan ada dua kali menerima dana masing Rp 5 miliar dari Gubernur Sulsel

Yang pasti Pemberian dana pertama dari Gubernur Sulsel tercatat dalam pemberian hibah daerah sebesar Rp 5 miliar yang diterima oleh mantan ketua PWI Sulsel Moch Agus Salim pada tgl 3 April 2023. Sedangkan uang kompensasi sebesar Rp 5 miliar yang diterima oleh mantan ketua PWI Sulsel Haji Zulkifli Gani Ottoh SH tidak jelas kapan diterimanya. Apakah di Jakarta atau di makassar, dan atas dasar apa?. Apakah lewat perintah putusan Pengadilan, atau perintah gubernur serta pengurus PWI Pusat.

Hanya disebut ia telah menerima uang kompensasi keluar Gedung PWI Sulsel sebesar Rp 5 miliar dari gubernur Sulsel untuk digunakan membeli Gedung baru PWI Sulsel yang terletak di jalan Maccini Sawah Makassar .

Membingungkan

Keterangan Haji Zulkifli SH , mantan ketua PWI Sulsel ini lewat tiga pengacaranya oleh para wartawan di sulsel dianggap membinggungkan .Karena dalam laporan pengurus PWI Sulsel yang ditandatangani Moch Agus Salim kepada Gubernur Sulsel setelah menggunakan uang hibah daerah sebesar Rp 5 miliar, disebutkan telah menggunakan dana hibah daerah itu untuk membeli tanah dan bangunan di daerah Maccini sawah Makassar seluas 190 meter persegi seharga Rp 4 miliar. Gedung yang dibeli ini kemudian digunakan sebagai Gedung baru pwi Sulsel yang pengresmiannya memakan biaya Rp 100 juta karena dihadiri oleh ketua PWI Pusat .

Dalam hal yang sama mantan ketua PWI Sulsel haji Zulkifli mengatakan uang kompensasi sebesar Rp 5 miliar itu telah dibelikan Gedung berlantai tiga di jalan Maccini Sawah Makassar untuk digunakan sebagai Gedung baru PWI Sulsel.Berapa harga pembelian Gedung tsb tidak dijelaskan oleh pengacara mantan ketua PWI Sulsel. Hanya dikatakan uang konpensasi itu sudah dbelikan Gedung di daerah Maccini Sawah Makassar. Demikian pula dengan sisanya tidak dijelaskan secara rinci untuk apa?. Apalagi mau menyebut bahwa Gedung yang sudah dibeli dengan uang kompensasi itu sudah dibalik nama dari pemilik lama ke pemilik baru dalam hal ini atas nama Pengurus PWI Pusat. Semuanya masih tersembunyi rapat untuk diketahui public.

Gubernur Sulsel Perlu menjawab

Oleh karena membinggungkan banyak wartawan di Sulsel dengan adanya penjelasan lantang dari mantan ketua PWI Sulsel yang diwakili tiga orang pengacaranya, menurut penulis perlu diluruskan oleh Gubernur Sulsel sendiri bahwa pihaknya betul atau tidak benar telah dua kali melakukan pemberian dana masing masing Rp 5 miliar. Sekali dalam bentuk kompensasi guna kepindahan organisasi dari Gedung berciri khas bangunan rumah di Sulsel telah memberi Ganti rugi sebesar Rp 5 miliar. Dan sekali dalam bentuk hibah daerah dalam jumlah yang sama guna keperluan operasional PWI Sulsel.

Penjelasan ini sangat diperlukan karena banyaknya opini yang bersimpang siur ditengah Masyarakat kota Makassar khususnya para wartawan yang kebenarannya masih diragukan. Dengan adanya penjelasan resmi ini maka Masyarakat khususnya wartawan di Sulsel tidak salah paham lagi bahwa gubernur Sulsel sangat bermurah hati kepada organisasi profesi ini .

Dan bila perlu keterangan serupa juga perlu disampaikan oleh pengurus PWI Pusat sebagai pemilik Gedung balai diklat dan mesyid PWI di jalan AP Pettarani 31 mks sebagaimana diatur dalam pasal 31 PDPRT PWI Pusat.

Pengurus PWI Pusat perlu transparan mengakui kebenaran keterangan mantan ketua PWI Sulsel bahwa PWI telah menerima uang kompensasi atas penggantian Gedung diklat dan masjid PWI Sulsel. Dan kalaupun keterangan mantan ketua PWI Sulsel tidak benar, pengurus PWI Pusat harus berani mengatakannya demikian sehingga kejujuran wartawan tetap dijunjung tinggi sebagaimana diamanatkan dalam PDPRT , kode etik dan kode perilaku wartawan. Semoga.

Di antara tanda tanya yang penulis ingin samapaikan adalah , sudah benarkan acara konferensi ini yang berlangsung di Gedung graha Pena Makassar 2 Juni 2026 sebagaimana diamatkan oleh pasal 17 PDPRT PWI Pusat hasil kongres di Solo tahun 2019.

Dalam pasal ini disebutkan , konferensi Provinsi mendengar dan menilai laporan pertanggung jawaban pengurus propinsi masa periode 2021-2026 yang dalam hal ini telah diambil alih oleh pengurus PWI Pusat dengan menunjuk seorang Pelaksana Tugas ( PLT). Pada poin kedua dari pasal ini disebutkan Konferensi Provinsi menerima laporan pertanggung jawaban dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

Kalau saja sudah benar konferensi PWI Sulsel sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 17 ayat satu dan dua PDPRT PWI menjadi pertanyaan selanjutnya apa yang dipertanggung jawabkan pengurus lama yg telah menjadi bagian tanggung jawab dari PLT yang ditunjuk oleh pengurus PWI Pusat dalam konferensi ini?.

Dari beberapa peserta yang ikut dalam konferensi ini menyebutkan pertanggung jawaban PLT tidaklah tuntas khususnya menyangkut masalah diusirnya pengurus PWI Sulsel pada tahun 2022 dari penggunaan kantor Gedung milik Pemprof Sulsel yang terletak di jalan AP Pettarani nomor 31 Makassar setelah digunakan secara operasional sebagai tempat berkumpulnya semua wartawan anggota PWI sejak tahun l997 .

Data yang disampaikan oleh PLT PWI Sulsel dalam acara konferensi ini, menyebutkan ‘’pengurus PWI Sulsel diusir untuk menggunakan Gedung yang terletak di jalan AP Pettarani 31 makassar yang sudah dipakai sejak 1 Maret tahun 1997, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang nomornya tidak dijelaskan secara rinci antara siapa penggugat dan siapa tergugat nya .

Tapi ketika ditelusuri datanya lewat google putusan yang dimaksud Adalah putusan PN Makassar nomor 350/Pdt.g/2017/pn Mks yang berperkara dalam kasus ini adalah pengurus PWI Sulsel sebagai Penggugat yang ditandatangani oleh Agus Alwi Hamu dan M Anwar Sanusi dengan tergugat Gubernur propinsi Sulsel. Didalam putusan ini tidak ditemukan data yang menyebut PWI Sulsel harus keluar dari Gedung tsb karena milik Pemprof Sulsel.

Yang ada dalam putusan ini dijelaskan bahwa Gedung PWI Sulsel yg berada diatas tanahseluas 1000 meter persegi Adalah milik Pemprov Sulawesi Selatan. Sedangkan dua Gedung yang ada diatas tanah milik pemprov Sulsel masing masing Gedung balai diklat wartawan dan masjid wartawan adalah milik PWI Sulsel.
Untuk itu kepada Pemda Sulsel diputuskan agar mengeluarkan dari dalam daftar kedua Gedung ini sebagai milik Pemprov Sulsel. Karena kedua Gedung itu dibangun oleh PWI Sulsel.

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 350/Pdt.g/2017 /PN Makassar tidak satu kalimatpun menyatakan pengurus PWI Sulsel harus keluar dari Gedung PWI yang beralamat di jalan AP Pettarani nomor 31 Makassar setelah terpakai selama seperempat abad dari tahun 1997-2022.

Jadi dapat disimpulkan keterangan PLT PWI Sulsel dalam acara pertanggung jawaban konferensi PWI Sulsel 2 Juni lalu diragukan kebenarannya sehingga perlu diluruskan oleh pengurus PWI Pusat agar dimasa datang tidak timbul kesimpang siuran tentang pengusiran organisasi PWI Sulsel dari Gedung milik Pemprof yang diatasnya terdapat hak Pakai oleh pengurus PWI Sulsel berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulsel nomor 371/III/1997 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Zaenal Basri Palaguna.
Kasihan generasi muda anggota PWI Sulsel yang akan memimpin organisasi ini dimasa akan datang dengan data yang menyimpang ini . Mereka pasti akan terbawa emosi kebencian kepada majelis hakim PN Makassar yang memeriksa perkara ini sebagai Lembaga penegak hukum yang memutuskan organisasi PWI Sulsel harus meningggalkan Gedung milik Pemprov Sulsel yang diatas terdapat hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel tahun 1997. Padahal kenyataannya tidak seperti itu.
Untuk itu saran penulis agar PWI Pusat segera memohon kepada PN Makassar agar putusan perkara nomor 350 /Pdt.g/2017/Pn Makassar dapat diberikan guna meluruskan Sejarah pengusiran penggunaan Gedung PWI Sulsel milik Pemprov Sulsel yang terletak di jalan AP Pettarani 31 Makassar.

Dengan demikian persoalan pengusiran pengurus PWI Sulsel dari dalam Gedung milik Pemprov Sulsel dimasa depan lebih jelas arahnya. Bukan menyalahkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini. Tapi semata mata karena kesalahan oknum pengurus sendiri yang menyewakan Gedung ini pada pihak ketiga dalam hal ini PT Alfamidi tanpa ijin pemiliknya yang sah dalam hal ini Pemprov Sulsel.

Dan hal ini lebih jelas lagi persoalannya jika kita melihat surat Pimpinan Komisi Pembrantasan Korupsi RI yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel tertanggal 10 Oktober 2016 yg menyebutkan dugaan penyalahgunaan pengelolaan asset milik Pemda Sulsel di jalan Andi Pangeran Pettarani 31 Makassar yang diserahkan kepada PWI Sulsel yang diduga dikomersialkan kepada pihak lain. Untuk itu disarankan kepada Gubernur Sulsel segera bertindak sesuai kewenangan saudara dan menginformasikan tindak yang diambil.

Dengan Surat KPK ini bernomor R 4128/40-43/10/2016 jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Gedung PWI Sulsel yang Adalah milik Pemprov Sulsel telah dikomersialkan kepada pihak lain oleh oknum pengurus PWI Sulsel. Dan untuk itu Pemprov Sulsel bertindak tegas sesuai dengan kewenangannya mengusir organisasi PWI Sulsel keluar dari Gedung milik Pemprov Sulsel pada tahun 2022. Jadi bukan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 350/Pdt.g/2017/Pn Makassar yang mengeluarkan organisasi PWI Sulsel untuk menggunakan Gedung ini .

Dan hal ini semakin jelas jika dilihat dari akte nomor 2 tahun 2016 yang dibuat dihadapan notaris Rasyida Usman SH Mkn pada tanggal 13 Oktober 2015, notaris di Gowa Sulsel. Dalam pasal 9 Akte ini menyebutkan, pihak pertama dalam hal ini yang mengaku sebagai Haji Zulkifli Gani Ottoh SH selaku ketua PWI Sulsel menjamin pihak kedua bahwa disewakannya kepada pihak kedua dalam hal ini PT sumber alfaria trijaya Adalah milik pihak pertama sendiri.

Dari pasal 9 ini jelas terlihat bahwa Gedung PWI Sulsel yang terletak di jalan AP Pettarani 31 adalah milik pihak pertama dan berani menyewakannya selama 5 tahun dari tahun 2015 dengan nilai sewa Rp 700 juta yang uangnya ditransfer lewat tekening BNI nomor 6254456663 atas nama Mesjid Wartawan PWI Sulsel.

Semua data diatas memperjelas kepada kita bahwa organisasi PWI Sulsel diusir keluar dari Gedung milik Pemprov Sulsel yang terletak di jalan AP Pettarani 31 makassar oleh Pemprov Sulsel karena terbukti jelas telah disewakan oleh oknum pengurus PWI Sulsel selama 5 tahun dengan tarif Rp 700 juta tanpa ijin pemiliknya yang sah Pemprov Sulsel. Jadi bukan karena putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana penjelasan Plt Pengurus PWI Sulsel . Ini masalah serius yang perlu diluruskan oleh PWI Pusat demi generasa pwi Sulsel yang akan datang. Semoga menjadi perhatian pengurus PWI Pusat sebagaimana diamanakna dalam pasal 31 ayat 2 PDPRT PWI Pusat yang menyebutkan kekayaan PWI di propinsi dan kabupaten kota termasuk bagian dari kekayaan PWI Pusat .
*Penulis wartawan dan pengacara di Jakarta

Ini terbukti ketika penulis mendatangani kantor notaris Rasyida Usman SH MKn yang terletak di jalan Bontotangga nomor 19 Gowa,kurang lebih 15 kilometer dari Makassar , Kamis 7 Mei lalu. Di kantor notaris yang sederhana ini , tidak nampak Rasyida Usman SH MKn selain dua karyawannya , salah satunya Bernama Naswida.

Menurut Naswida, akte yang diperlihatkan penulis benar sesuai aslinya. Apalagi setelah mencocoknya dengan tanda tangan atasannya itu yang sedang berada di kota Makassar sangat mirip sehingga ia tidak ragu menyebut , Akte sewa menyewa itu . benar kebenarannya,walaupun akte ini dibuat sebelum ia bekerja di kantor notaris ini.

Ia juga menyebut tidak mungkin atasannya lalai menulis pasal demi pasal yang tertera dalam akte ini. Atasannya itu sangat teliti tidak mungkin salah menempatkan kalimat dalam pasal 9 yang menjadi tititik persoalan akte ini. Dalam pasal 9 akte ini disebutkan ‘’pihak pertama dalam hal ini ketua PWI Sulsel pada waktu itu, menjamin kepada pihak kedua ,akan keberadaan Gedung sebagai milik pertama’’.

Jelas dalam pasal 9 akte ini menyebut Gedung PWI Sulsel Adalah milik pihak pertama yang dijaminkan kepada pihak kedua sebagai belum pernah disewakan ataupun dijual kepada pihak lain. Dengan demikian kata Naswida, atasannya tidak salah dalam membuat kalimat yang ada pada pasal 9 akte ini sebagai milik pihak pertama dalam hal ini haji ZGO SH .

Dijadikan bukti

Dengan Akte ini, Pemda propinsi Sulawesi Selatan dapat memastikan tegoran Komisi Pembrantasan Korupsi ( KPK) yang dilayangkan kepada Gubernur Sulsel pada tanggal 10 Oktober 2016 menjadi nyata bahwa PWI Sulsel telah menyewakan Gedung yang bukan miliknya tanpa izin Pemda Sulsel dan uang sewa di kantongi sendiri dengan menggunakan rekening Yayasan masjid wartawan Sulsel .

Demikian juga dengan surat yang diterima dari Badan Pekerja Anti Corruption Committee ( ACC) Sulawesi pada 4 Januari 2016 yang menyebut Gedung PWI Sulsel milik Pemda Sulsel diketahui telah disewakan sebagian gedungnya kepada Alfamark, menjadi fakta nyata bagi Pemprof Sulsel untuk bertindak tegas terhadap PWI Sulsel dalam penggunaan Gedung milik Pemprof Sulsel .

Sebab jika tidak dilakukan penindakan itu dengan terlebih dahulu memberitahuan PWI Sulsel lewat surat tegoran, kasus penyewaan ini dapat dijadikan pintu masuk oleh KPK untuk mengusut Pemprof Sulsel telah berbuat korupsi yang merugiakan keuangan daerah ratusan juta rupiah.

Untuk itu pemda Sulsel menulis surat kepada pengurus PWI Sulsel dan mengklain kepada pengurus PWI Sulsel agar dana sewa Gedung milik pemprof Sulawesi Selatan yang sudah diterima dari PT Sumber Alfarilia Trijaya Tbk dan masukkan ke rekening Yayasan Mesjid Wartawan dikembalikan ke kas daerah Pemprof Sulsel .

Tapi hal ini tidak digubris oleh pengurus PWI Sulsel karena menyakini bahwa penggunaan Gedung tsb sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulsel nomor 371/III/1997 tentang penyerahan pemanfaatan /penggunaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan kepad PWI Sulsel.

Tegoran terakhir yang dilayangkan oleh Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dan tidak digubris oleh pengurus PWI Sulsel terjadi di awal 2022.

Akibatnya Pemprof Sulawesi Selatan bertindak keras padaMei 2022 dengan menyegel Gedung PWI Sulsel dan melarang semua pengurus PWI Sulsel melaksanakan kegiatan di Gedung milik Pemprof Sulsel. Pemprof Sulsel berprinsip daripada mereka menjadi pesakitan KPK karena menyewakan Gedung milik pemerintah tanpa menyetorkan uang sewanya ke kas daerah , lebih baik mereka bertindak keras dengan mengusir seluruh pengurus PWI Sulsel untuk menggunakan Gedung yang selama ini digunakan tempat bertemunya semua wartawan se Indonesiat.

Sebelum keluar dari Gedung yang pernah dihuni oleh pengurus PWI Sulsel selama 25 tahun dari 1997 sampai 2022, Ketua bidang organisasi PWI Pusat haji Zulkifli Gani Otto SH dalam rapat koordinasi antara PWI dengan Pemprof Sulsel yang dipimpin PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman di Gedung pertemuan Satpol PPPemprof Sulsel Senin 24 Januari 2022 menyebutkan ‘’ Kami ingin pindah dari jalan AP Pettarani 31 Makassar’’ dengan mendapat jaminan janji dari Gubernur untuk menghitung biaya pengunaan Gedung sejak 1968 sampai 2021 untuk diusulkan ke DPR sebagai Ganti rugi.

Tidak jelas berapa besar usulan Ganti rugi yang disampaikan oleh PWI Sulsel kepada Gubernur Sulsel agar mereka dapat pindah dengan tenang. Yang pasti setahun setelah usulan tersebut dibicarakan, tepatnya 3 April 2023 Gubernur Sulsel memberikan bantuan hibah daerah kepada PWI Sulsel sebesar lima milir rupiah ( Rp 5.000.000.000) untuk digunakan dana operasional bagi organisasi PWI Sulsel.

Dalam putusan Gubernur Sulsel nomor 706/IV/tahun 2023 itu tidak disebutkan bahwa uang sebanyak ini sebagai Ganti rugi pengurus PWI Sulsel pindah dari Gedung milik Pemprof Sulsel yang terletak di jalan Pettarani 31.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang Ganti rugi pengurus PWI Sulsel pindah dari Gedung milik pemprof Sulsel di jalan Pettarani 31 sampai sekarang belum terrealisir. Sementara Uang hibah sebesar Rp 5 miliar yang diterima oleh ketua PWI Sulsel sebagaimana tertuang pada naskah perjanjian hibah nomor 800/587/diskominfo-SP tanpa tanggal disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemberian belanja hibah kepada PWI Sulsel berupa uang sebanyak lima milir rupiah dalam rangka mendukung kelancaran tugas tugas operasional kegiatan PWI Sulsel.

Hasil teropongan

Dilihat dari segi hukum pidana atas terbitnya akte sewa menyewa nomor 2 tahun 2015 buatan notaris Rasyida Usman SH MKn pada tanggal 13 Oktober 2015 yang menyebabkan terlaksananya sewa menyewa Gedung PWI Sulsel milik Pemprof Sulsel dan terdepaknya Pengurus PWI Sulsel untuk menggunakan gedung yang terletak di jalan AP Pettarani 31 dapat ditarik dugaan telah terjadi dua tindak pidana sekaligus dalam akte ini .

Tindak pidana pertama Adalah pengakuan dalam akte bahwa pemilik Gedung yang berlokasi jalan Pettarani 31 Makassar Adalah Haji ZGO SH . Padahal kenyataannya sampai sekarang ini Gedung PWI Sulsel Adalah milik Pemprof Sulsel . Bukan milik Haji ZGO SH . tetapi dalam akte tertulis milik Haji ZGO SH

Dalam pasal 391 ayat 2 Undang undang Pidana nomor 1 tahun 2023 disebutkan setiap orang yang mengunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar atau tidak dipalsu jika pengunaan surat tersebut dapat menimbulan kerugian dipidana paling lama enam tahun denda paling banyak kategori 6.

Tindak pidana kedua yang dilakukan oleh pemohon pembuatan akte ini Adalah penggelapan uang sewa sebesar Rp 700 juta yang sampai hari ini belum disetorkan kepada kas Pemda Sulsel.

Dalam pasal 486 Undang undang pidana nomor 1 tahun 2023 disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnyamilik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4.

Dari hasil peneropongan ini, sebagai anggota PWI penulis menyarankan kepada pemohon pembuatan akte sewa menyewa nomor 2 tahun 2015 untuk segera mengembalikan uang sewa yang telah diterima dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebesar Rp 700 juta kepada Kas Pemprof Sulsel, agar tidak terjadi pelaporan dari Masyarakat Sulsel sebagai terjadi penggelapan uang negara selama 12 tahun.

Dan juga agar meminta kepada notaris Rasyida Usman SH MKn untuk membatalkan akte nomor 2 tahun 2015 dengan meminta maaf secara terbuka kepada Masyarakat Sulsel atas pengakuan bohong yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2015. Dan juga meminta maaf kepada seluruh anggota PWI sebagai sifat satria wartawan atas kesalahannya membuat keterangan bohong di akte nomor 2 tahun 2015.

Kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat sikapi dengan arif perbuatan anggotanya yang telah menyebabkan kerugian besar bagi organisasi dalam menempati Gedung PWI Sulsel di jalan Pettarani 31 Makassar. Kalau didapati bukti telah terjadi pelanggaran etika bagi yang bersangkutan, pemohon pembuat akte sewa menyewa yang dibuat dihadapan notaris Rasyida Usman SH MKn selaku seorang wartawan anggota PWI , biarlah yang bersangkutan diberi Tindakan sangsi sesuai pelanggarannya. Jangan biarkan perbuatan semacam ini menjadi contoh yang tidak terpuji bagi seorang wartawan professional. Semoga

• Penulis wartawan di Jakarta

Sepertinya kedua belah pihak yang telah bertikai sejak thn 2022 sudah mencapai kata sepakat ‘’berdamai’’ dalam memperebutkan Gedung PWI Sulsel yang terletak di jalan AP Pettarani 31 Makassar. Suasana perdamaian yang sebelumnya begitu kentara seperti kucing dan tikus melebur begitu cepat dan derasnya pada pertemuan itu . Pertikaian memperebutkan Gedung PWI Sulsel sepertinya tak teringat lagi bagi kedua pemimpin dan para stafnya ketika pertemuan ini berlangsung di ruang kantor Gubernur Sulsel jalan Urip Sumohardjo Makassar .

Suasana pada waktu itu melebur menjadi satu bagian bagaikan es yang ditaruh dalam air. Tidak kelihatan lagi tumpukan batu esnya. Semuanya lebur menjadi satu dengan air.

Apalagi Ketika Gubernur Sulsel menyarankan agar semua wartawan peliput dilingkup Pemprof Sulsel diberi kesempatan untuk ikut uji kompetensi wartawan ( UKW ) sebagaimana dilaporkan oleh Plt Ketua PWI Sulsel bahwa pihaknya dalam waktu tidak lama akan mengadakan UKW terhadap semua wartawan di Sulsel.

Tawaran ini bagaikan petir disiang hari bolong. Langsung diterima dengan senang hati oleh pengurus PWI Sulsel. Bak menerima duren jatuh dari pohonnya karena mau tak mau uji kompetensi ini yang sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya akan dapat terlaksana setelah pernah diundur karena pesertanya amat kurang akibat dipungut bayaran yang dinilai menyekit leher bagi para peserta.

Seorang wartawan senior di makassar menyebutkan UKW yang dijadwalkan diakhir April lalu, akan diikuti sekitar 30 orang wartawan , 4 diantaranya mendaftar untuk Tingkat utama, .11 tingkat madya dan Tingkat muda 17 orang. Uji ini dibatalkan pelaksanaannya karena yang baru diketahui melaksanakan pelunasan biayanya hanya dua orang. Sedangkan selebihnya menunggu belas kasih dari Perusahaan media mereka bekerja sehingga diundur tanpa batas waktu yang ditentukan.

Dengan adanya pernyataan Gubernur Sulsel yang menyatakan akan memberi bantuan pembiayaan bagi wartawan peliput kegiatan pemprof Sulsel dalam uji kompetensi yang akan dilakukan PWI Sulsel maka dapat dipastikan UKW yang batal tanpa alasan itu pasti akan terlaksana karena sudah ada bantuan sponsor dari Gubernur Sulsel .

Mengapa disebut demikian, karena panitia penguji sudah punya bekal dana yang lumayan banyaknya, khususnya dari Gubernur Sulsel untuk melaksanakan uji kompetensi ini . Sementara dari peserta lainnya yang diharapkan dapat mengumpulkan dana mengikuti uji setiap orang diatas Rp 2 juta sudah bisa dikumpulkan dari Perusahaan mereka bekerja .

Menjadi pertanyaan seperti inikah sistim yang dianut oleh pengurus PWI Sulsel untuk melaksanakan UKW?. Nanti ada sponsor baru dilaksanakan UKW ?. Bukankah UKW yg dilaksanakan organisasi PWI baik tingkat pusat maupun daerah sudah di rencanakan jauh jauh hari dengan matang oleh organisasi itu sendiri yang tentunya mendapat dukungan pembiayaan dari Perusahaan media yang akan mengajukan karyawannya untuk mengikuti uji kemampuan ini secara professional ?.

Pola kerja seperti diatas hendaknya tidak menjadi contoh bagi organisasi di daerah lainnya agar dapat terjaga image bahwa organisasi bukan hidup karena bantuan orang lain. Tapi organisasi ini hidup dengan penuh kemandirian sebagaimana pernah diajarkan kepada kami Pengurus PWI pusat masa periode 2008-2013 dibawah kepemimpinan almarhum Margiono. Beliau tidak pernah mau mendapat suatu biaya kegiatan dengan cara mendapat sponsor dari orang orang tertentu khususnya pejabat daerah.

Sebagai contoh Ketika pelaksanaan hari Pers Nasional di Kupang NTT pada tahun 2011.Kemandirian Ketua PWI Pusat dalam menanggung biaya pelaksanaan Hari Pers Nasional dimana Presiden SBY dan rombongan yang hadir pada waktu itu dan menginap tiga hari di Atambua,biaya penggunaan hotel tempat menginap para peserta Hari Pers Nasional begitu membengkak, sehingga sebagai ketua panitia pelaksana ia tidak mengandalkan bantuan orang lain, apalagi mendatangi Gubernur NTT yang waktu itu di jabat Frans Lebu Raya.

Semuanya ditanggulangi dengan tenang dan hati senang dengan mengorek uang pribadi dari koceknya. Saran dari bawahannya termasuk penulis yang waktu itu menjabat sebagai wakil ketua Tingkat daerah , agar mau meminta dana tambahan dari Gubernur NTT ,tidak mau diterimanya. Ia hanya menyebut,’’sebagai ketua panitia hari pers Nasional tingkat nasional ia harus bertanggung jawab dengan menanggulangi semua biaya kekurangannya. Bukan mencari sponsor seolah olah wartawan tidak dapat berbuat lebih baik lagi karena kekurangan biaya.

Lupa Persoalan

Suasana keakrapan siang itu dalam pertemuan antara seorang gubernur selaku pemimpin daerah Sulsel dengan pimpinan organisasi profesi yang punya anggota lebih 500 orang, sepertinya terasa dekatnya sehingga persoalan yang pernah membuat mereka saling bersitegang merebut Gedung PWI di jalan pettarani 31 Makassar 4 tahun lalu dilewatkan untuk dibicarakan . Saking akbrabnya pertemuan ini, kedua belah pihak tidak saling singgung tentang gedung PWI di jalan AP Pettarani yang selalu dipertanyakan oleh anggota anggotanya, mengapa diambil alih oleh Gubernur Sulsel dan mengusir penghuninya untuk keluar dari gedung tsb sehingga organisasi pindah berkantor di kawasan Maccini Sawah, suatu daerah pinggiran kota Makassar ?.

Pertanyaan banyak anggota PWI Sulsel yang menyebut sampai kapan organisasi profesi wartawan ini tidak mendapat ejekan Masyarakat bahwa kantor PWI Sulsel diambil pemiliknya Gubernur Sulsel, karena oknum PWI Sulsel yang menyewakannya kepada pihak ketiga dalam hal ini Perusahaan Alfamidi, sepertinya lupa dibawakan untuk disampaikan oleh pengurus PWI Sulsel dihadapan Gubernur , orang yang bertanggung jawab menyegel Gedung PWI Sulsel di jalan Pettarani 31 Makassar Juni 2023 lalu .

Sepertinya Gubernur pun lupa mempertanyakan dimana sekarang keberadaan uang sewa Gedung selama 5 tahun dengan nilai Rp 740 juta yang menjadi ujung pangkal disegelnya Gedung berlantai dua milik Pemprof Sulawesi Selatan . Juga diindikasikan Gubernur Sulsel pada pertemuan ini lupa untuk memberikan pernyataan bahwa Gedung yang selama ini digunakan PWI Sulsel dengan ijin hak pakai nomor 371/III?1977 tertanggal 31 Maret 1997 yang ditandatangani H Palaguna dan izin pinjam pakai Gedung dari gubernur Sulsel nomor 2553/VIII/TAHUN 2011 tertanggal 5 Agustus 2011 yang ditandatangani DR SYAMSUL YASIN LIMPO SH MSI MH , sudah tidak berlaku lagi sehingga organisasi jangan berharap untuk menggunakannya lagi.

Gubernur Sulsel juga diketahui lupa untuk menjelaskan akan surat KPK tertanggal 10 Oktober 2018 , yang menyebutkan ada dugaan penyalahgunaan penggunaan asset milik Pemerintah daerah atas disewakannya Gedung ini kepada pihak ketiga selama lima tahun oleh penggunanya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 740 juta..

Karena tidak ada pembicaraan tentang pengusiran organisasi wartawan dari Gedung milik Pemprof Sulsel , maka banyak pihak memprediksikan bahwa hal ini pertanda baik buat pengurus PWI Sulsel bahwa Gedung yang sudah empat tahun dinanti nanti untuk digunakan tempat berkumpulnya wartawan se Sulsel dalam waktu tidak lama lagi bisa dihuni oleh pengurus PWI Sulsel hasil konprensi cabang 2026.

Dan hal ini diperlihatkan oleh Gubernur dalam pertemuan tsb yg menyatakan kegembiraan akan berlangsungnya alih kepemimpinan organisasi pada awal juni mendatang.Secara tidak langsung Gubernur Sulsel berharap agar kepemimpinan PWI Sulsel yang akan datang melebihi kerja pengurus masa lalu .

Prediksi penulis, harapan kawan kawan wartawan Sulsel akan kembalinya pemakaian Gedung PWI dalam waktu dekat dengannya pertemuan gubernur Sulsel dan PWI Sulsel seperti itu sulit terlaksana dalam pemilihan pengurus baru di awal Juni mendatang. Sebab Pengurus PWI Sulsel mendatang bakal menghadapi banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar organisasi sendiri .

Dari dalam organisasi sedikitnya ada tiga masalah yang harus dipertanggung jawabkan seperti lepasnya penggunaan Gedung PWI Sulsel di jalan Pettarani 31 yang mengakibatkan organisasi hilang kepercayaan di Tengah Masyarakat sulsel, .Kedua soal pembelian Gedung PWI Sulsel di Kawasan Maccini Sawah seharga Rp 4 miliar yang sampai saat ini belum dibalik nama sertifikatnya ke PWI Pusat karena belum ada akte jual belinya dihadapan notaris. Dan yang ketiga lepasnya Gedung Pendidikan/ Latihan PWI Sulsel seluas 100 meter persegi yang terletak di jalan Pettarani 31. Siapa yang melepaskannya sehingga Gedung tersebut dipakai oleh Pemprof Sulsel . Ketiga masalah ini yang bakal menjadi persoalan berlanjut pada pengurus baru.

Sedangkan dari luar organisasi ,kemungkinan ada dua masalah yang akan menjadi pertanyaan pihak penyidik pengawas penggunaan dana negara . Masalah pertama Adalah pertanggung jawaban akan uang penyewaan gedung PWI Sulsel pada pihak ketiga yang nilainya mencapai Rp 740 juta. Dan masalah kedua Adalah pertanggung jawaban pembelian Gedung PWI Sulsel di jalan Maccini Sawah yang menggunakan uang hibah sebesar Rp 4 miliar. Gedung tsb sudah dibeli tiga tahun lalu tapi belum ada akte jual belinya sehingga sulit dibalik nama menjadi harta Pengurus PWI Pusat.

Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh pengurus PWI Sulsel masa periode 2026-2031 hasil konpercab Juni 2026. Semoga bisa keluar sebagai pemenang sehingga citra wartawan di Sulsel bisa Kembali menjadi kepercayaan membongkar kebobrokan pejabat di daerah ini seperti ketika pers di daerah ini pada tahun 2002 berhasil membongkar kebobrokan oknumKapoda Sulsel yang waktu itu dijabat Mayor Jenderal Polisi Sofian Jacob yg diduga sebagai penyelundup mobil mewah dari Singapura lewat Makassar.

Mudah-mudahan Masyarakat Sulsel mendapat informasi benar dari para wartawan yang ada di sulsel dibawah kepemimpinan pengurus PWI Sulsel yang baru. Bukan sebaliknya . Semoga

*Penulis Adalah wartawan di Jakarta

Disebut demikian karena di mall Nipah, suasana belanja barang maupun menikmati makanan ala barat dan Asia , di udara dingin berAC serta serba luas amat dan nyaman . Suasana di Mall Nipah seperti mall yg terkenal Jakarta, Bandung dan kota besar lainnya di Indonesia . Bahkan ada pengunjung yang mengatakan belanja dan menikmati makanan di Mall Nipah suasananya seperti kota kota besar asia Tenggara ,Singapura,Thail dan Malaysia.

Pujian ini bukan basa basi , tapi benar keberadaannya sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang warga Jakarta yang baru saja pindah ke Makassar. Menurut Wanita yang pernah bertugas di Mabes Polri sebagai perwira menengah Polri, berbelanja atau menikmati makanan yang ada di Mall Nipah tidak beda dengan belanja di Mall Grand Indonesia, Plaza Indonsia, Senayan City , di Jakarta.

Dengan demikian pujian akan keberadaan Mall Nipah Makassar yg serasa mendunia . Bukan basa basi Masyarakat Makassar.

Tapi sebaliknya bagi pemilik Mall Nipah dalam hal ini PT Kalla Inti Karsa, suasana tenang di dalam mall tidak setenang mereka sebagai pengusaha dan pengelolanya. Issue-isue yang beterbangan di media online yang kebenarannya masih dipertanyakan menyebut pemilik gedung dalam lilitan persoalan hutang pada Bank Mandiri yang jumlahnya tidak kecil. Bukan, jutaan rupiah , dan bukan juga dalam jumlah miliaran . Tapi sudah membuat mata melotot melihat angka utang yang fantastis itu di Bank Mandiri Jakarta dengan jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 20002 /panaikang.

Digugat di PN Makassar

Ditambah lagi dengan adanya gugatan perdata dari masyarakat Makassar yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan seluas 32.917 meter persegi di pengadilan Negeri Makassar. Gugatan yang kini memasuki babak akhir dan akan diputus pada awal bulan Mei mendatang menjadi persoalan karena pihak Walikota Makassar, BPN Makassar dalam persidangan saling buka-bukan membeberkan data yang mereka dimiliki tentang tanah Ex terminal Panaikang yang sekarang berdiri Gedung Mall Nipah yang indah itu.

Ditambah adanya pihak intervensi yang juga mengaku sebagai ahli waris sesungguhnya dari pemilik tanah,membuat semakin bertambah seru persoalan tanah ex terminal Panaikang yang diatasnya berdiri Gedung Mall Nipah .

Dalam persidangan yang bernomor perkara 258/Pdt.g/2025/PN Mks yang dibeberkan oleh BPN Makassar terungkap bahwa tanah yang luas ini,sebelumnya pada tahun 1996 dimohonkan oleh sekertaris Walikota Ujungpandang Bernama Syamsul Ridjal SH untuk digunakan sebagai terminal bus antar kota . Tanah tsb diketahui berstatus tanah negara sehingga dipastikan milik negara.

Pemohon mencatatkan data fiktif itu untuk mendapat pengaku an dari BPN bahwa tanah yg dimaksud sebagai sah pemilik Pemkot Ujung Pandang yg tertuang dalam sertifikat Hak Pakai. Tapi usaha untuk mendapatkan sertifikat tsb ditantang keras oleh Malik B Masry yang waktu itu tercatat sebagai Walikota Ujung Pandang periode 1994-1999.

Dalam kesaksiannya di depan persidangan Pengadilan TUN Makassar pada tahun 2016 yang datanya ditampilkan oleh pihak intervensi selaku ahli waris sah Ganna bin Marang yang sesungguhnya di persidangan ini, Malik B Masry mengatakan jika BPN Makassar bijak untuk memberikan sertifikat Hak Pakai atas tanah ex terminal Panaikang seharusnya permohonan itu dilaksanakan oleh Walikota Ujungpandang selaku pimpinan kewilayahan .Bukan Sekertaris Walikota Ujungpandang, selaku bawahan Walikota ujung pandang yang hanya mengurusi masalah administrasi perkantoran .

Sejak Awal BPN Mks dituding

Jadi dari sejak awal penerbitan sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh BPN Ujungpandang dengan nomor 161/Panaikang, atas nama Pemkot Ujungpandang sdh bermasalah dgn banyak pelanggaran hukum didalamnya ’’ ujar mantan walikota Ujungpandang yang pernah membawa kota ini tiga kali mendapat Piagam Adipura dan meninggal pada April 2021.

Setelah itu berlanjut dengan memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Panaikang kepada PT KIK yang juga diduga penuh dengan pelanggaran hukum.

Menurut Malik B Masry, ia tidak mau memohon tanah ex terminal Panaikang sebagai milik Pemkot Ujungpandang karena mengetahui pasti sebagai ketua penyedia lahan untuk kepentingan umum di Ujungpandang pada waktu itu , bahwa tanah ex terminal Panaikang bukan milik Pemkot Ujungpandang. Tapi itu milik rakyat Bernama Ganna bin Marang yang ahli warisnya bertempat tinggal di jalan Pampang Dua Ujungpandang.

Tanah tsb sudah direkomendasikan biaya Ganti ruginya kepada ahli waris pemiliknya dalam suatu surat Keputusan. Tapi tidak terlaksana karena keburu ia diganti oleh pejabat baru Walikota Ujungpandang.

Sementara pihak intervensi dalam persidangan ini mengatakan, mereka mengakui tanah tsb sebagai milik pewaris Ganna bin Marang berdasarkan surat pengakuan pemerintah hindia Belanda yang tertera dalam surat Simanna Buttaya lomoro 138 C1, surat Kepala Dinas Ipeda Sulsel, Surat tanda lunas bayar ipeda yang dibuat pada tahun 1986.Dan surat Walikota Ujung Pandang sendiri pada tahun 1979 yang menyebut tanah ex terminal Panaikang Adalah milik Ganna bin Marang.

Sedangkan surat yang ditunjukkan untuk mengakui mereka sebagai ahli waris Ganna Bin Marang adalah putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah Ujungpandang nomor 357/1979. Dengan putusan ini, di akui Tergugat intervensi Adalah pewaris harta milik Ganna bin Marang berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Urip Sumohardjo dengan status hak milik berdasarkan Surat keterangan kantor ipeda Makassar dan Simana Buttaya lomoro 136 C1.

Sementara Penggugat yang juga mengaku sebagai ahli waris Ganna bin Marang menunjukkan bukti dengan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.g/2015/PA Makassar yg didalamnya terdapat catatan Kaki. Pengakuan ini dibantah oleh dua saksi yang dihadirkan oleh tergugat intervensi dalam persidangan ini . Menurut kedua saksi yang bertetangga dekat gengan tempat tinggal orang tua Penggugat di Gowa, nama orang penggugat bukan Ganna bin Marang tapi Bernama Manjang.

Dengan demikian para penggugat tidak punya garis keturunan Ganna bin Marang. Dikampung mereka, kata salah seorang saksi tidak ada orang tua Bernama Ganna bin Marang. Tapi kalau nama Manjang dipastikan ada dengan tiga orang anak yang keturunannya semua tercatat sebagai penggugat berjumlah 17 orang.

Tidak digubris

Walaupun BPN Ujungpandang mengetahui bahwa permohonan untuk mendapatkan sertifikat hak Pakai dan hak Guna Bangunan atas tanah ex terminal Panaikang , penuh dengan masalah tapi badan Pemerintah yang mengurusi soal pertanahan di Makassar ,tidak menggubrisnya .Malah dengan bangganya mengeluarkan surat pernyataan yang menyebutkan permohonan para pemohon untuk mendapatkan sertitikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan dikabulkan sesuai data yang disampaikan walaupun diragukan kebenarannya. Persoalan persetujuan inilah awal dari masalah diterbitkannya sertifikat Hak Pakai nomor 161/panaikang atas nama Pemkot Ujungpandang dengan tujuan pembuatan terminal bus antar kota di Makassar.

Hal yang sama juga dilakukan oleh BPN Makassar Ketika pada tahun 2007 pihak PT Kalla Inti Karsa memohon untuk dibuatkan perpanjang sertifikat hak Pakai nomor 161/panaikang setelah sertifikat itu dialihkan haknya kepada PT Kalla Inti Karsa lewat Perjanjian Kerja sama Bersyarat yang mengharuskan PT KIK membayar Ganti rugi sebesar Rp 11 Miliar.

Keharusan PT KIK untuk menyetor separuh dari harga Ganti rugi ini sampai akhir persidangan ini, tidak muncul datanya di persidangan ini sehingga diperkirakan ada dana Ganti rugi atas penyerahan tanah ini kepada PT KIK belum disetorkan kepada Kas Walikota Ujungpandang. .
Apakah tindakan ini masuk dalam ranah tindak pidana belum ada yang bisa memastikannya karena belum di putus oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Yang pasti Permohonan peningkatan sertifikat Hak Pakai 161/Panaikang menjadi Hak Guna Bangunan nomor 20004 atas nama PT KIK penuh dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh oknum BPN Makassar, seperti yang ditampilkan sendiri oleh BPN Makassar dalam penyerahan barang bukti berupa warkah tanah atas hak Guna Bangunan nomor 20004/Panaikang atas di Pengadilan Negeri Ujungpandang awal April lalu.

Salah satu di syarat yang dilanggar oleh BPN Makassar dalam membuat sertfikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/ Panaikangn atas nama PT Kalla Inti Karsa Adalah yang terdapat dalam progress report permohonannya yang menyebutkan akan taat pada aturan yang berlaku atas dasar permohonan mereka bahwa tanah yang sudah menjadi milik mereka atas pelepasan hak dari Pemkot Ujungpandang tidak akan dirobah fungsinya sebagai tempat terminal bus angkutan Masyarakat umum di Makassar.

Kenyataannya diatas tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Panaikang atas nama PT Kalla Inti Karsa bukan termangun terminal bus antar kota di Makassar. Tapi menjadi tempat berdirinya Mall Nipah., suatu mall termegah dan terbesar di kota Makassar. Lalu sertifikatkannya dijaminkan di bank Mandiri dalam bentuk Hak Tanggungan.

Menjadi pertanyaan mengapa BPN Ujungpandang melegalkan pelanggaran yang dibuat sendiri oleh PT Kalla Inti Karsa??. Apa karena pemilik Mall ini Adalah mantan wakil presiden dua perode sehingga , pelanggaran itu tidak perlu ditindak ???. Kalau demikian persoalannya, benarlah apa yang dikatakan oleh Masyarakat awam bahwa ‘’penegakan hukum di negeri kita ini hanya tajam kebawah, tumpul keatas’’.

Seharusnya BPN Makassar memanggil PT Kalla Inti Karsa dengan memberi tegoran keras kepada pimpinan Perusahaan ini yang diketahui pernah menjadi wakil presiden dalm dua periode, untuk mempertanggung jawabkan fungsi tanah yang mereka miliki pada sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Panaikang yang diakui akan dilanjutkan sebagai tempat terminal bus, Bukan Mall. Gedung mall tersebut harus dibongkar sehingga fungsi lahan yang disebutkan dalam permohonan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikang ditepati sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah kota Makassar.

Salahkah BPN Makassar yang sampai sekarang membiarkan PT Kalla Inti Karsa membangun Mall diatas lahan yang beruntukan terminal bus ???. Mungkin dapat dijawab tidak karena pemiliknya adalah mantan wakil presiden dua periode yang tidak bisa disentuh hukum. Tapi perlu dijawab oleh BPN Makassar atau Kanwil BPN Sulsel secara jujur mengapa pelaksanaan hukum agraria di kota Makassar, tajam kebawah tumpul keatas.

Semoga Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nasional Pusat mau mengatasi masalah ini dengan turun tangan bekerja sama dengan pihak Ombusman RI untuk mencegah meluasnya pendapat Masyarakat bahwa Hukum di Tanah Air Tajam Kebawah , Tumpul keatas. Semoga .

Penulis Adalah wartawan di Jakarta

Baru setelah Menteri Pertanahan RI Nusron Wahid turun tangan meneliti keluhan mantan Wakil Presiden, mengertilah masyarakat bahwa sengketa itu akibat adanya tumpeng tindih penerbitan sertifikat atas tanah kedua belah pihak. Untuk itu kepada kedua pihak disampaikan agar ditempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Makassar dalam bentuk gugat menggugat. Sekarang gugat menggugat itu sedang berlangsung di PN Makassar.

Tapi Ketika Perusahaan adik mantan wakil presiden ini menguasai tanah masyarakat di jalan Urip Sumohardjo makassar seluas lebih 3 Ha yang sudah memiliki bukti kepemilikan sejak pemerintah Belanda pada tahun 1940, tidak ada pihak yang berteriak untuk memviralkannya di media social, seperti sengketa tanah milik JK di Tanjung Bunga Makassar .

Bahkan Ketika kasus ini masuk dalam ranah sengketa di Pengadilan Negeri Makassar sejak Agustus 2025, antara yang menamakan dirinya sebagai ahli waris pemilik tanah melawan PT Kalla Inti Karsa, (Perusahaan adik Yusuf Kalla), Walikota Makassar dan BPN Makassar serta yang menamakan dirinya sebagai tergugat intervensi yg mendalilkan diri sebagai ahli waris Ganna Bin Marang pemilik tanah sengketa , tidak ada media yang meliputnya seperti ketika mantan wakil presiden berteriak tanahnya diambil oleh Perusahaan pengembang di Makassar.

Sebelumnya kasus ini telah dilaporkan oleh ahli waris Ganna Bin Marang yang beralamat di jalan Pampang Dua Makassar kepada Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada Januari 2024. Tapi hasilnya baru dalam bentuk pemberitahuan dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN di Makassar untuk segera menjawab persoalan kepemilikan tanah ex terminal Panaikang. Sudah dua tahun Surat Dirjen dilayangkan kepada Kepala Kantor BPN Makassar tapi belum ada jawaban pasti sehingga dapat dianalogi penalaran sebagai beda penangan persoalan tanah jika mantan wakil Presiden yang menjadi korban dengan rakyat biasa .
Semuanya berlangsung tenang, setenang PT Kalla Inti Karsa menghadapi persoalan sengketa lahan ini.

Sepertinya perusahaan ini yakin benar bahwa lahan yang sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Panaikkang atas nama PT Kalla Inti Karsa yg awalnya bersertifikat Hak Pakai nomor 161/Panakkukang atas nama Pemerintah kota Makassar , adalah miliknya yg sah walaupun ada dua kelompok Masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah saling berebutan untuk memilikinya.
Persidangan di PN Makassar
Dalam persidangan yang sudah hamper mencapai titik putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, terungkap bahwa lahan yang dipermasalahkan ini sebelumnya adalah bekas terminal angkutan kota yang sering disebut terminal Panaikkang.

Tanah sengketa ini pada tahun 1997 dinyatakan oleh Walikota Ujungpandang Dr Malik B Masry sebagai milik rakyat bernama Ganna Bin Marang yang keluarga warisnya bertempat tinggal di Pampang Kelurahan Panakkukang kecamatan Panaikang. Bahkan lebih dari itu pihak walikota Ujungpandang telah menyiapkan dana lebih satu milliard rupiah pada waktu diakhir jabatannya dan sudah disetujui oleh DPRD kota Ujungpandang untuk dibayarkan kepada ahli waris Ganna Bin Marang.

Tapi hal itu tidak jadi dilaksanakan karena dananya belum tersedia dimasa tugasnya sebagai walikota Ujung pandang sudah selesai. Penggantinya juga berusaha membayar penggunaan tanah ini kepada ahli waris Ganna Bin Marang. Tapi tidak berhasil juga sampai kepemilikan itu beralih menjadi kepemilikan PT Kalla Inti Karsa.

Dalam kesaksian orang nomor satu di Pemkot Ujungpandang yg dapat dilihat di akte pernyataannya yang dibuat dihadapan notaris RINALDI IKSAN BASONG SH , pada tanggal 14 Pebruari 2017 dan juga dilihat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar nomor 49 /G/2016/PTUN Makassar. Dikedua surat penting itu diisebutkan , tanah Ex terminal Panaikang bukan milik Pemerintah kota Ujungpandang. Tanah ini dipastikan milik warga Ujungpandang Bernama Ganna bin Marang sebagaimana bukti bukti yang dimiliki Pemerintah kota Ujungpandang .
Dikatakan, sertifikat Hak Pakai nomor 161/Panaikang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ujungpandang atas tanah ex terminal Panaikang dengan nama pemilik Pemerintah Kota Ujungpandang, tidak ada dasar hukum pembuatannya karena pihaknya sebagai Walikota Ujungpandang tidak pernah menulis permohonan kepada BPN Ujungpandang untuk memohon dibuatkan sertifikat atas tanah ex terminal Panaikang . Yang memohon pembuatan sertifikat atas tanah ex terminal Panaikkang Adalah orang yang tidak punya legal standing (hak) dalam hal memohon kepada BPN ujungpandang.

Pemohon itu diketahui bernama Syamsul Rizal, dengan jabatan sekertaris Walikota Ujungpandang.
Ia memohon perbuatan sertifikat kepada BPN Ujungpandang secara sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuannya sebagai Walikota Ujungpandang, atasan langsung pemohon. Apalagi dalam permohonan itu disebutkan tanah Ex terminal Panaikang adalah tanah negara, tidak ada pemiliknya. ‘’ Inikan pembohongan besar yang dilakukan oleh aparat pemerintah kota terhadap Masyarakat kota ujungpandang’’ ujar Malik B Masry kepada pers setelah bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2016.
,
‘’Sampai kapanpun, saya akan tetap bertahan pada kesaksian ini bahwa tanah Ex terminal Panaikang , bukan tanah negara tapi milik Masyarakat bernama Ganna bin Marang ’’ ujarnya sebelum meninggal pada tgl 12 April 2021 dengan menambahkan bahwa tanah yang pernah dipakai oleh Pemkot Ujungpandang seluas kurang lebihn 32.000 meter persegi belum dibayar oleh Pemkot Ujungpandang maupun PT Kalla Inti Karsa kepada ahli waris Ganna bin Marang.

Disebutkannya, ia tidak ingin dirinya setelah meninggal disebut sebagai penyebab permasalahan atas tanah yang dulunya di duduki oleh Pemerintah kota yang dipimpin oleh Daeng Patompo secara tanpa ijin dr pemiliknya. Untuk itu ia bersaksi dengan mencatatkannya dalam akte pernyataan dihadapan notaris Ujungpandang sehingga setelah dirinya meninggal, tanah ex terminal Panakukkang tidak terus terusan menjadi masalah di Pengadilan negeri Ujungpandang/makassar.

Ternyata prediksi ini menjadi kenyataan karena persoalan ini sejak tahun 2000 sudah lebih lima kali diperkarakan di PN Ujungpandang dan satu kali di PTUN Makassar. Persoalannya banyak warga yang mengatakan diri sebagai ahli waris Ganna Bin Marang dan mereka belum mendapat pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah tsb baik oleh PT Kalla Inti Karsa maupun Pemerintah kota Ujungpandang .

Menurut Malik B Masry, yang tercatat tiga kali membawa kota Ujungpandang sebagai penerima piala Adipura sebagai kota terbersih sejak 1994-1996 , sengketa penggunaan lahan ini tidak akan berakhir selama mereka yang menyebut diri sebagai ahli waris Ganna Bin Marang belum diberi Ganti untung. Sebaliknya ia yakin sengketa Tanah ini akan segera berakhir jika ahli waris Ganna Bin Marang diperkenankan duduk bersama dengan PT Kalla Inti Karsa membicarakan masalah Ganti untung atas kepemilikan tanah ini .
Untuk itu ia menyarankan kepada Jusuf Kalla selaku pengusaha di Ujungpandang yang juga sebagai pemimpin di PT Kalla Inti Karsa sebelum ia meninggal, agar mantan Wapres tidak sibuk mengurusi masalah gugat menggugat ini yang tidak akan berhenti sebelum mereka duduk Bersama dengan ahli waris . Sebab sampai kapanpun gugat menggugat ini akan terus berlangsung jika pihak PT Kalla Inti Karsa tidak mau memberi Ganti untung kepada ahli waris Ganna Bin Marang yang memiliki data autentik atas tanah tsb yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1940.

Usulannya ini menurut Malik B Masry Ketika selesai bersaksi di depan Pengadilan Tata Usaha Makassar , bukan baru pertama kali disampaikan kepada Jusuf Kalla. Sebab usulan seperti itu pernah dikatakannya kepada Jusuf Kalla Ketika ia datang menemuinya di kantor Walikota Ujungpandang untuk mendapatkan tanah tersebut dari Pemerintah Kota Ujungpandang.
‘’Saya katakan’’ kepada JK , Walikota Ujung Pandang tidak akan menyerahkan tanah Ex Terminal Panaikan untuk dimiliki PT Kalla Inti Karsa jika tidak memberi Ganti rugi kepada ahli waris Ganna Bin Marang. Sebab merekalah pemiliknya. Bukan milik Walikota Ujungpadang walaupun ada sertifikat hak pakai atas tanah tersebut sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Ujungpandang tanpa sepengetahuan walikota Ujungpandang. Permintaan ini menurut Malik B Masry ,Walikota Ujungpandang tidak dipenuhi oleh JK sehingga ia mengharuskan dirinya membuat akte pernyataan di depan notaris Rinaldy Iksan Basong tertanggal 14 Pebruari 2017 dengan nomor 12 tentang kepemilikan tanah ex terminal Panaikang yang bukan milik Pemerintah Kota Ujungpandang.

Dalam akte pernyataan mantan Walikota Ujungpandang nomor 12 tertanggal 14 Pebruari 2017 disebutkan benar dirinya sebagai Walikota Ujungpandang telah menandatangani surat nomor 592.2 /989/T.PEM Tertangga; 17 November 1997 perihal usulan Ganti rugi tanah terminal Panaikang yang ditujukan kepada ahli waris Ganna Bin Marang yang beralamat di jalan Pampang 2 Ujungpandang. Adapun tanah ex terminal Panaikang yang hendak dibayarkan Ganti ruginya kepada ahli waris Ganna bin Marang terletak di kelurahan Panaikkang kecamatan Panakukang Ujungpandang persil 30 a DII seluas 2,63 Ha dan 1,52 Ha Kohir 138 C1.Blok tanah nomor 15 .Pemegang hak terdaftar di Pemerintahan kota Ujungpandang atas nama Ganna Bin Marang.

Keterlibatan Menteri Agraria diperlukan.
Melihat data yang dimunculkan oleh ahli waris Ganna Bin Marang lewat akte pernyataan almarhum mantan Walikota Ujungpandang Malik B Masry dalam akte pernyataan yang dibuatnya pada tanggal 14 Pebruari 2017, membuat nalar kita bertanya, ada apa almarhum Dr Malik B Masry dengan persoalan tanah ini ?. Adakah dengan sungguh mantan Walikota Ujungpandang ingin memperlihatkan kepada Masyarakat kota yang dipimpinnya bahwa ia mengaku bersalah kepada keluarga waris Ganna Bin Marang yang telah menggunakan tanahnya untuk kepentingan Pemerintah Kota selama kurang lebih 20 tahun dari sejak 1975 tanpa sewa satu senpun .
Atau almarhum ingin memperjelas kepada seluruh warga masyarakat kota Ujungpandang bahwa Sertifikat Hak Pakai nomor 161/Panaikang yang diterbitkan oleh BPN Ujungpandang pada tahun l997 atas nama Pemerintah Kota Ujungpandang Adalah cacat hukum karena dirinya tidak pernah memohonkan sertifikat itu atas nama Pemerintah Kota Ujungpandang. Tanah tersebut murni Adalah milik rakyat Bernama Ganna Bin Marang yang sudah dibuatkan surat Keputusan Walikota Ujungpandang untuk dibayarkan Ganti ruginya.
Atau ingin mengingatkan mantan Wapres Jusuf Kalla bahwa tanah sengketa itu jika ingin dimiliki untuk dibangun mall terbesar di kota Makassar dengan nama Mall Nipah, hendaknya dilaksanakan Ganti untung dengan ahli warisnya yang bertempat tinggal di jalan Pampang Dua.
Kalau maksud almarhum Malik B Masry dalam akte pernyataannya itu ditujukan kepada pihak BPN Ujungpandang bahwa sertifikat nomor 161/Panaikang yang diterbitkannya itu cacad hukum maka sewajarnya Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Nusron Wahid SS MSi turun tangan mengatasinya . Sama Ketika mantan wapres Jusuf Kalla viral di medsos soal tanahnya di makassar dicaplok oleh pengusaha property.
Jangan ada perbedaan penangan masalah pertanahan . Jika mantan pejabat bermasalah cepat ditangani. Tapi kalau rakyat yang bermasalah ditinggal begitu saja.
Semoga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid SS MSi akan bersungguh hati menangani persoalan ini sebagai menterinya rakyat yang menginginkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dipunyai. Semoga.
Penulis Adalah Wartawan dan Pengacara di Jakarta.
(Oleh UPA LABUHARI. SH.MH )

Desakan ini mencuat setelah muncul dugaan diskriminasi terhadap sejumlah pedagang Pasar Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, yang baru saja rampung direhabilitasi melalui swadaya masyarakat.

Dalam proses relokasi ke bangunan baru, sejumlah pedagang lama justru tidak mendapatkan lapak. Ironisnya, mayoritas dari mereka diketahui bukan pendukung Syaharuddin pada Pilkada sebelumnya.

“Yang tidak dapat lapak itu kebanyakan bukan pendukung Pak Syahar. Ada isu bahwa hanya yang mendukungnya yang diberikan tempat, sementara lainnya dipersulit dengan berbagai alasan,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Sumber tersebut juga menyebutkan berbagai alasan yang digunakan untuk menyingkirkan pedagang non-pendukung, mulai dari tuduhan tidak mau membayar biaya relokasi hingga dianggap terlalu banyak menuntut kepada pengelola pasar.

“Padahal, banyak pedagang baru yang justru dengan mudah mendapatkan lapak, sedangkan pedagang lama malah terpinggirkan,” tambahnya.

Sejumlah pedagang lama yang ditemui membenarkan kondisi tersebut. Mereka mengaku kini kehilangan mata pencaharian dan mempertimbangkan untuk merantau.

“Kami mau bayar sesuai tarif resmi yang ditetapkan, tapi tetap dipersulit. Ada juga yang minta bayaran sampai Rp35 juta untuk satu lapak. Kami tentu keberatan,” keluh Viena, salah seorang pedagang, yang diamini oleh rekannya.

Menurut Viena, tarif resmi untuk lapak seharusnya berkisar antara Rp1,9 juta hingga Rp8 juta, sesuai ketetapan pemerintah, bukan puluhan juta seperti yang diminta pihak tertentu.

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Syaharuddin Alrif belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan diskriminasi ini.