Kondisi tersebut menjadi sorotan karena aktivitas alat berat dinilai cukup mengganggu masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di sekitar lokasi. Warga pun mempertanyakan tujuan serta dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat tersebut.

Yang menjadi perhatian warga, alat berat yang digunakan dalam aktivitas tersebut disebut-sebut merupakan milik seorang anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas.

Informasi ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait status kepemilikan alat berat, kegiatan yang dilakukan, serta apakah aktivitas tersebut memiliki izin dan dasar hukum yang jelas. Warga berharap tidak ada pihak yang merasa kebal terhadap aturan hanya karena memiliki jabatan atau kedekatan dengan institusi tertentu.

Jika benar aktivitas tersebut telah berlangsung hampir dua bulan dan berdampak terhadap kenyamanan warga, maka pihak terkait dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka.

Pemerintah Desa Pallantikang maupun pihak Kecamatan Bangkala diharapkan tidak tinggal diam dan segera turun ke lokasi untuk memastikan legalitas kegiatan, perizinan, dampak terhadap lingkungan serta kepentingan masyarakat sekitar. Jangan sampai keresahan warga dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

Masyarakat juga meminta aparat berwenang melakukan pengecekan secara objektif terhadap aktivitas alat berat tersebut. Apabila seluruh dokumen dan kegiatannya sesuai ketentuan, maka penjelasan resmi diharapkan dapat menghentikan polemik.

Namun jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat meminta agar aturan tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebab, status sebagai aparat penegak hukum justru semestinya menjadi alasan untuk memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan, bukan sebaliknya.

(Tim)

Komitmen tersebut dibahas dalam kunjungan jajaran pengurus dan aktivis LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan ke Polda Sulsel, Selasa (1/9/2026). Para pengurus LSM GMBI Dan diterima langsung oleh Dirbinmas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Anang Triarsono, S.I.K., M.Si.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan menyampaikan komitmennya untuk membangun komunikasi yang terbuka serta kerja sama yang konstruktif dengan jajaran kepolisian. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.khususnya di wilayah Sulawesi Selatan
Sejumlah pengurus dan aktivis LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan turut hadir dalam kunjungan tersebut, di antaranya Sekretaris wilayah Sulawesi Selatan bapak Abd. Azis, S.E., S.H., C.PLA, Kadiv IT Samsunar Alam, S.H., Kadiv Seni Budaya Hastina Samsi Kahar Muang, S.Pd., M.M., C.PLA, serta Kadiv Tagana Mokh. Anwar, S.Sos., C.PLA.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh komunikasi. Kedua pihak membahas pentingnya membangun hubungan kemitraan yang sehat antara organisasi kemasyarakatan dan aparat penegak hukum, sekaligus mendorong berbagai langkah positif yang dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat.

LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan memandang bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban merupakan hal yang penting. Organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta kepolisian diharapkan dapat berjalan beriringan melalui komunikasi yang baik, koordinasi yang positif, dan sikap saling menghormati.

Sinergi tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek keamanan, tetapi juga diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan demikian, keberadaan organisasi masyarakat dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Melalui pertemuan tersebut, LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta mendukung terciptanya suasana yang aman, damai, tertib, dan kondusif di tengah masyarakat.
Sinergi, komunikasi, dan kolaborasi menjadi semangat bersama untuk membangun Sulawesi Selatan yang aman, harmonis, dan semakin kondusif

Rustam menegaskan bahwa informasi yang berkembang hingga saat ini masih berada pada tataran dugaan dan belum terbukti melalui alat bukti yang sah di hadapan aparat penegak hukum maupun sidang pengadilan. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah atau melakukan tindak pidana apapun.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui asumsi yang berkembang di media sosial atau pembicaraan di ruang publik. Asas praduga tak bersalah yang dijamin hukum harus dijunjung tinggi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Rustam.

Ia menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum apabila memang terdapat laporan atau pengaduan yang sedang ditangani aparat berwenang. Namun, proses tersebut wajib berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti yang dimilikinya, sesuai jaminan hak atas pembelaan diri dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Rustam menjelaskan langkah menyampaikan klarifikasi ini diambil karena narasi yang beredar berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak utuh dan merugikan reputasi pribadi maupun marwah profesi jurnalistik yang selama ini ditekuninya. Menurutnya, jika informasi hanya disajikan dari satu sudut pandang tanpa mendengarkan pihak yang disebut, masyarakat tidak akan mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kejadian yang sebenarnya, terlebih hal ini menyangkut hak baik nama baik yang dilindungi undang-undang.

Menyangkut profesi yang diembannya, Rustam mengingatkan bahwa tugas, kedudukan, serta hak dan kewajiban wartawan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Setiap persoalan yang menyeret nama insan pers seharusnya ditangani secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan stigma yang merugikan kebebasan dan martabat profesi secara keseluruhan.

*“Kami tidak meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Yang kami harapkan hanyalah perlakuan yang sama dan adil bagi setiap warga negara: seluruh fakta diperiksa secara objektif, tidak ada kesimpulan diambil sebelum proses hukum selesai dan dibuktikan dengan alat bukti sah, serta setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri sesuai hak konstitusionalnya,” tambahnya.

Pentingnya Prinsip Keberimbangan dan Verifikasi

Perkembangan kasus ini kembali mengingatkan akan risiko serius penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Dalam praktik jurnalistik yang profesional, prinsip cover both sides, verifikasi ketat, akurasi, dan asas praduga tak bersalah adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan, agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman sepihak yang melanggar hak asasi orang lain.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih terus berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari seluruh pihak yang berkepentingan. Ruang hak jawab dan hak koreksi tetap dibuka seluas-luasnya agar informasi yang diterima masyarakat tersaji secara utuh, proporsional, dan berimbang.

Dalam kesempatan itu, H.Hamka B. Kady mengungkapkan rasa syukurnya karena progres pembangunan jembatan telah mencapai sekitar 33 persen. Menurutnya, meski belum rampung, capaian tersebut menunjukkan pekerjaan berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu berkomitmen mengawasi setiap program yang diperjuangkannya agar bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, sekecil apa pun bantuan yang diberikan kepada rakyat, kami ingin memastikan pekerjaan itu benar dan sesuai. Untuk apa kami hadir sebagai Anggota DPR RI dan Bupati jika tidak berbuat untuk kepentingan rakyat. Kehadiran kami harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar H. Hamka B. Kady saat meninjau lokasi pembangunan.

Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada H.Hamka B. Kady atas komitmennya dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan untuk Kabupaten Jeneponto. Menurutnya, perhatian yang diberikan Hamka kepada daerah tersebut sangat besar, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan dapat terus diperjuangkan di tingkat pusat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Pemerintah Desa Paitana bersama masyarakat. Kepala Desa Paitana, Darniari HR., mengatakan pembangunan jembatan gantung merupakan harapan besar masyarakat yang kini mulai terwujud berkat dukungan H. Hamka B. Kady. Ia berharap proyek tersebut dapat segera selesai sehingga dapat memperlancar mobilitas warga, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Paitana.

(MANSYUR)

Kegiatan nobar yang berlangsung di sejumlah Koramil jajaran tersebut diikuti oleh personel TNI, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga setempat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan.

Dalam laga semifinal tersebut, Tim Nasional Spanyol berhasil mengamankan tiket ke partai final setelah menundukkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan Spanyol disambut meriah oleh para penonton yang memadati lokasi nobar.

Dandim 1426/Takalar, Letkol Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.I.P., menyampaikan bahwa kegiatan Nobar Kebangsaan tidak hanya menjadi ajang menikmati pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan komunikasi antara TNI dengan masyarakat.

“Nonton bareng ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan rasa persaudaraan, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini diharapkan sinergi yang telah terjalin dapat terus terpelihara dalam menjaga persatuan dan keamanan wilayah,” ujarnya.

Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Kodim 1426/Takalar dalam membangun kedekatan dengan warga melalui kegiatan yang positif, humanis, dan penuh kebersamaan.

Dengan suasana yang aman, tertib, dan kondusif, Nobar Kebangsaan di seluruh wilayah Kodim 1426/Takalar berakhir dengan lancar serta semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. (Pendim 1426).

(MANSYUR)

Peristiwa tersebut merupakan penggerebekan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangkep terhadap seorang pejabat publik yang diduga melakukan tindakan tidak pantas di luar norma etika sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Oknum yang terlibat adalah Lurah Boriappaka bersama seorang wanita yang diduga merupakan stafnya sendiri di lingkungan kelurahan yang sama. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Pangkep, Hafid, beserta anggotanya.

Peristiwa ini terjadi pada waktu jam kerja, meskipun waktu detail kejadian belum diungkap secara resmi oleh pihak berwenang.

Penggerebekan berlangsung di salah satu penginapan di wilayah Kabupaten Pangkep. Sebuah mobil berwarna abu-abu yang diduga milik lurah tersebut terlihat terparkir di samping kamar tempat kejadian.

Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di lokasi tersebut. Dugaan sementara mengarah pada pelanggaran etika dan disiplin ASN, mengingat keterlibatan hubungan antara atasan dan stafnya dalam situasi yang tidak semestinya.

Menurut keterangan saksi di lokasi, tim Satpol PP bersama pihak penginapan mendatangi kamar yang dimaksud dan mendapati bahwa benar penghuni kamar tersebut adalah Lurah Boriappaka bersama seorang wanita yang diduga stafnya.

Pemilik penginapan yang dikonfirmasi awak media mengaku tidak mengetahui identitas tamu tersebut.

“Saya tidak tahu kalau itu seorang lurah, yang menerima tamu adalah karyawan saya,” Ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Pangkep, Hafid, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan dinas.

“Sebentar saya hubungi, karena sementara menuju Desa Teaweang untuk penanganan ODGJ,” Singkatnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan lanjutan terkait hasil penggerebekan tersebut.

Peristiwa ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi, di antaranya:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait kewajiban menjaga integritas, moralitas, dan etika dalam menjalankan tugas sebagai ASN.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi standar etika dan perilaku profesional.
Jika terbukti adanya hubungan yang melanggar norma kesusilaan, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 281 KUHP tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum (jika unsur terpenuhi).
Selain itu, hubungan antara atasan dan bawahan dalam konteks personal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas pejabat pemerintah di tingkat lokal. Aparatur sipil negara sebagai representasi negara di tingkat masyarakat dituntut menjaga marwah jabatan dan kepercayaan publik. Transparansi dan klarifikasi dari pihak terkait menjadi penting guna menghindari spekulasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara: Mayor Inf Halik, Kasdim 1426/Takalar. Komandan Upacara: Kapten Inf Syarifuddin, Pasi Ops. Perwira Upacara: Kapten Inf Nur Alam, Pasi Pers. Derap langkah 2 SST bersenjata PDL, 1 Pok Perwira, dan 1 SSR gabungan Intel-PNS-Polkes pecah hening pagi.

Serda Syahrul lantang ucapkan Sapta Marga. Kopda Amiruddin gaungkan Sumpah Prajurit. Koptu Sabrianto tegaskan 8 Wajib TNI. Merah Putih berkibar. Di situ, jiwa korsa di-charge ulang.

Pukul 07.18 Wita, upacara kelar. Masuk sesi inti: Jam Pimpinan.* Mayor Inf Halik langsung hadap 100 personel. Tanpa basa-basi, tiga penekanan keras dilempar:

1. Pengawasan & Informasi Komando Atas*
“Jam Dan ini wujud kontrol pimpinan. Semua arahan dari atas harus sampai ke kalian tanpa distorsi. Jangan ada yang ketinggalan info,” tegas Kasdim.

2. Keluarga Kuat, TNI Hebat*
Kasdim perintahkan: bina Persit dan keluarga. “Mental, fisik, sejahtera, moril keluarga kalian itu prioritas. Keluarga harmonis = prajurit fokus. Prajurit fokus = tugas pokok berhasil,” ujarnya.

3. Zero Pelanggaran Harga Mati*
“Pedoman kita jelas: Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI. Hafal di luar kepala, laksanakan di lapangan. Hindari pelanggaran sekecil apapun. Satu orang berulah, nama satuan taruhannya,” tandas Mayor Halik.

Pukul 07.35 Wita, Jam Pimpinan selesai. 100 personel bubar dengan satu napas: *disiplin, keluarga, dan kehormatan satuan adalah segitiga emas prajurit Kodim 1426/Takalar*.

Upacara bendera bukan sekadar seremoni. Jam Pimpinan bukan sekadar ngomel. Ini cara Kasdim 1426/Takalar pastikan mesin tempur teritorial tetap panas, moril tetap tinggi, dan keluarga prajurit tetap jadi prioritas. (Pendim 1426).

(MANSYUR)

Sasarannya jelas: *keamanan & kebersihan*. Dua isu klasik yang kalau lalai, bisa jadi bencana. Di depan rumah warga, Pelda Syahrir tunjuk langsung ke selokan.

“Tanah yang timbun di selokan ini tolong diangkat, Pak Kadus. Depan rumah warga juga wajib bersih. Jangan tunggu musim hujan. Kalau mampet, yang rugi kita semua. Genangan air itu awal penyakit dan banjir,” pesan Pelda Syahrir tegas.

Bukan cuma soal got, Pelda Syahrir juga “ingatkan lagi” soal Poskamling. Ia minta tiap dusun aktifkan lagi ronda. “Keamanan itu dari kita, untuk kita. Jangan kasih ruang buat hal mencurigakan,” ujarnya.

Kadus Maccini Sombala diam. Ia siap terus koordinasi cepat dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas kalau ada potensi gangguan. “Kami tidak mau kecolongan. Kalau ada yang aneh-aneh, langsung lapor,” tegasnya.

Ini cara kerja Babinsa: *deteksi dini*. Datang sebelum masalah datang. Ingatkan sebelum warga dirugikan. Pukul 12.30 Wita, Komsos tuntas. Hasilnya: kesepakatan jaga kebersihan selokan & hidupkan lagi Poskamling. *(Pendim 1426).

(MANSYUR)

Pos 1: Masjid Al-Ihlas, Bulubumbung, Desa Timbuseng, Poltim Sertu Muliadi jadi imam untuk 11 jamaah yang lawan dingin subuh. Pos 2: Masjid Nurul An Nur, Kampung Parang, Kel. Parang Luara Serma Iqra Wahyu sujud bersama 5 jamaah dalam heningnya fajar. Pos 3: Masjid Nurul Jannah Khawalatiah, Kel. Manongkoki. Serda Saparuddin pimpin 16 jamaah, jadi titik paling ramai pagi itu.

Total 32 jamaah ikut Sholat Subuh berjamaah bersama TNI. Bukan angka besar, tapi ini soal konsistensi. Tiga Babinsa, tiga masjid, satu misi: *hadir di tengah rakyat sebelum matahari terbit*.

“Subuh itu berat, Pak. Tapi kalau Babinsa sudah di saf depan, warga jadi sungkan kalau tidak ke masjid. Ini dakwah pakai tindakan,” kata salah satu jamaah Masjid Nurul Jannah.

Bagi Koramil 1426-01/Polut, Sholat Subuh Keliling bukan seremoni. Ini cara merawat iman prajurit, cium tangan ulama, dengar keluh kesah warga langsung dari teras masjid. Dari Bulubumbung di Poltim, sampai Manongkoki di Polut, jejak loreng menyatu dengan sajadah. (Pendim 1426).

(MANSYUR)

Rakernas VIII KAI tahun ini mengusung tema besar “Mewujudkan …” (tema dapat disempurnakan sesuai kebutuhan redaksi), yang berfokus pada penguatan kelembagaan, profesionalisme advokat, serta peningkatan kontribusi organisasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, yang memberikan dukungan terhadap peran strategis advokat dalam sistem peradilan nasional.
Rakernas ini diikuti oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI dari seluruh Indonesia. Kehadiran para delegasi mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi organisasi secara nasional.

Dari wilayah Sulawesi Selatan, hadir Ketua DPD KAI Sulawesi Selatan periode 2026–2031, Achyar H.Maya, yang didampingi oleh Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD KAI Sulsel, Advokat Andi Alfian, S.H. Kehadiran keduanya menunjukkan partisipasi aktif DPD KAI Sulsel dalam agenda strategis organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KAI, Siti Jamaliah Lubis, menegaskan pentingnya menjaga marwah (muruah) profesi advokat di tengah dinamika penegakan hukum saat ini. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk tetap solid dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dalam organisasi.

“Advokat harus tetap menjaga kehormatan profesi dan memperkuat solidaritas. KAI adalah organisasi yang dibangun atas dasar persaudaraan dan komitmen terhadap keadilan,” ujarnya.

Rakernas VIII ini juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sebelumnya serta perumusan langkah-langkah konkret ke depan, baik dalam aspek internal organisasi maupun kontribusi eksternal terhadap sistem hukum nasional.

Dengan terselenggaranya Rakernas ini, diharapkan KAI semakin kokoh sebagai organisasi advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman dalam penegakan hukum di Indonesia.

(Tem)