Peristiwa tersebut merupakan penggerebekan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangkep terhadap seorang pejabat publik yang diduga melakukan tindakan tidak pantas di luar norma etika sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Oknum yang terlibat adalah Lurah Boriappaka bersama seorang wanita yang diduga merupakan stafnya sendiri di lingkungan kelurahan yang sama. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Pangkep, Hafid, beserta anggotanya.

Peristiwa ini terjadi pada waktu jam kerja, meskipun waktu detail kejadian belum diungkap secara resmi oleh pihak berwenang.

Penggerebekan berlangsung di salah satu penginapan di wilayah Kabupaten Pangkep. Sebuah mobil berwarna abu-abu yang diduga milik lurah tersebut terlihat terparkir di samping kamar tempat kejadian.

Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di lokasi tersebut. Dugaan sementara mengarah pada pelanggaran etika dan disiplin ASN, mengingat keterlibatan hubungan antara atasan dan stafnya dalam situasi yang tidak semestinya.

Menurut keterangan saksi di lokasi, tim Satpol PP bersama pihak penginapan mendatangi kamar yang dimaksud dan mendapati bahwa benar penghuni kamar tersebut adalah Lurah Boriappaka bersama seorang wanita yang diduga stafnya.

Pemilik penginapan yang dikonfirmasi awak media mengaku tidak mengetahui identitas tamu tersebut.

“Saya tidak tahu kalau itu seorang lurah, yang menerima tamu adalah karyawan saya,” Ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Pangkep, Hafid, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan dinas.

“Sebentar saya hubungi, karena sementara menuju Desa Teaweang untuk penanganan ODGJ,” Singkatnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan lanjutan terkait hasil penggerebekan tersebut.

Peristiwa ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi, di antaranya:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait kewajiban menjaga integritas, moralitas, dan etika dalam menjalankan tugas sebagai ASN.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi standar etika dan perilaku profesional.
Jika terbukti adanya hubungan yang melanggar norma kesusilaan, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 281 KUHP tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum (jika unsur terpenuhi).
Selain itu, hubungan antara atasan dan bawahan dalam konteks personal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas pejabat pemerintah di tingkat lokal. Aparatur sipil negara sebagai representasi negara di tingkat masyarakat dituntut menjaga marwah jabatan dan kepercayaan publik. Transparansi dan klarifikasi dari pihak terkait menjadi penting guna menghindari spekulasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara: Mayor Inf Halik, Kasdim 1426/Takalar. Komandan Upacara: Kapten Inf Syarifuddin, Pasi Ops. Perwira Upacara: Kapten Inf Nur Alam, Pasi Pers. Derap langkah 2 SST bersenjata PDL, 1 Pok Perwira, dan 1 SSR gabungan Intel-PNS-Polkes pecah hening pagi.

Serda Syahrul lantang ucapkan Sapta Marga. Kopda Amiruddin gaungkan Sumpah Prajurit. Koptu Sabrianto tegaskan 8 Wajib TNI. Merah Putih berkibar. Di situ, jiwa korsa di-charge ulang.

Pukul 07.18 Wita, upacara kelar. Masuk sesi inti: Jam Pimpinan.* Mayor Inf Halik langsung hadap 100 personel. Tanpa basa-basi, tiga penekanan keras dilempar:

1. Pengawasan & Informasi Komando Atas*
“Jam Dan ini wujud kontrol pimpinan. Semua arahan dari atas harus sampai ke kalian tanpa distorsi. Jangan ada yang ketinggalan info,” tegas Kasdim.

2. Keluarga Kuat, TNI Hebat*
Kasdim perintahkan: bina Persit dan keluarga. “Mental, fisik, sejahtera, moril keluarga kalian itu prioritas. Keluarga harmonis = prajurit fokus. Prajurit fokus = tugas pokok berhasil,” ujarnya.

3. Zero Pelanggaran Harga Mati*
“Pedoman kita jelas: Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI. Hafal di luar kepala, laksanakan di lapangan. Hindari pelanggaran sekecil apapun. Satu orang berulah, nama satuan taruhannya,” tandas Mayor Halik.

Pukul 07.35 Wita, Jam Pimpinan selesai. 100 personel bubar dengan satu napas: *disiplin, keluarga, dan kehormatan satuan adalah segitiga emas prajurit Kodim 1426/Takalar*.

Upacara bendera bukan sekadar seremoni. Jam Pimpinan bukan sekadar ngomel. Ini cara Kasdim 1426/Takalar pastikan mesin tempur teritorial tetap panas, moril tetap tinggi, dan keluarga prajurit tetap jadi prioritas. (Pendim 1426).

(MANSYUR)

Sasarannya jelas: *keamanan & kebersihan*. Dua isu klasik yang kalau lalai, bisa jadi bencana. Di depan rumah warga, Pelda Syahrir tunjuk langsung ke selokan.

“Tanah yang timbun di selokan ini tolong diangkat, Pak Kadus. Depan rumah warga juga wajib bersih. Jangan tunggu musim hujan. Kalau mampet, yang rugi kita semua. Genangan air itu awal penyakit dan banjir,” pesan Pelda Syahrir tegas.

Bukan cuma soal got, Pelda Syahrir juga “ingatkan lagi” soal Poskamling. Ia minta tiap dusun aktifkan lagi ronda. “Keamanan itu dari kita, untuk kita. Jangan kasih ruang buat hal mencurigakan,” ujarnya.

Kadus Maccini Sombala diam. Ia siap terus koordinasi cepat dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas kalau ada potensi gangguan. “Kami tidak mau kecolongan. Kalau ada yang aneh-aneh, langsung lapor,” tegasnya.

Ini cara kerja Babinsa: *deteksi dini*. Datang sebelum masalah datang. Ingatkan sebelum warga dirugikan. Pukul 12.30 Wita, Komsos tuntas. Hasilnya: kesepakatan jaga kebersihan selokan & hidupkan lagi Poskamling. *(Pendim 1426).

(MANSYUR)

Pos 1: Masjid Al-Ihlas, Bulubumbung, Desa Timbuseng, Poltim Sertu Muliadi jadi imam untuk 11 jamaah yang lawan dingin subuh. Pos 2: Masjid Nurul An Nur, Kampung Parang, Kel. Parang Luara Serma Iqra Wahyu sujud bersama 5 jamaah dalam heningnya fajar. Pos 3: Masjid Nurul Jannah Khawalatiah, Kel. Manongkoki. Serda Saparuddin pimpin 16 jamaah, jadi titik paling ramai pagi itu.

Total 32 jamaah ikut Sholat Subuh berjamaah bersama TNI. Bukan angka besar, tapi ini soal konsistensi. Tiga Babinsa, tiga masjid, satu misi: *hadir di tengah rakyat sebelum matahari terbit*.

“Subuh itu berat, Pak. Tapi kalau Babinsa sudah di saf depan, warga jadi sungkan kalau tidak ke masjid. Ini dakwah pakai tindakan,” kata salah satu jamaah Masjid Nurul Jannah.

Bagi Koramil 1426-01/Polut, Sholat Subuh Keliling bukan seremoni. Ini cara merawat iman prajurit, cium tangan ulama, dengar keluh kesah warga langsung dari teras masjid. Dari Bulubumbung di Poltim, sampai Manongkoki di Polut, jejak loreng menyatu dengan sajadah. (Pendim 1426).

(MANSYUR)

Rakernas VIII KAI tahun ini mengusung tema besar “Mewujudkan …” (tema dapat disempurnakan sesuai kebutuhan redaksi), yang berfokus pada penguatan kelembagaan, profesionalisme advokat, serta peningkatan kontribusi organisasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, yang memberikan dukungan terhadap peran strategis advokat dalam sistem peradilan nasional.
Rakernas ini diikuti oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI dari seluruh Indonesia. Kehadiran para delegasi mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi organisasi secara nasional.

Dari wilayah Sulawesi Selatan, hadir Ketua DPD KAI Sulawesi Selatan periode 2026–2031, Achyar H.Maya, yang didampingi oleh Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD KAI Sulsel, Advokat Andi Alfian, S.H. Kehadiran keduanya menunjukkan partisipasi aktif DPD KAI Sulsel dalam agenda strategis organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KAI, Siti Jamaliah Lubis, menegaskan pentingnya menjaga marwah (muruah) profesi advokat di tengah dinamika penegakan hukum saat ini. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk tetap solid dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dalam organisasi.

“Advokat harus tetap menjaga kehormatan profesi dan memperkuat solidaritas. KAI adalah organisasi yang dibangun atas dasar persaudaraan dan komitmen terhadap keadilan,” ujarnya.

Rakernas VIII ini juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sebelumnya serta perumusan langkah-langkah konkret ke depan, baik dalam aspek internal organisasi maupun kontribusi eksternal terhadap sistem hukum nasional.

Dengan terselenggaranya Rakernas ini, diharapkan KAI semakin kokoh sebagai organisasi advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman dalam penegakan hukum di Indonesia.

(Tem)

Diharapkan dengan adanya upaya dari Kodim 1426 Takalar dan berbagai kelompok, komunitas, dan organisasi yang peduli terhadap ketahanan pangan sebagai bentuk langkah awal mengatasi inflasi.

Dandim 1426/Takalar Letkol Inf Anton Timotius Milala, SE., M.I.P menyampaikan, kegiatan panen raya ini merupakan wujud nyata untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat Kabupaten Takalar bahwa kita siap membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, “ujar Dandim.

Dandim juga menegaskan, ketahanan pangan merupakan program kerja Kodim 1426/Takalar untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai pilar perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah.

Kita semua harus mendorong para petani untuk meningkatkan hasil padi dan jagung guna mendukung ketahanan pangan khususnya padi dan jagung sebagai ciri khas ketahanan pangan di Kabupaten Takalar.

“Dengan tujuan membantu program pemerintah untuk meningkatkan pencapaian ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan nasional dan lokal, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat serta meningkatkan perekonomian agar ketersediaan logistik di wilayah sesuai dengan kearifan lokal, “tambah Dandim. (Pendim 1426).

(MANSYUR)

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Dewan Pembina APDESI, Zulkifli Hasan, dan disaksikan ratusan kepala desa dari berbagai provinsi dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP APDESI. Turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri PDT Ahmad Riza Patria, para pejabat kementerian dan lembaga, bupati, anggota DPRD, hingga tokoh masyarakat dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP APDESI, Junaedi Mulyono, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan tonggak konsolidasi nasional untuk memperkuat posisi desa sebagai subjek utama pembangunan. Ia menekankan bahwa desa harus menjadi episentrum pertumbuhan, dengan tata kelola profesional, transparan, serta inovatif guna mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Wahyudin Mapparenta mengemban peran sentral dalam mengoordinasikan program strategis organisasi lima tahun ke depan. Pada agenda inti, ia membacakan Surat Keputusan susunan kepengurusan DPP APDESI periode 2026–2031 beserta mandat organisasi, yang menjadi simbol resmi dimulainya kepemimpinan baru. “Ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah besar untuk memperjuangkan kepentingan desa di tingkat nasional,” ujarnya penuh optimisme.

Ucapan selamat kepada Wahyudin Mapparenta datang dari berbagai pihak diantaranya SPPG Desa Pattinoang, SPPG Malewang, SPPG Lassang Polut, SPPG Sawakung Beba, SPPG Desa Bontokanang, itu adalah suatu kebanggan buat kami selaku warga Sulsel

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada kepala desa berprestasi dari berbagai daerah sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan keberhasilan membangun ekonomi lokal. Pelantikan ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi Wahyudin, tetapi juga menegaskan bahwa putra Takalar mampu berdiri sejajar di panggung nasional, membawa semangat daerah untuk kemajuan desa-desa Indonesia.

(MANSYUR)

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan desa lima tahun ke depan.

Dalam pelantikan tersebut, H. Junaedi, M.S.H resmi terpilih sebagai Ketua Umum DPP APDESI periode 2026–2031. Ia akan didampingi oleh Wahyudi Mapparenta, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris Jenderal, Rustam Fatoni, S.Pd sebagai Ketua Harian, serta Amren, S.H sebagai Bendahara Umum. Susunan kepengurusan baru ini diharapkan mampu membawa APDESI semakin solid, profesional, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan desa.

Ketua Umum terpilih dalam sambutannya menegaskan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi kepala desa di seluruh Indonesia serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Rakernas ini juga menjadi forum strategis dalam menyusun program kerja prioritas, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Melalui pelantikan dan Rakernas ini, DPP APDESI periode 2026–2031 diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Semangat kolaborasi dan persatuan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan desa di era transformasi dan digitalisasi saat ini.

(MANSYUR)

Rapat tersebut turut diikuti oleh Kasi Ter Kasrem 141/Tp Kolonel Inf Ruly Eko Suryawan, S.Sos., Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, serta unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Panglima TNI menegaskan target pembentukan 3.000 koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 141/Toddopuli Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M. menegaskan komitmen TNI AD, khususnya jajaran Korem 141/Toddopuli, dalam mendukung percepatan pembangunan KDKMP.

Rapat evaluasi ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya KDKMP sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui sinergi TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. (Penrem 141).

(MANSYUR)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Danrem 141/Toddopuli Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M., serta dihadiri Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 141 PD XIV/Hasanuddin Ny. Yuli Rumbayan, Kasrem 141/Tp Kolonel Inf Robinson Tallupadang, S.I.P., M.H., para Pejabat Utama Korem 141/Tp, dan jajaran terkait.

RAT diawali dengan laporan Kepala Primkop Kartika Hasanuddin Toddopuli Kapten Inf Nurham. Dalam sambutannya, Danrem 141/Toddopuli Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa Rapat Anggota Tahunan merupakan forum tertinggi dalam kehidupan koperasi yang memiliki makna strategis sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, sekaligus wahana evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan demi keberlangsungan koperasi ke depan.

Sementara itu, sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang dibacakan Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Anang Azmat Aridha, S.Pi., menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penguatan kebersamaan dan kepercayaan.

Ketua Umum Puskop Kartika Hasanuddin Makassar Kolonel Inf Rudi Anthonomy Rachman menyampaikan bahwa RAT menjadi forum untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus serta menetapkan program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun berikutnya.

Kegiatan ditutup dengan pemberian beasiswa oleh Danrem 141/Toddopuli bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana kepada anak-anak personel dan PNS Korem 141/Tp yang berprestasi.

(MANSYUR)