Takalar, Retorika.co.id – Seperti yang diberitakan bahwa Program Kredit Usaha Pengembangan Ekonomi Rakyat (KUPERTA) kabupaten takalar diketahui tiap tahun jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Temuan BPK Dana Tunggakan kuperta Kabupaten Takalar tahun 2018 sebesar lebih 8 milyar, sehingga di setiap OPD yang mengelolah program kuperta diminta untuk menbentuk tim pendataan kepada kelompok yang mengambil dana tersebut.
Diketahui dana kuperta yang lebih 8 milyar rupiah dikelolah langsung dari empat instansi di kabupaten takalar.
– Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar sebesar 1,6 milyar rupiah.
– Dinas Pertanian dan Perkebunan Takalar sebesar 2 milyar lebih
– Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar sebesar 3 Milyar lebih
– Badan BKPPP Takalar sebesar 697 juta lebih.
Menurut Pak Idris Kabid Akutansi BPKD dikonfirmasi terkait dana kuperta menbenarkan kalau dana kuperta lebih 8 milyar sesuai laporan keuangan daerah sebagai temuan BPK.
“Betul temuan BPK lebih 8 milyar, dan sesuai laporan OPD yang terkait. Karena dana kuperta dana bergulir sebagai kredit pinjaman kemasyarakat dengan bentuk kelompok, “ucap idris.
Sementara Dinas Koperasi Kabupaten Takalar melalui kepala bidang H.Nasaruddin ketika dikonfirmasi diruangan kerjanya beberapa hari yang lalu, mengakui bahwa data terakhir 2014 sebanyak 294 kelompok yang dianggap macet, namun kami belum bentuk tim pendataan untuk kelompok tersebut karana belum dianggarkan honor pendataan tersebut.
Kami tidak bentuk tim, pertama dimana diambilkan gaji honor pendataan, nanti di 2020 baru kami bentuk tim karena kita sudah menganggarkannya, itu yang pertama alasan saya, kalau pun dinas lain sudah menbentuk tim pendataan itu terserah, kami takut anggaran dimana mau diambilkan untuk gaji honorer tim pendata, “ungkapnya. (Arsyadleo)
